kupasbengkulu.com- Merasa terancam penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi. Sekitar 25 ribu jiwa dari 22 desa yang masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba melaporkan persoalan ini ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Sementara itu 22 desa yang masuk kawasan TWA ini berada di wilayah 3 kecamatan, masing-masing, Kabawetan, Muara Kemumu dan Sindang Jaya, dan berada dalam pemerintahan Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong.

Dikeluhkan warga setempat, Supriyadi, akibat aturan itu ribuan warga merasa takut diancam kurungan penjara. Padahal, menurut mereka, warga telah menempati kawasan itu sejak tahun 1950-an, sementara penetapan TWA baru pada tahun 2011.

“Kami cemas dengan tumpang tindih aturan itu, kami lebih dulu tinggal sementara TWA baru tahun 2011,” kata Supriyadi, Minggu (26/1/2014).

Persoalan ini, ungkap dia, telah disampaikan ke pemerintah setempat bahkan ke gubernur. Harapannya, agar ada ajalan keluar persoalan yang timbul akibat keluarnya peraturan itu, karena sudah banyak warga yang masuk penjara.

Apalagi, di dalam kawasan tersebut telah banyak permukiman, rumah permanen, sekolah, masjid, pasar, dan sarana umum lainnya.

Menanggapi hal ini, Asisten I Pemrov Bengkulu, Drs. Sumardi, yang langsung turun ke lokasi, mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan beberapa instansi terkait, agar mendapatkan solusinya.

“Kita ingin masyarakat tidak lagi merasa khawatir, makanya akan segera kita koordinasikan dengan instansi terkait,” janjinya. (kps)