kupasbengkulu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan tentang wacana Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan di akuisisi oleh BUMN, karena program ini masuk dalam masterplan perbankan Indonesia.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu Fauzi Nugroho mengatakan, kedepannya perbankan di Indonesia bakal mengarah ke downsizing, jadi perusahaan perbankan lebih konsulidasi ke bank-bank. Dampaknya, akan terjadi pengurangan terhadap bank di Indonesia termasuk Provinsi Bengkulu.
“Deputi Komisioner di Jakarta setelah rapat kemarin, mempunyai wacana mengakuisisi Bank Pemerintah Daerah (BPD) karena memasuki Masyarakat E konomi Asean (MEA), tetapi pemberlakuan perbankan ini kemungkinan berlakukan tahun 2020,” kata Fauzi Nugroho, Kamis (28/8/2014), saat di wawancarai kupasbengkulu.com.
Fauzi menambahkan, akuisisi yang dilakukan oleh BUMN bukan sepenuhnya, tetapi 20 – 30 %, pemilik saham terbesar tetap saham dari daerah tersebut. Oleh karena itu, memasuki MEA ini bank pemerintah daerah harus mempersiapkan diri. Mulai dari segi Sumber Daya Manusia, IT dan bisnis pada bank itu sendiri, untuk memajukan daerah.
“Bank Bengkulu sebagai agent off development, dana yang ada di Bank Bengkulu disalurkan lagi untuk pembangunan Bengkulu. Oleh sebab itu, kita masyarakat Bengkulu harus terus mensuport bank daerah. Otoritas Jasa Keuangan sangat mendukung penuh keberadaan bank daerah, karena demi kemajuan daerah Bengkulu,” demikian Fauzi. (vee)