Bengkulu, kupasbengkulu.com – Direktur Walhi Bengkulu, Benni Ardiansyah mengemukakan lembaga itu mengusung dua agenda politik dalam Pilkada 2015.
Dua agenda itu meliputi pertama, reformasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
Data BPN menyebutkan ada 7.491 kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia, dalam kasus konflik agraria, Provinsi Bengkulu memiliki predikat buruk dalam soal konflik agraria.
“Provinsi Bengkulu rangking pertama dengan jumlah korban konflik lahan terbesar. Sebagai contoh pada rentang satu tahun 2012, sebanyak 38 petani yang jadi korban. Jumlah korban lebih banyak dibandingkan daerah Sulawesi Tengah dan Lampung,” kata Benni.
Potret konflik agraria di Bengkulu ini menggambarkan betapa buruknya pembangunan agraria kita. Pemerintah setiap tahun menabung masalah baru tanpa sanggup meneyelesaikan utang-utang kasus agraria masalalu, padahal otonomi Daerah yang seyogyanya dapat menjadi ruang keadilan bagi rakyat ternyata justru menjadi petaka kemiskinan dimana kekayaan alam dan ruang agraria diobral murah.
Pemerintah gagal memanfaatkan ruang otonomi sebab yang terjadi bukanlah distribusi kesejahteraan yang semakin merata melainkan distribusi masalah yang makin meluas, masalah konflik agraria bermula dari kebijakan pemerintah yang membuat politik “pintu terbuka” bagi investasi asing.
“Sektor ini akan menjadi bom waktu,” tegas dia.
Kedua, Politik Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Di Provinsi Bengkulu pos biaya untuk lingkungan hidup tahun 2015 hanya Rp 9,24 miliar ini tidak sebanding permasalahan lingkungan yang ada, bagaimana melakukan penyelesaian masalah lingkungan yang ada, seperti normalnisasi kawasan hutan dan sungai yang rusak dan tercemar, yang semua di kibat oleh kegiatan investasi yang tidak memikirikan lingkungan selanjutnya,” jelasnya Benny.
Ia berharap dua kandidat calon gubernur dan wakilnya dapat menjadikan agenda politik ini sebagai kebijakan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup.(kps)