kupasbengkulu.com – Kampus harus steril dari berbagai “kepentingan” individu, kelompok atau golongan tertentu. Kepedulian terhadap praktek kebijakan publik di Kota Bengkulu harus bermuara pada kepentingan masyarakat secara luas. Ini ditegaskan Walikota Helmi Hasan dalam pembukaan seminar bertema: ” Semangat Publik dalam Merumuskan Kebijakan Pro Rakyat di Bengkulu – keniscayaan menghadapi dinamika konflik dalam formulasi kebijakan”, yang diselenggarakan laboratorium kepemimpinan dan kebijakan Otonomi Daerah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Sabtu (29/03/2014).
Dalam kesempatan ini hadir sebagai narasumber Walikota Helmi Hasan, yang diwakili oleh Kabag Humas Pemkot, Dr. Salahuddin Yahya, S.Ag, M.Si, Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Suimi Fales, SH, MH, Drs. Mirza Yasben, M.Soc, Sc, Dr. Drs. Adi Sutojo, M.Si, serta Usman Yasin.
“Berbicara mengenai kebijakan (APBD) yang pro rakyat tentu menyinggung berbagai aspek dasar kebutuhan rakyat di antaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, kehidupan umat beragama, lingkungan hidup, informasi, perlindungan hukum, penanganan bencana, dan masih banyak lagi. Fungsi alokasi atau penganggaran APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah sehingga pelayanan publik semakin baik,” ujar Salahuddin.
“Sedangkan wujud dari fungsi distribusi adalah pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Fungsi stabilitas ditujukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.
Di sisi lain, Suimi Fales menyebutkan, DPRD (legislatif) merupakan wahana untuk melakukan demokrasi berdasarkan Pancasila, serta berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.
Yang menjadi masalah dan tantangan pokok pembangunan daerah antara lain: kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat yang masih relatif rendah, penegakan hukum dan reformasi birokrasi belum didukung secara optimal, masih rendahnya rasa aman, kurang memadainya kekuatan pertahanan dan masih adanya potensi konflik horizontal, belum memadainya kemampuan dalam menangani bencana, perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah, terjadinya gap di dalam strata masyarakat, terkungkungnya budaya lokal oleh derasnya arus liberalisasi digital dan informasi, serta dukungan infrastruktur yang masih belum memadai.
Dilanjutkan Mirza Yasben, dalam persaingan global, tugas sektor publik adalah membangun lingkungan yang memungkinkan setiap aktor, baik bisnis maupun nirlaba untuk mengembangkan diri menjadi pelaku-pelaku yang kompetitif, bukan hanya sekedar domestik melainkan juga global.
“Kebijakan publik yang terbaik adalah yang mendorong setiap warga masyarakat membangun daya saingnya masing-masing dan bukan menjerumuskan ke dalam ketergantungan yang berkepanjangan,” tutup Mirza. (val)