KUPASBENGKULU.com, PARLEMENTARIA – Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, dinilai jarang mengikuti sidang Paripurna bersama DPRD Provinsi Bengkulu dikarenakan kesibukan dinas ke luar kota.
Terlebih dalam tiga kali sidang Paripurna usulan interpelasi, Gubernur hanya diwakili Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda), Sumardi, dan Asisten II Pemprov, Eddy Waluyo.
Menanggapi hal itu, DPRD Provinsi Bengkulu, melalui Ketua Fraksi Gerindra, Jonaidi SP, mengatakan pihaknya meminta pada pembahasan interpelasi mendatang, Junaidi Hamsyah dapat hadir langsung dalam rapat Paripurna.
“Kita agak kecewa (Junaidi tak datang – red), tapi kita maklum karena dia ditugasi negara untuk urusan yang lebih mendesak. Kalau dalam Paripurna, kapasitasnya sebagai gubernur dia bisa mendelegasikan kepada pejabat lain. Tapi nanti saat pembahasan interpelasi yang harus datang gubernur langsung karena interpelasi ini ditujukan kepada Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah,” jelas Jonaidi, Senin (06/07/2015).
Kendati demikian, Jonaidi mengatakan pihaknya memastikan Junaidi akan hadir dalam Paripurna pembahasan interpelasi mendatang karena Junaidi tentu ingin memberikan klarifikasi terkait pemberian izin bongkar muat batu bara di Pulau Tikus. Menurutnya interpelasi ini positif dan merupakan media yang baik untuk memperjelas agar tak lagi ada kesimpang siuran informasi.
“Kalau gubernur merasa benar, pasti dia akan menyampaikan seperti apa. Ini media yang baik bagi gubernur untuk hadir agar tak ada lagi simpang siur di luar,” katanya.
“DPRD memiliki landasan yang kuat untuk melakukan interpelasi. Karena jika ada kebijakan yang salah akan berdampak luas pada kepentingan masyarakat Bengkulu,” lanjutnya.
Ditambahkan, Jonaidi menegaskan dalam pembahasan interpelasi ini tak ada istilah kepentingan politik. DPRD murni menjalankan tugas dan kewenangannya.
“Tidak ada istilah kepentingan politik. Di DPRD ini tentu murni menjalankan tugas. Soal di luar DPRD, kita tidak bisa membatasi karena masyarakat juga memiliki hak berpolitik. Yang jelas kita ingin segala kebijakan di Provinsi Bengkulu dapat dilaksanakan dengan baik,” demikian Jonaidi.(val)