Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Wakil Gubernur Bengkulu Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merasa dirugikan atas pengangkatan jabatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat melaporkan hal tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini juga terkait isu mutasi yang meresahkan PNS Pemprov.
”Kita melihat dengan banyaknya mutasi yang dilakukan seringkali ada yang penempatannya dirasakan tidak sesuai. Oleh karena itu silahkan yang merasa dirugikan untuk melapor ke Komisi ASN,” kata Sultan, Senin (02/02/2015).
Sultan menjelaskan, mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi Madya (eselon I) dan jabatan pimpinan tinggi Pratama (eselon II) di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan UU ASN Nomor 5 tahun 2014, harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif, dan harus sesuai dengan Permenpan-RB nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan instansi pemerintahan.
Hal ini juga berlaku untuk pengisian jabatan pimpinan pada instansi yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti halnya RSUD M. Yunus, yang telah diatur sebagaimana pada pasal 35 Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.
”Kita berharap dengan adanya Undang-Undang yang baru ini setiap posisi atau jabatan dapat diisi oleh orang-orang yang tepat sesuai dengan kualifikasinya sehingga dapat bekerja dengan maksimal,” demikian Sultan.(val)