kupasbengkulu.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu melalui Kabag Humas, Salahuddin Yahya mengatakan, pihaknya memang belum menerima undangan mediasi dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu terkait penyelesaian sengketa ganti rugi lahan SD Negeri 62 Kota Bengkulu.
Diungkapkannya pihak Pemkot tetap konsisten atas komitmen Kajari Wito yang pernah mengatakan khusus masalah SD Negeri 62 menjadi tanggung jawab Kejari untuk menyelesaikannya.
(Baca juga : Ditipu, SDN 62 Disegel Lagi)
“Pemkot tetap konsisten bahwa masalah sengketa lahan SD.N. 62 ini akan diselesaikan pihak Kejari, namun sampai saat ini belum ada surat undangan mediasi,” ujar Salahuddin, Selasa (12/8/2014).
Sebelumnya Kajari Wito pernah mengatakan, akan memediasi pertemuan antara Pemkot dan pihak ahli waris pada tanggal 4-8 Agustus 2014. Namun hingga waktu yang ditentukan, pertemuan belum juga dilakukan hingga akhirnya pihak ahli waris kembali menyegel.
“Pemkot bukannya tidak mau bertemu atau tidak mau ganti rugi dalam hal ini. Sesuai kesepakatan ganti rugi menunggu hasil pertemuan lagi,” katanya.
Dilanjutkan Salahuddin, opsi yang dipersiapkan waktu itu adalah mendorong agar kasus ini masuk ke dalam ranah hukum perdata, sehingga ada putusan hakim apakah ganti rugi ini boleh dibayarkan atau tidak, sehingga ke depannya tidak menimbulkan permasalahan hukum bagi kedua belah pihak.
“Alhamdulillah, kalau dokumen ahli waris sudah lengkap, Pemkot juga sudah siapkan anggaran Rp 500 juta untuk pembayaran awal lahan tersebut. Tapi kami tetap pada putusan untuk menunggu langkah Kejari dan putusan hukum,” pungkasnya. (val)