Rabu, Agustus 17, 2022

Dewan Desak Gubernur Bentuk Tim Ihwal Konflik Tambang di Seluma

Baca selanjutnya

Kupas News – Konflik Tambang Pasir Besi Seluma versus masyarakat kian meluas. Setelah Koalisi Selamatkan Pesisir Barat Sumatra menggelar aksi di depan kantor gubernur, giliran anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang bersikap, Selasa, (04/01)

Melalui Usin Abdisyah Putra Sembiring, DPRD mendesak Gubernur Rohidin Mersyah segera membentuk tim guna menuntaskan konflik tambang pasir besi di Seluma. Tim dibentuk untuk mencari solusi agar konflik tidak berkepanjangan dan menghindari tindakan fatal di lapangan.

Soal perizinan tambang, kata Usin adalah ranah pemerintah pusat dan gubernur yang merupakan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dengan demikian gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam bentuk hal apapun terkait perizinan tambang.

“Kalau ini masih bermasalah hentikan dulu (aktifitas tambang pasir besi), karena gubernur punya kewenangan, gubernur sebagai pemerintah pusat, gubernur sebagai pemerintah daerah dan memiliki kewenangan untuk menghentikan aktifitas itu sementara,” sebut Usin.

Usin turut menyayangkan statemen gubernur yang justru meminta para pendemo menyampaikan sendiri dugaan pelanggaran yang dilakukan tambang pasir besi di Seluma. Seharusnya, tambah Usin, yang mencari data dan fakta itu adalah LHK, ESDM, Disnaker serta OPD-OPD yang berkaitan dengan konflik tambang dengan masyarakat.

“Mestinya gubernur merespon dengan membentuk tim, memanggil  OPD-OPD terkait dengan pertambangan dengan perizinan dan lingkungan hidup. Lalu kemudian meminta bagaimana pendapat mereka, jadi sekiranya gubernurlah yang harus memerintahkan mereka untuk mencari fakta. Bukan memerintahkan orang yang demo” terang Usin.

Sebelumnya pada aksi demonstrasi yang digelar Koalisi Selamatkan Pesisir Barat Sumatra pada Senin, 03 Januari 2021 meminta gubernur merekomendasikan penutupan tambang pasir besi di Seluma. Mempertanyakan legalitas perizinan tambang. Kemudian mereka juga menyatakan atas kerugian masyarakat Seluma baik dari lingkungan hidup bahkan konflik sosial.

Aksi itu kemudian ditanggapi gubernur Rohidin Mersyah dengan turun langsung menemui para pendemo. Pihaknya menurut Rohidin sudah merespon dengan melakukan monitoring terkait konflik tambang dengan masyarakat di Seluma.

Ia telah memerintahkan OPD terkait untuk berkoordinasi dengan Pemkab Seluma. Hanya saja, Pemkab Seluma sejauh ini masih menggaransikan penyelesaian permasalahan tersebut di tingkat daerah.

Terkait tuntutan untuk dilakukan penutupan, Rohidin menyebutkan tidak mungkin dilakukan apabila tidak disampaikan data-data masalah yang terjadi di tambang pasir besi Seluma. Data meliputi terkait pelanggaran lingkungan hidup, perizinan, dan konflik sosial di tengah masyarakat.

“Cabut izin, rekomendasi hentikan perizinan, stop kegiatan penambangan, keluarkan peralatan di lokasi tambang. Itu semua tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada narasi data disampaikan kepada saya” kata Rohidin. [RS]

Harga Sawit Merangkak Naik, Cangkang Sawit Jadi Nilai Tambah

Kupas News, Bengkulu – Harga Tandan Buah Segar (TBS) di Provinsi Bengkulu ditetapkan terendah Rp1.511 dan Harga Tertinggi Rp2.020 per Kg dengan toleransi harga...

Keluarga Korban Sodomi Polisikan Oknum Pensiunan ASN

Kupas News, Rejang Lebong – Unit Reskrim Polsek Bermani Ulu Polres Rejang Lebong menangkap seorang oknum pensiunan Aparatur Sipil Negera (ASN) di Kabupaten Rejang...

Kanwil Kemenkumham Bengkulu Sosialisasikan Kekayaan Intelektual Manusia

Kupas News, Bengkulu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Provinsi Bengkulu Erfan mengatakan, kekayaan intelektual adalah hak yang...

54 Paskibraka Bengkulu Siap Kibarkan Merah Putih 17 Agustus Besok

Kupas News, Bengkulu – Setelah melalui seleksi dan pemusatan latihan, sebanyak 54 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Bengkulu Tahun 2022 dikukuhkan Gubernur Rohidin...

Garda Rafflesia Minta APH Usut Proses Lelang Puskesmas Pondok Suguh

Kupas News, Bengkulu – Proses lelang Renovasi-Penambahan Ruang Persalinan Puskesmas Pondok Suguh Tahun 2022 di Dinas Kesehatan Mukomuko turut menjadi perhatian aktivis lembaga swadaya...

Terbaru