kupasbengkulu.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Sofyan Hardi, menegaskan bahwa reward senilai Rp 100 juta yang dijanjikan Walikota Bengkulu Helmi Hasan, SE, untuk TPS dengan persentase terbanyak menggunakan hak suara pada Pemilu mendatang, tidak ada dalam anggaran APBD 2014.
“Saya sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota menyatakan tidak pernah ada pembahasan tentang anggaran penghargaan untuk menekan golput ini masuk dalam APBD,” jelas Sofyan, Sabtu (22/03/2014).
Beberapa waktu yang lalu, tepatnya saat pelantikan PPK dan PPS se-Kota Bengkulu, dan ditegaskannya kembali dalam acara pelantikan Linmas, bahwasannya Walikota Helmi Hasan memang sempat mengatakan akan memberikan reward senilai 100 juta dalam upaya menekan golput di Kota Bengkulu.
Dijelaskan Sofyan, tidak menjadi permasalahan apabila dana 100 juta tersebut berasal dari dana pribadi walikota, namun jika ternyata nantinya menggunakan dana APBD, maka hal tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran.
“Kalau ini pernyataan pribadi, silahkan menganggarkan secara pribadi. Tapi kalau sampai menggunakan dana APBD, ini sudah penyimpangan dan termasuk tindak pidana karena tidak ada pembahasan antara pemerintah kota dan DPRD Kota untuk menganggarkan ini jauh-jauh hari sebelumnya,” pungkasnya.
“Ini kan sifatnya pembicaraan dadakan dari walikota untuk memberikan reward. Kalau APBD kan sudah terencana untuk pembangunan di Kota Bengkulu, kalau yang sifatnya dadakan silahkan beliau menggunakan dana pribadi,” tegasnya. (val)