kupasbengkulu.com – Konflik yang terjadi antara masyarakat dan aparat kepolisian dalam penyelesaian kasus PT Cipta Buana Seraya (CBS) di Kabupaten Bengkulu Tengah beberapa waktu lalu, mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edi Sunandar, mengatakan konflik ini merupakan sebuah pembelajaran bagi semua pihak dalam pemanfaatan hasil bumi, seperti halnya pertambangan. Menurutnya, konflik ini terjadi lantaran kurangnya sosialisasi kepada masyarakat ketika perusahaan tersebut beroperasi.
“Ini merupakan pelajaran, karena langkah-langkah setelah perizinan itu harus jelas dan harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat paham tentang keberadaan perusahaan itu,” kata Edi Sunandar saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (21/06/2016).
Menurutnya apabila perizinan perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat, maka kecil kemungkinan terjadinya aksi anarkis oleh masyarakat. Masyarakat perlu diberikan arahan dan dijamin tidak akan terkena dampak negatif dari kegiatan tambang tersebut.
“Di samping itu harus ada kontribusi yang dirasakan masyarakat. Jika masyarakat merasa terjamin hidupnya, maka hal ini rasanya tidak akan terjadi,” lanjut Edi.
Edi juga menekankan agar ke depan persoalan perizinan bisa lebih transparan dan bila perlu masyarakat diundang untuk mengetahui program dan kinerja dari perusahaan.
“Masyarakat itu khawatir apabila lahan atau perkebunan mereka terkena dampak negatif aktivitas pertambangan. Begitu juga pemerintah daerah jangan hanya memikirkan investor, tapi masyarakat juga harus dipikirkan,” tandas Edi. (nvd)