Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Terkait dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berimbas pada sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Bengkulu, Sultan Bachtiar Najamudin mengaku, tidak setuju dengan aturan tersebut.
”Sekarang ini kan luar biasa pengetatan yang dilakukan oleh pusat. Secara umum saya sepakat bahwa negara kita harus efisien, tapi jangan lupa juga PNS kita adalah aparatur yang menjalankan roda birokrasi,” kata Sultan, Sabtu (31/01/2015).
Menurut Sultan, seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana mensejahterakan PNS, bukan malah memangkas tunjangan.
”Saya justru berfikir bagaimana meningkatkan, agar PNS betul-betul bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal bukan dengan dikurangi, malah dicarikan insentif tambahan atau tunjangan tambahan yang memungkinkan kinerja birokrasi menjadi lebih maksimal,” lanjut Sultan.
Ditambahkan Sultan, dengan pemangkasan anggaran tersebut justru dikhawatirkan akan membuka peluang dilakukannya praktek-praktek yang mengarah kepada korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
”Sebagai PNS secara manusiawi mereka butuh kesejahteraan, karena tugas dan tanggung jawab yang dibebankan juga tidak kecil. Kalau ternyata kesejahteraannya minim dikhawatirkan malah mencari peluang-pelung yang sebenarnya tidak boleh,” demikian Sultan.(val)