Senin, Januari 17, 2022

Banggar Sebut Melemahnya PAD Pemprov Akibat Pandemi

Baca selanjutnya

Kupas News – Capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu pada tahun ini dipastikan terdampak, seiring dengan melemahnya capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi, SP berharap tetap optimis.

“Walaupun sudah dipastikan melemah namun, pemerintah daerah harus tetap optimis mengejar capaian PAD tersebut,” kata Jonaidi kepada wartawan, Sabtu, (04/09).

Jonaidi mengatakan, saat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) beberapa waktu lalu, tidak bisa dipungkiri jika PAD melemah yang dibuktikan dengan turunnya target PAD.

“Kitapun tak menampikkan turunnya target yang dimaksud setelah melalui perhitungan matang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi,” ungkap Jonaidi.

Penyebab utama melemahnya capain target PAD tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19. Selain itu, kebijakan pemprov Bengkulu membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua juga dikayakini menjadi pemicu. Dimana pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan PAD.

“Walaupun sebenarnya kebijakan itu, untuk sementara ini belum bisa dikategorikan maksimal. Bahkan kecenderungan masyarakat saat ini belum bisa dikatakan memanfaatkan kebijakan tersebut” jelas politisi Gerindra ini.

Sambung Jonaidi, posisi masyarakat saat ini sedang terdampak secara perekonomian akibat pandemi Covid-19. Masyarakat lebih memilih untuk menstabilkan perekonomian terlebih dahulu, baru ikut memanfaatkan kebijakan tersebut.

“Sedangkan, pendapatan kita dari aspek lain juga tidak bisa diharapkan banyak karena masih ada tunggakan sejumlah pihak, yang sebenarnya itu menjadi sumber PAD bagi Provinsi Bengkulu.” kata dia lagi.

Potensi lain tambah Jonaidi, sektor pajak air permukaan, PBBKB yang tunggakannya senilai Rp 16 miliar belum disetor ke Pemprov saat ini. Kemudian pajak rokok juga belum ditransfer oleh pusat.

“Pemerintah pusat juga melakukan pemangkasan anggaran transfer ke daerah, dengan dalih untuk membiayai penanganan Covid-19 yang dilakukan instansi vertikal di daerah.” kata dia.

Seharusnya kata Jonaidi, pemerintah pusat meminta pemda membiayai penangnanan Covid-19 melalui  APBD tanpa harus memangkas anggaran. Ia menyarankan kedepan pemda harus berani adu argumen dengan pusat untuk menghindari pemangkasan anggaran.

“Karena Pemda lebih tahu kondisi di daerahnya sendiri. Terkait PAD, masih memungkinkan bagi Pemprov untuk menggali potensi, yang tentunya disertai evaluasi kinerja sektor pendapatan daerah.” Tutup Jonaidi.

Editor: Irfan Arief

- Advertisement -

Pemprov Undi Nomor Area Tanggungjawab OPD di Kawasan Pantai Panjang

Kupas News – Dipimpin Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, Tim 13 Pengelolaan Pantai Panjang Pemprov Bengkulu, lakukan sidak (pemantauan langsung) terhadap kebersihan, ketertiban penempatan...

Ridho Rahmadi Ingatkan Siswa MTs Roudlotur Rosmani Lebih Produktif

Kupas News – Dalam kunjungan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Ummat Ridho Rahmadi di MTs Roudlotur Rosmani, Kamis (13/1) mengingatkan anak-anak muda...

Jelang HPL Terbit, Pemprov Bentuk Tim 13 Atasi Pengelolaan Pantai Panjang

Kupas News – Pasca pelaksanaan gerakan bersih Pantai Panjang Bengkulu bersama Forkopimda dan organisasi masyarakat peduli kebersihan pantai, Pemprov Bengkulu kian memantapkan langkahnya kelola...

Gubernur Rohidin Kunjungi Universitas Al Azhar Indonesia Bahas Kerja Sama

Kupas News – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melakukan silaturahmi ke Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) di Jakarta. Berbagai hal dibahas dalam lawatannya pada Kamis...

Grand Opening Kafe Harsa Eat Terobosan Menu Andalan Unik di Bengkulu

Kupas News – Sebagian besar pelaku usaha kafe berlomba-lomba mengkreasikan desain tempat usahanya untuk menarik pelanggan. Terutama bereksperimen dalam sajian menu hidangan kemudian persaingan...

Terbaru