Sabtu, Desember 10, 2022

Gubernur Rohidin Usulkan Tenaga Honorer Diangkat PNS, Ini Kriterianya

Baca selanjutnya

Kupas News, Bengkulu – Pasca penolakan penghapusan tenaga honorer oleh KemenpanRB RI di tiap instansi pemerintah pada 2023 mendatang. Gubernur Rohidin mengemukakan alasan penolakan tersebut karena tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja pemerintah.

Kemudian terkait adanya kemungkinan pengangkatan honorer menjadi PNS sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2005, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengusulkan agar tenaga honorer langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Namun kata Rohidin, perlu skala prioritas dalam pengangkatan agar benar-benar sesuai kebutuhan daerah. Misalnya, tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh baik pertanian, perikanan ataupun peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah.

“Yang diutamakan yang mengabdi paling lama di instansi pemerintah demi rasa keadilan,” jelas Rohidin.

Selain itu, kata Rohidin, kebutuhan SDM di instansi pemerintah tidak dipungkiri, tenaga honorer memberikan warna tersendiri terhadap kinerja pemerintah di daerah selama ini.

“Peran honorer di daerah itu sesuai kebutuhan, tidak asal saja. Artinya, honorer itu SDM yang betul-betul dibutuhkan. Bukan hanya tenaganya saja, namun juga pikiran-pikiran terbaiknya untuk membangun daerah,” sebutnya.

Berikut syarat-syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sebagaimana tertuang dalam PP No. 48 tahun 2005.

  1. Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus
  2. Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 secara terus-menerus
  3. Tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus
  4. Tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus.

Editor: Iman Sp Noya

KUHP Tidak Berlaku untuk Kegiatan Kemerdekaan Pers

Kupas News, Jakarta - Walaupun Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan DPR menjadi UU KUHP,  khusus untuk pelaksanaan kemerdekaan pers...

Komisi XI DPR RI dan BI Sosialisasikan Transaksi Digital QRIS di Rejang Lebong

Kupas News, Rejang Lebong –  Anggota Komisi XI DPR RI Susi Marleny Bachsin bersama Bank Indonesia (BI) kembali melakukan Sosialisasi dan Edukasi Quick Response...

Janda Miliki Anak Sakit di Kepahiang Terima Bantuan Bedah Rumah

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan bedah rumah program Baznas di Desa Kandang, Seberang Musi, Kepahiang, Rabu, 7 Desember 2022,...

Problem Solving Kepolisian Mediasi Dua Perempuan Terlibat Kasus Penganiayaan

Bhabinkamtibmas Polsek Taba Penanjung saat menggelar kegiatan problem solving kepolisian, Rabu, 7 Desember 2022, Foto: Dok Kupas News, Bengkulu Tengah - Mencoba melakukan mediasi sebagai...

Bea Cukai Musnahkan Barang Milik Negara Hasil Penindakan KPPBC TMP C Bengkulu

Kepala Bea Cukai Provinsi Bengkulu Ardhani Naryasti bersama perwakilan instansi terkait saat melakukan pemusnahan barang milik negara, di Kantor Bea Cukai provinsi Bengkulu, Kamis,...
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Terbaru