Hari Pers 2014 disambut gegap gempita di Bengkulu yang didaulat sebagai tuan rumah, beragam persiapan dilakukan mulai dari perencanaan hingga keuangan tak sedikit, namun tak salah bila redaksi www.kupasbengkulu.com, menyajikan satu garis tulisan kecil dari penulis Indonesia yakni, Damar Juniarto… semoga bermanfaat dan salam
Penulis: Damar Juniarto
Sering dilantangkan demikian: “Pers adalah pilar demokrasi yang keempat, diposisikan sejajar dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif”. Inilah diktum yang diusung oleh para pekerja pers dewasa ini. Namun bila ditengok kembali sejarah awal pers di Indonesia, yang ditandai dengan kehadiran surat kabar Batavia Nouvelles pada tahun 1744, ternyata awal pers di Hindia Belanda tak lebih dari sekedar melancarkan urusan perdagangan (ekonomi), pewartaan misionaris, atau alat penyebaran aturan pemerintah. Bagaimana jelasnya?
Perubahan sosial-ekonomi sedang berjalan luar biasa di akhir abad ke-19, yakni ketika Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa yang sudah diberlakukan sejak tahun 1830 mulai menunjukkan pergantian ke arah liberalisme menjelang tahun 1870.
Perubahan ini segera diikuti oleh perubahan budaya masyarakat Hindia Belanda ke alam liberalisme yang ditandai dengan dipegangnya investasi oleh kalangan swasta Belanda. Liberalisme yang menerapkan laissez-faire mulai memperkenalkan secara meluas sistem kehidupan yang modern bersamaan dengan munculnya kalangan intelektual di tengah orang-orang Eropa di Hindia Belanda.
Modernitas kehidupan melahirkan kebutuhan baru akan informasi, dan mula-mula untuk itulah pers lahir di dataran Hindia Belanda.
Diterimanya koran sebagai budaya tertulis secara meluas ke masyarakat Hindia Belanda tak lepas dari tabiat orang-orang bumiputra yang meniru kebiasaan orang Belanda yang selalu meluangkan waktu membaca koran untuk mencari nformasi/peluang usaha.
Membaca koran, sama halnya seperti menonton bioskop, merupakan pertanda modernisasi. Baru dibilang modern kalau baca koran. Namun karena pada masa itu, budaya lisan masih kuat dimana-mana. Maka boleh dibilang, kehadiran percetakan-percetakan Belanda dan Tionghoa di awal-awal keberadaan pers, juga orang-orang yang mengerti teknis persuratkabaran punya peran pada kelahiran pers Indonesia karena orang-orang Eropa ini mendatangkan secara langsung para operator dari Eropa sana. Salah satunya yang cukup sering mendatangkan operator-operator ini adalah kalangan misionaris.
Andil mereka pada keberadaan mesin cetak di Hindia Belanda sudah tercatat saat mereka mengimpor benda ini ke Batavia pada tahun 1600-an.
Tapi sayang karena tidak ada operatornya, mesin itu menganggur sampai berpuluh-puluh tahun. Tujuan misionaris mendatangkan mesin cetak erat kaitannya dengan niat mereka untuk mencetak kitab suci dan pendidikan kristen. Hingga akhirnya, selain mencetak kitab suci, mereka juga menerbitkan surat kabar berhaluan pendidikan kristen.
Siapakah pembacanya? Para pembaca koran berbahasa Belanda di Hindia Belanda di awal-awal keberadaannya adalah orang-orang Eropa, kalangan bumiputra yang menjadi priyayi, kaum Tionghoa (untuk keperluan dagang), dan orang-orang indo/olanda.
Pemerintahan jajahan di bawah Daendels barulah yang berperan besar dalam urusan cetak-mencetak dengan membentuk percetakan negara yang berurusan mencetak peraturan-peraturan Belanda ke khalayak. Maka mulailah dikenal surat kabar yang tidak hanya memuat informasi yang nilainya ekonomis, tetapi juga memuat hal-hal aturan perundangan.
Saat liberalisme menerpa Hindia Belanda, orang-orang Eropa mulai berpikir untuk memberdayakan lebih banyak bumiputra dalam membangun koloni mereka. Kuncinya adalah pendidikan bagi bumiputra yang diajarkan dalam bahasa yang mereka gunakan: Melayu. Konsekuensinya, pers akhirnya lebih banyak dikelola oleh orang Indo daripada orang Belanda totok karena dinilai mereka lebih fasih berbahasa Melayu dan Jawa. Meskipun sudah dipegang oleh kaum Indo, mereka masih ketat mengikuti UU Pers 1856 yang membatasi pers.
Sementara itu, komunitas Tionghoa mulai meniru kebudayaan Belanda: mulai punya sosiatet Betawi (saingannya sosiatet harmoni dan concordia milik bangsa Eropa), sekolah Tionghoa, dan juga pada akhirnya pers Tionghoa. Kalangan priyayi bumiputra mengakui kemajuan orang Tionghoa, lalu mereka mulai berpikir: kapan giliran bumiputra untuk mengikuti jejak mereka. Mereka tahu kuncinya adalah pendidikan, tapi sejak kapitalisme ditancapkan di Hindia Belanda sejak 1870, anggaran pendidikan justru makin menurun. Itulah sebabnya, mereka mulai menerbitkan surat kabar sendiri sebagai alat pendidikan.
Ahmat Adam dalam bukunya ini menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia telah ditumbuhkan oleh dan melalui banyak surat kabar pribumi berbahasa Melayu yang terbit di beberapa kota di Hindia Belanda, dan juga di luar negeri. Nama-nama surat kabar itu seperti: Soerat Kabar Bahasa Melajoe (Surabaya, 1856), Soerat Chabar Betawi (Betawi, 1858), Selompret Malajoe –belakangan bernama Slompret Melayoe– (Semarang, 1860), Pertela Soedagaran (Surabaya, 1863), Bintang Timor (Padang, 1865), Bintang Djohar (Betawi, 1873), Mata Hari (Makassar, 1883), Pelita Ketjil (Padang, 1886), Insulinde (Padang, 1901) bahkan juga Bintang Utara (Rotterdam, 1856) dan Bintang Hindia (Amsterdam, 1903).
Nama-nama surat kabar ini ada sebelum Medan Prijaji (Batavia, 1907) milik Tirto Adi Soerjo. Dengan membaca buku ini, maka pembaca akan tahu bahwa jasa Tirto Adi Soerjo tidak lebih besar daripada jasa Dja Endar Moeda yang aktif di dunia pers pribumi di Sumatera.
Dia bukan cuma memiliki dan mengeditori hampir selusin surat kabar pribumi di Sumatera, tapi membeli percetakan Insulinde di Padang untuk mencetak surat kabar dan buku-buku berbahasa Melayu, mengabdikan dirinya di dunia jurnalisme dan perbukuan untuk memajukan kaum sebangsanya. Atau sebutlah nama lain seperti Abdul Rivai, dokter Jawa pertama yang lewat tulisan-tulisannya yang cerdas dalam surat kabar Bintang Hindia yang terbit di Amsterdam (1903-1907) memberikan berbagai informasi dan pengetahuan berharga kepada kaum sebangsanya di tanah air. Jangan salah, meskipun Bintang Hindia awalnya terbit di Amsterdam, pada akhirnya koran ini paling besar didistribusikan di Hindia Belanda lewat tangan dingin Crousson yang bisa mendapatkan kesepakatan kerjasama dengan pemerintah jajahan.
Hal ini penting untuk disampaikan agar menepis kesan sejarah pers indonesia seolah-olah sudah dipatok dengan munculnya Medan Prijaji, koran berhaluan keras anti-kolonial berbahasa melayu milik Tirto Adi Soerjo.
Pengkultusan Tirto seperti dalam penetapan 100 tahun hari pers nasional sebaiknya tidak perlu diteruskan agar banyak orang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Abdul Rivai, misalnya, adalah orang yang menggagas pentingnya kaum intelektual yang ia sebut dengan “bangsawan pikiran”, sebagai kalangan yang akan membebaskan masyarakat dari penjajahan dan kebodohan — suatu gagasan yang mirip dengan perjuangan kaum intelektual yang dipikirkan juga oleh Antonio Gramsci lewat gerakan perburuhan di Italia.
Ada beberapa hal menarik yang aku temukan pada buku ini selain sejarahnya: Etimologi koran yang ternyata bukan berasal dari kata berbahasa Arab, tetapi dari bahasa belanda yaitu Krant atau bahasa perancis yaitu Courant, seperti pada koran lama Sumatran-Courant dan Bataviasch Courant.
Bahasa perancis memang sempat berpengaruh sejak Belanda sempat menjadi jajahan Perancis di bawah Napoleon Bonaparte. Hal lain, misalnya, kelahiran klub buku pertama di Hindia Belanda yang tercatat pada tahun 1872. Klub ini bertujuan membangkitkan kebiasaan membaca di kalangan priyayi terhormat. Tiap anggota ditarik iuran dan iuran itu digunakan untuk membeli buku-buku cerita dan berlangganan surat kabar berbahasa Melayu dan Jawa. Klub ini juga membolehkan pinjam-meminjam.
Pada akhir tahun, buku-buku itu dilelang dan uangnya digunakan untuk membli bahan bacaan yang baru. Gagasan membentuk perkumpulan pembaca ini berasal dari Kontrolir C.M. Ketting Olivier (dan Bupati Tegal). Anggotanya ada 60 orang yang dikelompokkan dalam tiga golongan: golongan pertama harus membayar fl 1,50, yang kedua fl 1, dan golongan paling rendah hanya lima puluh sen.
Satu hal yang amat disayangkan bahwa Ahmat Adam membatasi waktu pengamatannya sampai pada tahun 1913. Bila melihat buku mengenai pergerakan nasional yang disusun oleh Edi Cahyono, Jaman bergerak di Hindia Belanda: Mosaik Bacaan Kaoem Pergerakan Tempo Doeloe (Yayasan Pancur Siwah, Oktober 2003) sangat disayangkan karena tidak ada pembahasan lebih detil bagaimana Mas Marco tampil sebagai penulis yang lebih radikal pada tahun 1914, melebihi gurunya Tirto Adi Soerjo. Apalagi bila dibahas kontribusi pers pada Pemberontakan tahun 1926 yang menandai perlawanan terhadap kolonial yang terorganisasi.