kupasbengkulu.com – Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Edwar Samsi menyatakan bahwa konfirmasi Bupati Kepahiang Bando Amin dan Kuasa Hukumnya Kuasa Hukum Karim Batu Bara SH terkesan mengada-ada terkait masalah Lahan SPP Kelobak Kabupaten Kepahiang.
Faktanya dalam statemen kepada wartawan saat pemeriksaan Senin (30/6/2014), Bando Amin hanya menyatakan lahan tersebut sudah disahkan dan diketok palu oleh DPRD. Namun, menurut Edwar sendiri mereka tidak mengetahui hal tersebut.
“Beliau itu tidak nyambung, sepengetahuan saya masalah ia ke Polda itu terkait masalah lahan dan pengerusakan aset SPP Kelobak tersebut dan tidak ada urusannya dengan tukar guling,” kata Edwar Samsi saat dikonfirmasi kupasbengkulu.com melalui via telpon Rabu (2/7/2014).
Diketahuinya, lahan SPP Kelobak tersebut tidak pernah ditukar oleh Pemda Provinsi. Menurutnya, lahan yang ditukar gulingkan oleh Pemda yakni lahan pembangunan kantor Bupati Kepahiang dengan Kantor DPRD Kepahiang.
“Bukanlah lahan yang 50 hektar itu, yang ditukar guling Kantor Bupati dengan Kantor DPRD. Ini saja belum clear,” ujarnya.
Selain itu, ia dan warga tidak melarang untuk membangun masjid yang telah dikerjakan Bando. Akan tetapi warga atau masyarakat sekitar tidak menyetujui apabila lahan pembangunan masjid tersebut masih bersengketa.
“Kalau masyarakat setuju saja membangun masjid itu, tapi lahannya harus jelas. Tapi hingga saat ini masih belum dibangun, apalagi selama ini ia tidak pernah berkoordinasi kepada kami,” ucapnya.(dex)