Kupas News, Bengkulu – Penetapan angka setoran parkir baru-baru ini menjadi perhatian. Hal ini menyusul adanya pemberitaan yang beredar mengenai pengelolaan parkir oleh pihak ke-3. Anggota DPRD Kota Bengkulu melalui Wakil Ketua Komisi III Dediyanto turut angkat bicara terkait hal ini.
“Parkir ini penuh misteri, penetapan angka setoran kecil di bilang bocor, penetapan angka besar di bilang tak manusiawi. Padahal pilihan pemkot dalam mengelola parkir kepada pihak ketiga ini diharapkan agar dikelola dengan profesional yang mengacu pada prinsip rasionalitas dan ekonomis,” ucap Dediyanto, Jumat (11/2).
Karena, menurutnya, angka yang sekarang kategori besar, sedang atau kecil itu bisa dijawab dengan uji petik secara profesional. Ia pun mengajak para pendahulu untuk bergerak menggunakan semua ilmu yang dimiliki untuk tracking berapa sebenarnya angka yang diperoleh dari titik parkir di zona tertentu.
“Setiap zona ini beda nilai dan tiap titik di zona tersebut juga beda nilai, karena ini terkait konsistensi kendaraan yang masuk pada wilayah tersebut,” tambahnya.
Saat tracking, Dediyanto menemukan hal menarik. Yakni pemegang surat perintah (SPT) mengungkapkan alasannya bertahan. Sementara mereka harus mengalami kerugian setiap harinya alias nombok. Namun, kata Dedy ini jadi menyisakan rasa penasarannya.
“Ini menarik. Mereka bilang kami tidak apa nombok karena kami tak ada kerjaan lain. Kemudian saya tanya, anda rugi karena nombok terus dapat duitnya dari mana. Mereka bilang kami akan cari. Jawaban inilah yang membuat saya makin menjadi penasaran,” jelasnya.
Lalu, dari info lain yang menyebutkan pemegang SPT berasumsi bahwa mereka nanti akan kuasai lahan tersebut.
“Saya bilang sampai kapan pun tak bisa, karena itu lahan pemerintah yang akan di kerjasamakan dengan prinsip profesional. Prinsip ini untuk mencegah kongkalingkong sehingga pemegang SPT bisa berubah kepada siapa saja,” tuturnya.
Ia mengatakan, atas hasil temuan tersebut, pihak DPRD akan makin komprehensif ke depannya.
“Kita akan tracking, hasilnya sebagai bahan untuk mengkaji kebijakan penetapan harga ditiap zona. Untuk itu diperlukan masukan masyarakat dan saya meyakini proses seperti ini juga di kehendaki oleh Pemkot Bengkulu,” tutupnya. [Adv]
Editor: Alfridho Ade Permana