kupasbengkulu.com- Selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) mendatang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak termasuk pers untuk menciptakan situasi kondusif, dengan mampu menjaga pemberitaan yang akurat dan konstruktif.
“Saya yakin pers memiliki semangat menyukseskan pemilu. Kita ingin siaran pers selain faktual, juga fair dan berimbang. Media massa untuk publik dan milik publik bukan hanya untuk kepentingan golongan” ujar Presiden SBY dalam Rakor Pemantapan Pemilu 2014, di Jakarta Convention Centre, Selasa (11/02/2014).
Selanjutnya untuk jajaran pemerintahan daerah diharapkan untuk tetap mengutamakan tugas tugas di pemerintahan di atas tugas tugas politik. Hal ini diperlukan untuk senantiasa mencegah terjadinya conflict of interest yang dapat merugikan negara. Sedangkan untuk TNI dan Polri, Presiden SBY mengingatkan agar menjaga netralitasnya.
Presiden juga mengajak untuk mengambil pelajaran dari Pemilu yang telah lalu, hal hal yang masih kurang sempurna haruslah diperbaiki. Dengan kebulatan tekad bersama diharapkan kasus pelanggaran tidak lagi terjadi. Semua aturan Pemilu yang berasal dari Undang Undang dan aturan Penyelenggaraan Pemilu diharapkan dapat ditaati.
“Mari kita cegah pelanggaran Pemilu, termasuk paksaan dari siapapun untuk siapapun. Dalam pelanggaran, sanksi harus diberikan secara tegas dan adil”, ucap Presiden SBY.
Lebih lanjut Presiden SBY juga menginstruksikan pencegahan kekerasan massa kontestan Pemilu seraya berterima kasih kepada rakyat karena masyarakat kini relatif lebih matang dan mampu mematuhi aturan. Disamping itu diharapkan para elite politik dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan konfrontatif yang dapat menyulut kemarahan masyarakat.
Yang tidak kalah pentingnya untuk dijaga adalah akuntabilitas dan transparansi penyelenggara Pemilu, Parpol, Pemerintah, Aparat Hukum dan Keamanan. Karena meningkatnya suhu politik maka hal hal yang dapat menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu serta fitnah perlu dicegah.
Rapat ini dihadiri oleh 3.654 peserta, terdiri dari para Gubernur, Bupati, Walikota, Pejabat Pemerintah Eselon Satu, Anggota TNI dan Polri, BIN, Pangdam, Kapolda, Kabinda, Ketua KPU Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten dan Kota, Danrem, Dandim, Kajari dan Kesbangpol Kabupaten dan Kota.(coy)