Kupas News, Bengkulu – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bengkulu gelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Bengkulu. Aksi tersebut menyampaikan 6 tuntutan diantaranya meminta seluruh pihak menghentikan wacana penundaan pemilu hingga imbauan agar aparat bertindak humanis dalam menangani konflik agraria di Indonesia, Senin, (07/03).
IMM menyebut wacana penundaan pemilu 2024 merupakan penghianatan terhadap konstitusi yang akan menjadi catatan kelam perjalanan demokrasi di Indonesia. “Jika ditunda, berarti tidak ada transisi kepemimpinan yang akhirnya bermuara pada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Ini adalah preseden buruk dalam demokrasi kita” kata Elekusman, Ketua PC IMM Kota Bengkulu.
Seperti yang diketahui, aspirasi penundaan pemilu kembali mencuat setelah 3 ketua umum partai besar yakni PKB oleh Muhaimin Iskandar, Golkar oleh Airlangga Hartarto, dan PAN oleh Zulkifli Hasan memberi usul agar Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengaku aspirasi itu merupkan hasil kunkernya di berbagai daerah yang meminta agar pemilu 2024 ditunda.
“Jangan sampai kepercayaan rakyat melalui pemilu baik untuk eksekutif ataupun legislatif dikhianati. Apabila kewenangan tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan UUD 1945 dan aturan lain mandat itu gugur dan kembali ke rakyat. Maka rakyatlah yang akan menentukan arahnya karena jabatan Presiden, MPR, DPR, DPD, DPRD dalam sumpah jabatannya harus setia terhadap Pancasila dan UUD 1945. Wacana penundaan pemilu sama saja mengkhianati konstitusi kita” papar Elek.
Terkait konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah, IMM Bengkulu meminta kepada aparat penegak hukum lebih humanis dalam bertindak. Jangan sampai peristiwa di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah kembali terulang. Termasuk konflik agraria yang saat ini tengah terjadi di Bengkulu seperti masalah tambang pasir besi di Seluma.
“Kami berharap aparat penegak hukum lebih mengdepankan tindakan yang elegan, bukan mengedepankan aksi represif dalam menyikapi konflik-konflik agraria yang tengah terjadi di Indonesia. Kemaren peristiwa menimpa saudara-saudara kita di Wadas Jawa Tengah dan muda-mudahan peristiwa itu tidak terulang dan tidak juga terjadi di Bengkulu,” kata dia.
Berikut 6 tuntutan IMM Bengkulu pada aksi 7 Maret 2022:
- Mengecam segala bentuk perampasan tanah yang terjadi di Bengkulu dan 207 konflik letusan konflik agraria yang mencapai korban 198.895 KK.
- Mengecam keras represifitas oknum aparat di Desa Wadas Purworejo Jawa Tengah dan peristiwa penembakan di Sulawesi Tengah, serta menolak tegas segala bentuk represif aparat kepolisian dalam memberangus gerakan rakyat.
- Mendesak Kapolda Bengkulu menginstruksikan anggota kepolisian yang ada di Bengkulu untuk melakukan pendekatan dan penanganan secara humanis saat berhadapan dengan dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi di muka umum.
- Menolak BPJS sebagai syarat izin berbagai pengurusan administrasi dan jual beli
- Menolak wacana penundaan pemilu 2024.
- Mendesak KPK, Kepolisian dan Kejaksaan menyelesikan kasus yang terjadi di Provinsi Bengkulu tanpa tebang pilih.
Editor: Riki Susanto