kupasbengkulu.com – Menjelang bulan ke tujuh tahun 2015 diketahui masih banyak paket proyek 2015 yang belum terealisasi.
Untuk itu, DPRD Provinsi Bengkulu berencana mengurangi anggaran sebagai salah satu bentuk sanksi kepada SKPD yang dinilai gagal merealisasikan penyerapan anggaran, terutama dana APBD.
“Bagaimana Bengkulu mau maju kalau sampai pertengahan tahun puluhan paket proyek belum dilelang, kapan lagi realisasinya?,” ujar salah satu anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edi Sunandar.
Dia mengatakan APBD sudah diketuk palu sejak awal tahun. Tujuannya agar pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun pengadaan dapat segera dilaksanakan sehingga dana yang diberikan ke SKPD tidak sia-sia.
“Gubernur harus ikut bertindak. Dalam beberapa hari ke depan kami juga akan lakukan evaluasi serapan terhadap paket proyek, terutama yang berkaitan dengan fisik infrastruktur,” lanjutnya.
Edi mengatakan dewan harus mengetahui alasan dan kendala sehingga anggaran yang diberikan tidak terlaksana, terlebih waktu pelaksanaan anggaran 2015 tinggal enam bulan lagi.
“Kalau sudah bulan Juni belum juga dilelang 78 paket proyek itu kapan lagi pelaksanaanya? Terlebih yang berasal dari APBN, kalau tidak terealisasi, maka uang tersebut akan ditarik ke pusat lagi,” lanjutnya.
Menurut dia, singkatnya waktu penyelesaian paket proyek itu berpotensi menimbulkan masalah, seperti proyek putus kontrak atau kualitas pekerjaan menjadi tidak maksimal. Untuk itu pihaknya juga setuju dana APBD yang tidak terealisasi menjadi silpa di APBD perubahan nantinya, dan kemudian dialihkan ke program lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
“SKPD yang dinilai gagal akan kami evaluasi. Untuk apa kita memberikan anggaran banyak jika SKPD tak dapat merealisasikannya. Kita berharap SKPD dapat lebih dimaksimalkan kinerjanya,” pungkasnya. (val)