kupasbengkulu.com – Dalam rapat Paripurna DPRD Kota dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2013, yang digelar Selasa (24/6/2014), Wali Kota Bengkulu, H.Helmi Hasan, SE mengakui bahwa selama kepemimpinannya belum mampu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu, Kota Bengkulu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Meskipun laporan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2013 mendapat opini WDP, pada tahun selanjutnya kami akan berusaha untuk mencapai opini WTP dari BPK. Untuk itu saya mengajak semua pihak untuk melakukan koreksi dan perbaikan agar lebih baik,” kata Helmi.
Sementara, sore ini dewan menggelar rapat paripurna internal terkait pengambilan keputusan dan seluruh fraksi di DPRD Kota menyatakan setuju untuk membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2013 itu.
Pimpinan Sidang yang juga merupakan Wakil Ketua I DPRD Koa, Irman Sawiran, SE mengungkapkan gagalnya Kota Bengkulu memperoleh WTP disebabkan kinerja Pemda Kota yang belum maksimal, terutama untuk pengeloaan aset daerah.
“Wajar saja kalau kita belum dapat WTP, karena memang Pemda Kota belum maksimal. Aset kita belum terdata dengan baik, lahan-lahan milik pemda masih banyak yang belum bersertifikat. Terakhir Kota Bengkulu memperoleh WTP tahun 2011 saat masa kepemimpinan Wali Kota Ahmad Kanedi,” jelas Irman.
Sementara, berdasarkan laporan arus kas tahun 2013, diketahui kas masuk sebesar Rp 863.102.502.494,15. Jumlah tersebut diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 793.471.464.970,03, aktivitas investasi non keuangan Rp 34.600.000 dan aktivitas non aggaran Rp 69.596.437.524,12.
Sedangkan arus kas keluara sebesar Rp 846.442.123.915,12 jumlah itu terdiri dari aktivitas operasi sebesar Rp 632.649.510.687, aktivitas non investasi keuangan Rp 124.277.386.287, aktivitas pembiayaan Rp 19.649.000.000 dan aktivitas non anggaran Rp 69.886.226.941,12. (beb)