Rabu, Agustus 17, 2022

Banggar Sebut Melemahnya PAD Pemprov Akibat Pandemi

Baca selanjutnya

Kupas News – Capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu pada tahun ini dipastikan terdampak, seiring dengan melemahnya capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi, SP berharap tetap optimis.

“Walaupun sudah dipastikan melemah namun, pemerintah daerah harus tetap optimis mengejar capaian PAD tersebut,” kata Jonaidi kepada wartawan, Sabtu, (04/09).

Jonaidi mengatakan, saat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) beberapa waktu lalu, tidak bisa dipungkiri jika PAD melemah yang dibuktikan dengan turunnya target PAD.

“Kitapun tak menampikkan turunnya target yang dimaksud setelah melalui perhitungan matang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi,” ungkap Jonaidi.

Penyebab utama melemahnya capain target PAD tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19. Selain itu, kebijakan pemprov Bengkulu membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua juga dikayakini menjadi pemicu. Dimana pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan PAD.

“Walaupun sebenarnya kebijakan itu, untuk sementara ini belum bisa dikategorikan maksimal. Bahkan kecenderungan masyarakat saat ini belum bisa dikatakan memanfaatkan kebijakan tersebut” jelas politisi Gerindra ini.

Sambung Jonaidi, posisi masyarakat saat ini sedang terdampak secara perekonomian akibat pandemi Covid-19. Masyarakat lebih memilih untuk menstabilkan perekonomian terlebih dahulu, baru ikut memanfaatkan kebijakan tersebut.

“Sedangkan, pendapatan kita dari aspek lain juga tidak bisa diharapkan banyak karena masih ada tunggakan sejumlah pihak, yang sebenarnya itu menjadi sumber PAD bagi Provinsi Bengkulu.” kata dia lagi.

Potensi lain tambah Jonaidi, sektor pajak air permukaan, PBBKB yang tunggakannya senilai Rp 16 miliar belum disetor ke Pemprov saat ini. Kemudian pajak rokok juga belum ditransfer oleh pusat.

“Pemerintah pusat juga melakukan pemangkasan anggaran transfer ke daerah, dengan dalih untuk membiayai penanganan Covid-19 yang dilakukan instansi vertikal di daerah.” kata dia.

Seharusnya kata Jonaidi, pemerintah pusat meminta pemda membiayai penangnanan Covid-19 melalui  APBD tanpa harus memangkas anggaran. Ia menyarankan kedepan pemda harus berani adu argumen dengan pusat untuk menghindari pemangkasan anggaran.

“Karena Pemda lebih tahu kondisi di daerahnya sendiri. Terkait PAD, masih memungkinkan bagi Pemprov untuk menggali potensi, yang tentunya disertai evaluasi kinerja sektor pendapatan daerah.” Tutup Jonaidi.

Editor: Irfan Arief

Harga Sawit Merangkak Naik, Cangkang Sawit Jadi Nilai Tambah

Kupas News, Bengkulu – Harga Tandan Buah Segar (TBS) di Provinsi Bengkulu ditetapkan terendah Rp1.511 dan Harga Tertinggi Rp2.020 per Kg dengan toleransi harga...

Keluarga Korban Sodomi Polisikan Oknum Pensiunan ASN

Kupas News, Rejang Lebong – Unit Reskrim Polsek Bermani Ulu Polres Rejang Lebong menangkap seorang oknum pensiunan Aparatur Sipil Negera (ASN) di Kabupaten Rejang...

Kanwil Kemenkumham Bengkulu Sosialisasikan Kekayaan Intelektual Manusia

Kupas News, Bengkulu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Provinsi Bengkulu Erfan mengatakan, kekayaan intelektual adalah hak yang...

54 Paskibraka Bengkulu Siap Kibarkan Merah Putih 17 Agustus Besok

Kupas News, Bengkulu – Setelah melalui seleksi dan pemusatan latihan, sebanyak 54 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Bengkulu Tahun 2022 dikukuhkan Gubernur Rohidin...

Garda Rafflesia Minta APH Usut Proses Lelang Puskesmas Pondok Suguh

Kupas News, Bengkulu – Proses lelang Renovasi-Penambahan Ruang Persalinan Puskesmas Pondok Suguh Tahun 2022 di Dinas Kesehatan Mukomuko turut menjadi perhatian aktivis lembaga swadaya...

Terbaru