kupasbengkulu.com – Wakil Ketua MPR-RI, Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS, mengungkapkan anggaran Rp 5 triliun yang diminta Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu tergolong angka yang kecil jika dilihat dari jumlah APBN yang mencapai 2.000 triliun per tahun.
“Kucuran bantuan untuk Bengkulu yang selama ini kurang dari Rp 5 triliun memang wajar untuk dipenuhi, sehingga kita harus lebih melihat dengan cermat kata hari masyarakat Bengkulu lewat ungkapan yang disebutkan oleh Pak Gubernur (Junaidi Hamsyah-red),” ujarnya, Sabtu (31/05/2014).
Farhan mengungkapkan, dirinya berharap dana yang ada dimanfaatkan secara optimal, salah satunya yang terpenting adalah penguatan infrastruktur di Provinsi Bengkulu.
“Kalau hanya sebatas Rp 5 triliun kebutuhan Bengkulu untuk tahun 2015 itu sebuah angka yang sangat kecil. Kalau saja misalnya 34 provinsi dengan hanya rata-rata Rp 5-10 triliun, kurang dari Rp 400 triliun per tahun yang kita alokasikan untuk daerah. Angka yang sangat wajar dibanding APBN yang hampir Rp 2.000 triliun,” lanjut Farhat.
Di samping itu Farhat menilai sindirin halus yang diutarakan Gubernur Bengkulu terkait mendirikan Negara Bengkulu merupakan sebuah cara khas orang Melayu untuk menyampaikan maksud hatinya.
Menurutnya, artian “memisahkan diri” di sini adalah menjadi pihak yang sedikit terabaikan dari segi kemajuan pembangunan.
“Kita tahu Pak Gubernur tidak akan ada niatan memisahkan diri dari Indonesia. Ini guyonannya saja, sindiran halus beliau agar aspirasinya didengar. Betul kata Pak Gubernur, Bengkulu seperti daerah yang terpisah secara kemajuan pembangunan dari pada provinsi lainnya. Ini kan memalukan, sehingga harus mendapat perhatian penuh,” serunya.(val)