Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Ketua Tim Penyusun Dokumen Lingkungan PT. Tenaga Listrik Bengkulu, Yunofrizal, mengatakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di kawasan Teluk Sepang berpotensi memberikan keuntungan besar bagi negara.
Hal ini karena dari pembangunan tersebut, negara akan mendapatkan 2,5 persen pajak dari total produksi PLTU. Perhitungan itu sesuai dengan aturan yang tertera dalam Undang-Undang, sehingga untuk wilayah Provinsi Bengkulu berpotensi menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 43,2 miliar setiap tahun.
“Pendapatan PNBP ada 2,5 persen dari produksi listrik. Jadi setiap jam PNBP-nya Rp 5 juta, dan jika dihitung per harinya sebesar Rp 120 Juta. Sedangkan untuk negara akan masuk pada angka 43,2 miliar per tahun. Keuntungan ini didapat jika PLTU telah aktif beroperasi,” ujarnya.
Di samping itu, aktivis dari Yayasan Lingkungan Hidup Genesis, Uli Artha, dengan tegas menolak rencana pembangunan PLTU batubara. Menurutnya, jika pembangunan PLTU merupakan upaya pemenuhan kebutuhan listrik, sebagai terobosan energi yang berdampak memasyurkan masyarakat, dirasa alasan tersebut kurang tepat bagi masyarakat Bengkulu.
“Saat ini butuh keadilan distribusi listrik. Kita punya sumber (PLTA Tes dan Musi), tapi kita tidak bisa menikmatinya secara utuh karena itu dialirkan ke interkoneksi Sumatera. Ada 14 rencana pembangkit listrik yang jadi agenda negara dan dimuat di dalam RUPTL. Ke 13 pembangkit tersebut berasal dari air, panas bumi, biomasa, dan sampah yang telatif bersih,” ungkapnya.
Menurut Uli, tanpa dibangun satu PLTU batubara itu, semua sudah bisa memenuhi kebutuhan listrik Bengkulu, bahkan sampai tahun 2020-an. Di antara 13 pembangkit yang direncanakan itu, sudah ada yg sedang berjalan.
“Jadi manfaatkan itu saja. Pembangunan PLTU batubara sarat dengan pemenuhan kebutuhan korporat, kaum kapitalis dan taipan, bukan kebutuhan rakyat. Sedangkan pada posisi ini rakyat yang bakalan jadi korban,” jelas Uli.
Uli juga mencontohkan jika dilihat dari sample yang pernah dilakukan, pembangunan PLTU di beberapa negara maju seperti halnya Amerika dan Cina, kedua negara tersebut telah menghentikan proses pembangunan lantaran tidak memiliki kecakapan teknologi yang bisa meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari PLTU tersebut.
“Amerika dan Cina saja sudah menyerah dalam mengembangkan pembangunan PLTU itu. Karena memang sulit jika dipaksakan untuk dibangun di Bengkulu, kita harus jeli dalam penerapan teknologi yang bisa berakibat fatal ini. Jadi fikirkan lagi, kalau ingin menguburkan masyarakat silahkan bangun,” pungkas Uli. (nvd)