Kupasbengkulu.com, Bengkulu- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu memberikan pandangan fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016.
Rapat Paripurna, Senin (02/10) dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi, Edison Simbolon dengan 27 anggota dewan tersebut, yang dihadiri Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Provinsi Bengkulu, Sumardi.
Fraksi PDIP, Agung Gatam mengungkapkan, pembahasan RAPBD 2016 harus mengedepankan skala prioritas, dan memperhatikan aspirasi masyarakat guna diperjuangkan. Pihaknya menillai, RAPBD 2016 harus memperhatikan azaz keadilan dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
“Banyak tantangan yang akan kita hadapi ke depan, terlebih untuk mengejar ketertinggalan dari yang lain. Kami berharap, pemerintah juga lebih mengedepankan pada penguatan pembangunan desa,” papar Agung.
Sementara fraksi Gerindra, Jonaidi SP mempertanyakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, yang tidak dimasukan dalam batang tubuh pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA). Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2016. Fraksi Gerindra meminta, penyusunan RAPBD tahun 2016 ini mengevaluasi harga satuan Alat Tulis Kantor (ATK) yang pernah dikritisi sebelumnya. Menurutnya, harga satuan sebaiknya dibarengi dengan Peraturan gubernur (Pergub), sehingga tidak keluar dari harga yang sebenarnya.
“Kami mempertanyakan kenapa alokasi dan DAK tidak dimasukan dalam batang tubuh anggaran 2016. Kemudian harga satuan yang ditetapkan selama ini masih terlalu besar, khususnya untuk pembangunan infrastruktur”, lanjut Jonaidi.
Hal lain di paparkan fraksi Demokrat, yang menyoroti belanja pegawai yang terlalu tinggi. Seperti diketahui, untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS termasuk untuk kenaikan gaji tahun 2016 dan Gaji PNS Pemprov senilai Rp 563 miliar.
“Belanja pegawai, kami nilai terlalu besar. Lebih baik digunakan untuk program yang lebih bermanfaat,” kata Bambang Suseno. (val)