Bengkulu, Kupasbengkulu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnanditengah melakukan kajian, untuk kebijakan rasionalisasi pegawai pemerintah.
“Rasionalisasi kurang lebih akan mencapai angka 1,5 persen pegawai pemerintah, dari total jumlah penduduk. Berarti kalau sekarang ada 4,5 juta pegawai, kira-kira idealnya 3,5 juta orang. Ini artinya pegawai pemerintah akan berkurang satu juta orang dalam waktu tiga tahun kedepan,” ungkap Yuddy di Bengkulu, Jumat (21/04/2016).
Pemerintah tidak bisa serta-merta langsung melakukan rasionalisasi pegawai. Hal ini karena pemerintah tidak punya cukup anggaran untuk memberikan pesangon kepada pegawai, yang menjadi target rasionalisasi.
“Kita sedang kaji, bagaimana caranya. Yang pasti tidak akan memecat orang sembarangan. Semua ada aturannya. Pasti dilakukan secara bijaksana dan seadil-adilnya,” kata Yuddy.
Pemerintah sedang menetapkan standar nasional evaluasi kinerja dan audit kepegawaian. Pelaksanaan rasionalisasi ini, akan diterapkan setelah mendapat persetujuan dalam sidang kabinet dengan Presiden, yang diperkirakan pada tahun depan. Sehingga, semua persiapan dilakukan dari sekarang.
Nantinya akan ada empat emapt kuadran yang menjadi indikator rasionalisasi pegawai. Pertama, kategori pegawai pemerintah yang produktif dan kompeten. Kedua, kategori pegawai produktif, tapi tidak kompeten. Ketiga, kategori pegawai tidak produktif, tapi kompeten, dan keempat, kategori pegawai tidak produktif dan tidak kompeten.
“Kuadran pertama tentunya sangat diperlukan. Pegawai itu akan dipertahankan. Kuadran ke empat ini yang akan menjadi sasaran rasionalisasi pertama kali. Untuk apa mempertahankan yang tidak produktif dan tidak kompeten. Sementara kuadran kedua dan ketiga, ini yang harus dikaji lagi mau diapakan mereka,” lanjutnya.
Perbandingan China
Berdasarkan hasil registrasi pegawai dengan sistem Elektronik Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), diketahui ratusan ribu pegawai tidak mendaftar dan tidak terdeteksi identitasnya. Menurut Yuddy, dari itu saja terdapat ratusan ribu pegawai yang berpotensi diberhentikan.
Belum lagi dengan kuadran tersebut, pegawai bisa dirasionalisasi. Untuk apa cuma buang-buang uang pemerintah, tapi tidak bisa memberikan kontribusi. Apakah ini akan mencapai 1 juta orang? Ini masih dalam proses pengkajian. Jangan khawatir ini sebuah program yang dilakukan negara maju lainnya.
“Di China, sebanyak 52 persen pegawai pemerintahnya dikurangi dalam waktu 10 tahun. Yang penting pada saat menerapkan kebijakan itu, tidak dilakukan semena-mena. Sehingga pola rekrutmen untuk menjadi pegawai pemerintah sangat selektif,” tambahnya.
Di era kompetensi yang sangat ketat ini, pihaknya berharap dapat memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang unggul, mengingat tantangan yang akan dihadapi ke depan sangat berat. Sementara pemerintah tidak punya biaya yang banyak.
“Pegawai pemerintah sekarang sudah jauh lebih sejahtera dibandingkan sebelumnya, sehingga pegawai harus kerja dengan benar. Kalau tidak dibuang saja,” tegasnya. (val)
(Baca: Kemenpan-RB Masih Kaji Rasionalisasi Pegawai)