Jumat, Mei 24, 2024

Diserahkan ke Kejari, Polres Seluma Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Fiskal Stunting

Diserahkan ke Kejari, Polres Seluma Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Fiskal Stunting

Sat, 04/06/2024 – 09:57

Satreskrim Polres Seluma, Foto: Dok

Kupasbengkulu.com – Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Seluma menghentikan proses penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana insentif Fiskal Stunting Rp 5,7 Miliar tahun 2023.

Kapolres Seluma AKBP Arif Eko Prasetyo melalui Kasat Reskrim AKP Dwi Wardoyo mengatakan, proses penyelidikan telah dilakukan namun saat bersamaan Kejaksaan Negeri Seluma juga melakukan proses yang sama maka pihaknya menghentikan penyelidikan pada kasus tersebut.

“Setelah penyelidikan kami juga sedang berjalan, sisi lain pihak kejaksaan juga melalukan proses penyelidikan dan setelah antara lembaga berkordinasi maka kasus ini kita hentikan dan diserahkan ke kejaksaan,” kata Kasat Reskrim, Sabtu, (06/04/2024)

Disebutkan dalam penangangan kasus korupsi lembaga KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sudah ada kesepakatan (MOU) yang menyebutkan proses penyelidikan tidak harus tumpanh tindih namun upaya kordinasi terus dilakukan.

Pihaknya akan selalu siap membantu Kejari jika memang dibutuhkan dalam mengungkap perkara hingga dugaan tindak pidana korupsinya busa terungkap.

“Kami mendukung penuh pihak kejari mengungkap perkara ini. Sampai nantinya terungkap titik terangnya,” ujar Kasat Reskrim

Sebelumnya, Kasi Pidsus Ahmad Gufroni memastikan semua bidang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kecipratan dana fiskal stunting akan kembali diminta keterangan setelah hari lebaran.

“Sudah kita jadwalkan pemeriksaan setelah hari Raya Idul Fitri. Kita akan lebih mendalami apakah ada tindak pidana korupsinya, salah satunya Dinas PMD terkait kegiatan PKK,” kata Ahmad Gufroni, Senin, (01/04/2024) lalu.

Ghufroni memastikan penyidik kejaksaan serius mendalami dugaan kasus penyelewengan dana fiskal stunting karena  peruntukannya sudah jelas atas intruksi presiden jika anggaran dipergunakan untuk pengentasan angka stunting.

“Peruntukan dana itu kan sudah jelas atas intruksi presiden jika untuk pengentasan penurunan angka stunting sehingga hal tersebut yang membuat kami serius mendalami apakah ada memang ada tindakan pidana korupsinya di realisasi dana ini,” ungkap Ghufroni.

Reporter: Deni Aliansyah Putra

Hukum 

Related

Gubernur Rohidin: Kelola Keuangan dengan Baik, Gali Potensi Pendapatan Desa

Gubernur Rohidin: Kelola Keuangan dengan Baik, Gali Potensi Pendapatan...

Gubernur Rohidin Kaji 5 Poin Usulan Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia

Gubernur Rohidin Kaji 5 Poin Usulan Himpunan Pertashop Merah...

Pemerintah Desa Durian Daun Gelar Acara Pendataan Indeks Desa Membangun

Pemerintah Desa Durian Daun Gelar Acara Pendataan Indeks Desa...

Puncak Perayaan HUT Seluma ke-21 Tak Hadirkan Tokoh Presidium, Pemda Terkesan Abai Sejarah

Puncak Perayaan HUT Seluma ke-21 Tak Hadirkan Tokoh Presidium,...

Miliki Riwayat Rabun Menahun, Wanita Muda di Lebong Selatan Tewas Gantung Diri

Miliki Riwayat Rabun Menahun, Wanita Muda di Lebong Selatan...