Jumat, Januari 28, 2022

Penunjukan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI sesuai UU Penuhi Kriteria

Baca selanjutnya

Kupas News, Jakarta – Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Teguh Santosa menilai, pengajuan nama Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo ke DPR RI sangat tepat dan didasarkan pada UU. Sebab, dengan segudang pengalaman yang dimiliki Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu, institusi TNI akan lebih baik dan profesional kedepannya.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/11), Teguh Santosa yang juga merupakan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) itu menyebutkan, pengusulan Jenderal Andika Perkasa kepada DPR RI sudah sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Ditambahkan Teguh lagi, dalam pasal 13 UU Nomor 34 tahun 2004 itu, disebutkan bahwa, jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Jadi, sudah sangat jelas bahwa, tidak ada kewajiban Presiden menunjuk calon Panglima TNI secara bergiliran, namun penjelasannya adalah dijabat secara bergantian.

Diketahui, sejak hadirnya UU Nomor 34 tahun 2004, jabatan Panglima TNI kerap bergilir dari tiap matra angkatan di tubuh TNI. Marsekal Hadi Tjajanto yang saat ini menjabat panglima TNI merupakan unsur dari Angkatan Udara, menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo dari unsur Angkatan Darat.

Jika merujuk proses penggiliran tersebut, semestinya kans Jenderal Bintang Empat dari TNI AL yang menjabat sebagai Panglima TNI. Namun, tanggal 3 November 2021, Presiden RI Joko Widodo telah mengirimkan surat presiden (supres) kepada DPR RI dengan mengusulkan calon tunggal, Jenderal TNI Andika Perkasa dari matra darat.

Teguh kembali melanjutkan, frasa dalam UU TNI sangat jelas, disebutkan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian, sehingga tidak harus bergiliran.

Yang terpenting juga harus diperhatikan lagi, sambung Teguh, pada ayat (3) pasal 13 ditegaskan bahwa,  pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.

“Nah, dari pasal itu tentu Presiden Ri sudah mempertimbangkan penunjukan Jenderal Andika Perkasa berdasarkan kebutuhan organisasi TNI saat ini,” demikian terang Teguh.*

- Advertisement -

Genap Setahun, Kapolri Usung Semangat Transformasi Polri yang Presisi

Kupas News, Jakarta – Jenderal Listyo Sigit Prabowo genap menjabat satu tahun menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), hari ini, setelah dilantik oleh...

Pemkot Bengkulu Raih Predikat Standar Kepatuhan Pelayanan Publik

Kupas News, Bengkulu – Ditahun 2021, standar pelayanan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu kembali meraih piagam penghargaan predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik dari Ombudsman...

Dua dari Tiga Pelaku Curanmor di Seluma Masih Dibawah Umur

Kupas News, Seluma – Tiga orang tersangka berinisial RP (17) , AL (17) dan DH (20) terlibat Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Ketiganya merupakan warga...

Gubernur Rohidin Pastikan Alokasi Dana KUR Sentuh Industri Kecil

Kupas News, Bengkulu – Provinsi Bengkulu kembali mendapatkan penambahan alokasi kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Pemerintah Pusat yang akan disalurkan melalui Bank Himbara...

Bengkulu Masuk 10 Besar Nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kupas News, Bengkulu – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berhasil mendapatkan predikat Baik dengan perolehan nilai 2,79 di atas Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan nilai...

Terbaru