Jumat, September 30, 2022

Gubernur Rohidin Surati Bupati Mukomuko Ihwal Penyelesaian Konflik Agraria

Baca selanjutnya

Kupas News – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah akan segera menyurati Bupati Mukomuko agar segera membentuk Tim Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk menyelesaikan Polemik Konflik Agraria di Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko, antara Masyarakat Petani Malin Deman dengan salah satu Perusahaan di Kabupaten Mukomuko.

Dijelaskan Gubernur Rohidin usai menerima audiensi Akkar Foundation untuk membahas Penyelesaian Konflik Agraria di Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko, Rabu (27/10). Bahwa persoalan tersebut terkait dengan tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah cukup lama terbengkalai seluas kurang lebih 678 Hektar, yang kemudian digunakan oleh masyarakat untuk berkebun dilahan tersebut, sehingga kemudian menimbulkan konflik.

Sesuai dengan kebijakan Presiden RI Joko Widodo melalui Kementerian ATR/BPN untuk dimasukan ke dalam Reforma Agraria, di mana mempertemukan pelaku usaha dengan masyarakat setempat melalui Tim Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), namun ternyata di Mukomuko tim TORA-nya belum ada.

“Saya katakan bentuk dulu, saya akan surati Bupati Mukomuko untuk membentuk tim TORA, sehingga sengketa persoalan konflik ini menjadi salah satu objek yang mereka usulkan untuk diselesaikan,” tegas Gubernur Rohidin.

Gubernur sendiri menekankan agar sebisa mungkin polemik ini dapat di selesaikan secara musyawarah antara masyarakat Malin Deman dan Perusahaan.

“Sebenarnya pihak perusahaan kalau memang lahannya sudah terbengkalai dan sudah tidak terkuasai dan ini akan memberikan ruang kesempatan berusaha masayarakat setempat,” kata Rohidin.

“Saya minta keikhlasannya untuk dilepas. Untuk lahan yang masih dikuasai oleh perusahaan tentu bisa dilanjutkan sehingga bisa leluasa melakukan kegiatan investasi, mudah – mudahan dengan titik temu seperti ini sengketanya bisa selesai,” minta Gubernur Rohidin.

Dijelaskan Direktur Akkar Foundation Erwin Basrin bahwa sudah dua kali surat teguran dari kementerian menyatakan bahwa ada indikasi lahan dari PT. DDP sebagian terlantar dan itu harus diberikan kepada masyarakat.

“Kami berharap permasalahan ini bisa selesai, karena ini menyangkut hak ruang hidup masyarakat dalam konteks ini tanah, ada kebijakan yang membolehkan masyarakat mendapatkan hak untuk tanah melalui reforma agraria, karena salah satu objeknya adalah tanah lahan – lahan yang terlantar oleh pemilik HGU,” harap Erwin.

Editor: Irfan Arief

Kapolres Mukomuko Imbau Warga Laporkan Peredaran Obat Terlarang dan Miras

Kupas News, Mukomuko - Dalam rangka kunjungan kerja di wilayah hukum Polsek Mukomuko Utara, Kapolres Mukomuko AKBP Nuswanto, Rabu, menggelar Forum Diskusi Situasi kamtibmas...

Forkopimda Sepakat Legalkan Aktivitas Pemungutan Limpasan Batu Bara

Kupas News, Kota Bengkulu - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu serta Aparat Penegak Hukum (APH) Wilayah Hukum Bengkulu, sepakat mendukung Pemerintah Provinsi...

Polisi Tangkap Wartawan Gadungan Usai Peras Kelompok Tani

Kupas News, Rejang Lebong - Seorang wartawan gadungan mengaku dari media Tribun Tipikor berinisial SE (40 tahun) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan...

Bengkulu Targetkan Bebas Rabies Tahun 2030

Kupas News, Kota Bengkulu - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menargetkan provinsi Bengkulu terbebas dari Penyakit Rabies. Penyakit rabies merupakan penyakit yang dapat menular dari...

Bantuan Alsintan Gratis untuk Petani Bengkulu

Kupas News, Bengkulu – Program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang sempat terhenti 2 tahun terakhir akibat terjangan pandemi COVID-19 kembali dijalankan. Salah...

Terbaru