kupasbengkulu.com- Presiden meminta semua jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, membantu pendistribusian logistik Pemilu sehingga tidak terjadi keterlambatan.
“Jajaran pemerintah, baik pusat dan daerah, saya instruksikan untuk membantu penyelenggaraan pemilu, memberikan bantuan untuk kelancaran logistik Pemilu supaya tidak terlambat, dan berbagai macam bantuan lainnya sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan permintaan KPU dan KPUD,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Rakornas Pemantapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Jakarta Convention Centre, Selasa (11/2) pagi.
Negara telah mengeluarkan anggaran cukup besar untuk penyelenggaraan Pemilu 2014. Presiden SBY meminta anggaran tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya. “Pastikan tidak terjadi penyimpangan, dan jaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang benar,” SBY menegaskan.
Jangan sampai isu-isu penyimpangan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu ini nantinya makin meningkatkan suhu politik. “Cegah dan tiadakan hal yang bisa menimbulkan kecurigaan dan tuduhan tidak perlu, apalagi fitnah,” SBY mengingatkan.
Dewasa ini, lanjut SBY, amat sering pemerintah dituduh. Padahal pemerintahan sekarang terdiri dari berbagai partai politik sehingga sulit untuk terjadinya kecurangan. “Kalau ada yang berniat curang tidak mudah untuk melakukannya. Lain halnya kalau pemerintan pusat dan daerah berasal dari satu partai politik, berada satu garis dengan Presiden, barangkali kemungkinan itu bisa terjadi,” SBY menjelaskan.
Jika dalam pelaksanaan Pemilu terdapat aduan, Presiden meminta dilakukan secara tertib sesuai aturan dan prosedur. Hal ini untuk mencegah tindakan kekerasan. “Jangan coreng demokrasi kita yang kini makin matang. Jika dulu kita bisa, maka 2014 ini kita pun harus bisa,” ujar SBY.
Kepada pers dan media massa, Presiden meminta pemberitaan yang disampaikan akurat dan konstruktif. SBY mengingatkan bahwa media massa adalah milik dan untuk publik, bukan milik kalangan tertentu.
“Saya yakin pers juga ingin menyukseskan Pemilu. Sungguhpun demikian, rakyat ingin siaran dan berita yang disampaikan faktual, fair, dan berimbang. Media massa adalah milik publik dan untuk publik, bukan milik kalangan tertentu,” kata Presiden. Demikian juga dengan TNI dan Polri, harus menjaga netralitas mereka.(kps)