Bengkulu, Kupasbengkulu.com – Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan lahan milik pribadi, juga harus seizin pemilik lahan.
Artinya, pemerintah tidak dapat melakukan pemungutan retribusi parkir tanpa ijin pemilik lahan, dan ini sesuai dengan Perda No. 07 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, bahwa retribusi parkir dilakukan di lahan milik pemerintah saja, bukan milik pribadi.
Pelaksana tugas (Plt) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bengkulu, Mardi Kusuma,
Jum’at (15/04/2016) mengantakan, SPT yang dikeluarkan tetap mengacu ditepi jalan, dan pemungutan lahan parkir di lahan milik pribadi harus seizin pemilik lahan.
“Inikah sudah kewenangan orang lain. Jika d iizinkan, artinya sudah timbul musyawarah mufakat dan bisa saja dilakukan pemungutan retribusi parkir,” ujar Mardi.
Dalam hal ini, pemungutan retribusi parkir dibeberapa toko di sekitaran Panorama misalnya, yang menimbulkan konflik antara juru parkir dan pemilik lahan.
“Dalam hal mengeluarkan SPT dan pemilik lahan tidak mengizinkan penarikan retribusi parkir, maka SPT memungut ditepi jalan itu, bukan dilahan milik pribadi yang tidak mengingkan lahannya ada retribusi parkir,” jelas Mardi.
Jika tidak diizinkan untuk melakukan pemungutan retribusi parkir dilahan pribadi, jangan dilakukan pemungutan retibusi. Hal ini sama saja dengan merampas hak orang lain.
“Jika juru parkir ingin melakukan pemungutan retribusi tersebut, juru parkir harus bekoordinasi dengan pemilik lahan terdahulu, agar tidak terjadi konfilk dilapangan,” pinta Mardi (Cr3).