Kupasbengkulu,com, Bengkulu– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, dengarkan penyampaian nota penjelasan gubernur atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi, Tahun Anggaran 2016.
Dihadapan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ikhsan Fajri dan anggota dewan, penyampaian nota penjelasan Gubernur atas RAPBD 2016, disampaiakan Pelaksana tugas (Plt) Asisten II Pemprov Bengkulu, Buyung Azhari, Jumat (30/10) mewakili Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah, menyampaikan gambaran umum tentang perkembangan indikator ekonomi makro daerah Provinsi Bengkulu, yang melatar belakangi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) tahun 2016.
Dalam indikator perekonomian Indonesia dalam tahun 2016, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen. Tingkat inflasi sebesar 4,7 persen, tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berada pada kisaran 5,5 persen. Untuk nilai tukar rupiah cukup stabil pada Rp 13.400 per dollar AS, harga minyak mentah Indonesia US$60/ barel per hari, lifting minyak mentah Indonesia pada 830 ribu barel per hari, serta lifting gas sebesar 1.155 ribu barel per hari.
“Adapun sembilan prioritas pembangunan, antara lain reformasi birokrasi, perekonomian rakyat dan iklim investasi, sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan, dan revitalisasi pertanian. Selain itu, ketahanan pangan serta pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan, infrastruktur dasar, sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, pariwisata, kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, serta pemerintahan, hukum, dan ketertiban umum,” jelas Buyung.
Untuk kebijakan APBD tahun anggaran 2016 meliputi, pendapatan daerah diperkirakan Rp 2,18 triliun. Dalam pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 717,7 juta, dana perimbangan Rp 1,18 triliun, dan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 283,4 juta.
Belanja Daerah
Belanja daerah di dalam APBD tahun anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp 2,2 triliun. Belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp 1,08 triliun. Hal utama dalam belanja tidak langsung adalah untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS, termasuk untuk kenaikan gaji tahun 2016 serta gaji CPNS sebesar Rp 563,01 juta.
Kemudian belanja hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan hibah kepada badan/ lembaga/ organisasi agama dan kemasyarakatan serta lain-lain, sebesar Rp 278,1 juta. Belanja bagi hasil tahun anggaran 2016 kepada kabupaten/ kota Se-Provinsi Bengkulu sebesar Rp 227,3 juta.
Sementara belanja bantuan keuangan kepada kabupaten, kota, pemerintah desa, termasuk untuk partai politik sebesar Rp 4,9 miliar. Sedangkan belanja tidak terduga yang dicadangkan untuk penanggulangan keadaan darurat dan tidak terduga lainnya sebesar Rp 9 miliar.
“Belanja langsung yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp 1,15 triliun,” papar Buyung.
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dimana penerimaan pembiayaan sebesar Rp 72,9 miliar, serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 17,7 miliar yang diperuntukkan sebagai tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bengkulu pada PT. Bank Bengkulu tahun anggaran 2016. (val)