oleh

Ada Wacana Agar Presiden Baru Segera Naikkan Harga BBM

kupasbengkulu.com – Beberapa media nasional menulis, pemerintahan baru seperti diwariskan bom waktu, ini ditengarai dengan tak tegasnya Presiden SBY memangkas beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga anggaran tahun depan nyaris habis hanya untuk subsidi.

Prediksi itu terlihat dari Nota Keuangan yang dibacakan oleh Presiden . Isinya, tidak ada kebjakan penting untuk mengurangi defisit anggaran yang sudah terlalu besar menanggung anggaran subsidi energi dalam pidato kenegaraan Kemarin (15/8), di hadapan DPR.

presiden menyampaikan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 sebagai berikut: pendapatan Negara direncanakan Rp 1.762,29 triliun, naik 7,8 persen dari APBN Perubahan (APBN-P) 2014. Sedangkan belanja direncanakan Rp 2.019,86 triliun, naik 7,6 peresn dari APBN-P 2014.

Alhasil, defisit anggaran dalam RAPBN 2015 menjadi Rp 257,57 triliun atau 2,32 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Besarnya defisit anggaran dalam RAPBN 2015 dipicu kenaikan alokasi untuk subsidi energi. Maklum, selain membayar subsidi 2015, RAPBN 2015 juga harus membayar subsidi bahan bakar minyak (BBM) tahun 2014 sebesar Rp 44 triliun.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menuturkan, target defisit anggaran 2015 di atas 2 persen dari PDB tergolong tinggi. Padahal, kata David, tahun depan masih banyak risiko global yang harus dihadapi Indonesia.

Sejumlah risiko itu antara lain rencana Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang akan menaikkan suku bunga sehingga ekonomi Indonesia berisiko menghadapi keluarnya arus modal. Sementara di domestik, kata David, pada 2015 pemerintahan baru juga harus menghadapi besarnya defisit transaksi berjalan atau current account deficit. “Ini yang membuat beban pemerintah baru semakin besar,” kata David, Jumat (15/8).

Tingginya defisit neraca transaksi berjalan juga banyak disokong besarnya impor BBM. Salah satu solusi menekan defisit adalah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Pilihan panas itulah yang harus dihadapi pemerintah baru. Padahal, pemerintah baru nanti baru membangun legitimasi dan dukungan rakyat. Celakanya, kenaikan harga BBM bisa menggerus kepercayaan rakyat tersebut.

Disarikan dari :Kontan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

eighteen − 16 =

News Feed