kupasbengkulu.com – Peningkatan iklim investasi dan daya saing daerah atau regional diyakini dapat menjadi modal peningkatan ekonomi secara nasional, kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo seusai rapat koordinasi BI bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Rapat koordinasi tersebut menelaah berbagai respons kebijakan baik jangka menengah maupun jangka panjang, khususnya terkait peningkatan daya saing ekspor manufaktur, percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pembangunan berwawasan maritim, termasuk penguatan lingkungan pendukung (enabling environment) di Kawasan Timur Indonesia (KTI), kata Gubernur Bank Indonesia (BI) di Manado, Senin.
Rapat koordinasi tersebut diikuti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala BKPM Mahendra Siregar, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang mewakili Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut mewakili Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Bupati Kutai Timur Isran Noor mewakili Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) .
“Kami membahas kelanjutan agenda reformasi struktural dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi regional dan telah menghasilkan sejumlah komitmen yang tidak hanya melibatkan Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia, tetapi juga Pemerintah Daerah. Implementasi dari komitmen ini akan menjadi kunci bagi percepatan pembangunan ekonomi regional ke depan,” jelas Agus.
Menurutnya, Pemerintah Pusat dan Daerah bersama BI menyepakati sejumlah langkah strategis dalam upaya meningkatkan daya saing ekspor manufaktur. Pemerintah Pusat berkomitmen untuk menyediakan dukungan kebijakan dan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi. Dukungan kebijakan tersebut, antara lain, berupa penyederhanaan perizinan investasi, peningkatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), penyediaan insentif untuk mendorong peningkatan investasi, dan terus memperkuat upaya pencegahan korupsi baik di pusat maupun daerah.
Selain itu, kata dia, Pemerintah Pusat akan mengembangkan strategi investasi nasional-daerah yang terintegrasi guna mendorong sektor manufaktur. Pemerintah daerah juga akan mendukung melalui perbaikan birokrasi dan perizinan, termasuk sinkronisasi peraturan dan penerapan e-Government dalam menghadapi penerapan komunitas ekonomi ASEAN.
Di sisi lain, BI akan terus berupaya menciptakan lingkungan makro yang stabil (inflasi dan defisit transaksi berjalan yang rendah) melalui bauran kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran serta mendukung berjalannya fungsi koordinasi moneter, fiskal, dan sektor riil melalui kantor-kantor perwakilan BI di daerah dengan melibatkan stakeholders yang lebih luas.
Langkah tersebut menurut Gubernur BI ditempuh di antaranya dengan mendukung pelaksanaan program TPID dan melanjutkan pengembangan klaster-klaster percontohan untuk mendukung pengendalian inflasi, serta mendorong pengembangan regional “investor relation unit” (RIRU). BI juga berkomitmen untuk memperkuat peran “advisory” kepada pemerintah daerah dengan dukungan kajian ekonomi dan keuangan regional (KEKR) serta analisis daya saing daerah.
Pembangunan Infrastruktur
Terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk sistem logistik nasional (sislognas), menurut Agus, Pemerintah Pusat bertekad untuk mendorong percepatan penyelesaian target MP3EI dan implementasi sislognas, antara lain melalui kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di tingkat pusat. Kebijakan tersebut juga akan didukung ketegasan implementasi RTRW oleh Pemerintah Daerah.
“Penguatan infrastruktur difokuskan pada penyediaan pelayanan infrastruktur dasar, seperti elektrifikasi, akses air minum, sanitasi, perumahan layak huni dan jalan,” papar Agus.
Dari sisi pembiayaan, lanjut dia, percepatan pembangunan infrastruktur perlu didukung peningkatan kapasitas pembiayaan pemerintah dengan mengurangi beban subsidi energi; perbaikan formulasi kebijakan fiskal daerah baik pada aspek pajak dan retribusi, belanja, maupun pembiayaan; peningkatan dukungan fiskal daerah melalui revisi UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat-daerah; serta pengembangan skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS) yang efektif.
Selain itu, sesuai dengan kewenangannya, BI akan terus memperkuat langkah-langkah pendalaman pasar keuangan untuk mendukung penguatan basis pembiayaan perekonomian, termasuk pembiayaan infrastruktur, serta mendorong inklusi keuangan dan UMKM.
Terkait percepatan pembangunan ekonomi KTI melalui pembangunan berwawasan maritim, menurutnya diperlukan upaya untuk memfokuskan kembali strategi pembangunan ke depan. Sejumlah langkah yang akan dilakukan adalah terkait dukungan kebijakan tata ruang, fasilitas infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) serta penelitian dan pengembangan (R&D) yang berbasis maritim. (ANTARA)