kupasbengkulu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memilih melunak alias ‘Ngeper’ atas kasus dugaan penggusuran lahan di kantor Sekolah Pembangunan dan Pertanian (SPP) Negeri Kelobak yang melibatkan orang nomor wahid di Kabupaten Kepahiang.
Hanya saja, kata Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Hubkominfo) Provinsi Bengkulu, Misran Musa, pembangunan diatas lahan yang selama ini dijadikan lokasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan kantor SPPN Kelobak tersebut, mesti berdasarkan ketentuan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
”Kita setuju pembangunan masjid itu. Tapi, mesti mengikuti prosedur melalui proses hibah. Sebab Pemerintah Provinsi tidak dapat melepaskan aset milik provinsi begitu saja apalagi tindakan tersebut melawan hukum,” kata Misran, saat menggelar jumpa pers di ruang Rafflesia lantai II, Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Bengkulu, Sabtu (26/7/2014).
Tanah Pemprov yang digunakan untuk pembangunan masjid Al-Amin seluas 2 Hektare (Ha), lanjut Misran, dapat dipinjam pakai atau dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang. Hanya saja, kata dia, Pemkab Kepahiang mesti sanggup mengganti kerugian akibat penggusuran, di asrama siswa dan siswi SPPN Kelobak.
”Kalau ada bukti tertulis dari Pemkab Kepahiang, atas kesanggupan ganti rugi yang berdampak pada SPPN Kelobak maka kita akan setujui,” jelas Misran.
Selain itu, Misran menambahkan, dari Pemprov Bengkulu juga meminta ganti rugi atas digusurnya lokasi KBM dan kantor SPPN Kelobak, yang sempat dirobohkan akibat penggusuran untuk pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kepahiang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang.(tea)