Jumat, Januari 28, 2022

PT Pamor Ganda Diberikan Waktu 2 Minggu Tuntaskan Persoalan dengan Masyarakat Ketahun

Baca selanjutnya

Kupas News – Kendati belum menemukan titik terang terkait hak masyarakat dari 20 persen HGU perkebunan PT Pamor Ganda, Pemerintah provinsi (Pemprov) Bengkulu kembali memfasilitasi dan memediasi masyarakat di tiga Desa penyangga dengan perusahaan perkebunan PT. Pamor Ganda, Senin (15/11).

Dalam mediasi perwakilan dari masyarakat Desa Talang Baru, Desa Lubuk Mindai dan Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara serta dari pihak Pamor Ganda dan juga BPN membahas terkait Proposal yang diajukan masyarakat kepada PT Pamor Ganda.

Menurut Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Supran, pertemuan ini yang merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya, di mana Pemprov Bengkulu menjadi mediator terkait proposal aspirasi yang disampaikan masyarakat di Kecamatan Ketahun terhadap perusahan perkebunan PT Pamor Ganda.

“Ini rapat kelanjutan dari rapat sebelumnya, di sini Pemprov sebagai mediator. Di mana masyarakat tiga desa penyangga yang menuntut atas hak 20 persen HGU perkebunan PT Pamor Ganda,” sebut Supran, usai memimpin rapat di Ruang Rapat Rafflesia Kantor Gubernur Bengkulu.

Sementara Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Magdalena Mei Rosa yang sejak awal mendampingi mengatakan kehadiran perusahaan seyogyanya memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Namun tidak dengan PT. Pamor Ganda yang menurutnya hanya memikirkan kepentingan perusahaan sedniri.

“Kami melihat disini ada indikasi pelepasan HGU plasma Pamor  Ganda sebagian fiktif . Hanya diatas kertas untuk melengkapi syarat perpanjangan HGU. Karna ketika kami cek di lapangan, kami tidak temukan plasma sesuai dengan laporan mereka.  Jika mereka bisa menunjukan realnya jumlah plasma yang sesuai dengan laporan, maka kami anggap persoalan ini clear,” tegas Gubernur LIRA.

Untuk itu, dirinya memberikan tenggat waktu dua minggu kepada PT Pamor Ganda untuk memberikan jawaban terkait penyelesaian tiga desa penyangga ini. Ia juga menghimbau kepada pihak terkait untuk uji petik dilapangan, seperti BPN dan Dinas Pertanian untuk tidak hanya sekedar menerima laporan diatas kertas.

Sebelumnya kuasa hukum PT. Pamor Ganda menyebutkan sebagian dari 20 persen atau lebih dari 400 Ha telah diberikan kepada TNI, Brimob dan Pemda Bengkulu Utara.

Menanggapi kuasa hukum PT. Pamor Ganda, Gubernur LIRA menilai bahwa itu jelas berbeda payung hukumnya. “Lalu apa hubungan dengan plasma untuk masyarakat penyangga,” tanyanya.

Terkait keputusan PT Pamor Ganda yang mendahulukan TNI, Brimob dan Pemkab Bengkulu Utara, Ia menduga salah besar jika PT Pamor Ganda justru mengesampingkan desa penyangga yang berada di area ring 1 HGU perkebunan PT Pamor Ganda.

“Tiga desa yang kami dampingi yaitu Pasar ketahun , Lubuk Mindai dan Talang Baru merupakan desa penyanggah ring satu. Jadi patut didahulukan. Kenapa mereka justru malah mendahulukan TNI , Brimob dan pemkab BU. Ada apa ini?,” demikian Gubernur LIRA.

Editor: Riki Susanto

- Advertisement -

Genap Setahun, Kapolri Usung Semangat Transformasi Polri yang Presisi

Kupas News, Jakarta – Jenderal Listyo Sigit Prabowo genap menjabat satu tahun menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), hari ini, setelah dilantik oleh...

Pemkot Bengkulu Raih Predikat Standar Kepatuhan Pelayanan Publik

Kupas News, Bengkulu – Ditahun 2021, standar pelayanan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu kembali meraih piagam penghargaan predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik dari Ombudsman...

Dua dari Tiga Pelaku Curanmor di Seluma Masih Dibawah Umur

Kupas News, Seluma – Tiga orang tersangka berinisial RP (17) , AL (17) dan DH (20) terlibat Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Ketiganya merupakan warga...

Gubernur Rohidin Pastikan Alokasi Dana KUR Sentuh Industri Kecil

Kupas News, Bengkulu – Provinsi Bengkulu kembali mendapatkan penambahan alokasi kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Pemerintah Pusat yang akan disalurkan melalui Bank Himbara...

Bengkulu Masuk 10 Besar Nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kupas News, Bengkulu – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berhasil mendapatkan predikat Baik dengan perolehan nilai 2,79 di atas Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan nilai...

Terbaru