oleh

Ini Kritikan Dewan Seluma pada Pemerintah Daerah

Penandatanganan Perda LKPj APBD Seluma tahun 2013 oleh Ketua DPRD Seluma, Drs.Martadinata, Wakil Ketua I, Ulil Umidi, S.sos, Wakil Ketua II, Lasmi Jaya, S.Ip dan Bupati Seluma, H. Bundra Jaya, SH, MH usai Paripurna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Seluma Tahun 2013, Senin (30/6/2014).
Penandatanganan Perda LKPj APBD Seluma tahun 2013 oleh Ketua DPRD Seluma, Drs.Martadinata, Wakil Ketua I, Ulil Umidi, S.sos, Wakil Ketua II, Lasmi Jaya, S.Ip dan Bupati Seluma, H. Bundra Jaya, SH, MH usai Paripurna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Seluma Tahun 2013, Senin (30/6/2014).

kupasbengkulu.com – Dalam agenda Rapat Pripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013, Senin (30/6/2014) tujuh fraksi DPRD Seluma menyampaikan pandangan yang sebagian besar mengkritik Pemerintah Daerah.

Tujuh fraksi itu meliputi Fraksi Partai Golkar, Fraksi Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Fraksi PAN, Fraksi Manunggal, Fraksi Demokrat, Fraksi Pelopor Bintang Keadilan Indonesia (PBKI), serta Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK).

Banyak hal yang menjadi sororan fraksi, seperti yang disampaikan Fraksi PAN yang mengungkapkan Kabupaten Seluma merupakan daerah yang memiliki banyak potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup banyak, sehingga menarik perhatian banyak investor terlebih lokasinya yang strategis terutama di bidang perkebunan. Ironisnya banyak persoalan muncul yang menyebabkan konflik antara masyarakat dan perusahaan/pengusaha yang berawal dari persoalan perizinan. Karena banyak investor yang belum memenuhi persyaratan perizinan, namun telah beroperasi/memulai kegiatan, hal tersebutlah yang harus dihentikan.

Terkait dengan tata pemerintahan Fraksi PAN, berpendapat Pemda harus bekerja maksimal untuk menyesaikan persoalan tersebut. Termasuk membuat tapal batas wilayah antar kabupaten dengan menandanya dengan papan merk maupuan dalam bentuk gapura. Hal itu memang nampak sepele l sepele namun cukup berharga.

Sementara menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi PAN menyarankan agar upaya peningaktan PAD jangan sampai menambah beban masyarakat. Pihaknya pun memberikan 4 masukan pada Pemda Seluma, pertama, Pemda Seluma mengerjakan proyek pembangunan Fisik dan Non Fisik, sehingga tidak seperti tahun 2013 yang penuh persoalan. Kedua, menyarankan pihak Eksekutif bekerjasama dengan Legeslatif segera membentuk Tim Terpadu untuk mengurusi aset-aset daerah agar tidak terbengkalai.

Ketiga, Hendaknya setiap SKPD mempunya staf yang benar-benar ahli dibidangnya, terkhusus dibagian keuangan dan diberi pelatihan berkenaan pengolahan keuangan. Serta kekempat, pihak Eksekutif hendaknya memiliki program mengenai audit BPK RI agar nantinya Seluma mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berbeda dengan Fraksi PAN, Fraksi PKPI menyoroti kinerja Dinas PU Seluma yang pada tahun 2013 mendapat anggaran sebesar Rp 92 miliar, namun hanya terealisasi sebesar Rp 54 miliar. PKPI juga menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 103.179.247.054,37 yang terdiri dari Asumsi Silpa tahun 2014 sebesar Rp 68.937.662.599,00, Sisa Tunjangan Sertifikasi guru sebesar Rp 7.453.888.000 serta sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DAK Tambahan sebesar 7.273.154.000.

Sementara Fraksi Manunggal menyoroti realisasi anggaran tahun 2013 yang masih banyak yang harus dibenahi pada pelaksanaan anggaran tahun 2014. Termasuk penertiban seluruh aset milik Pemda Seluma yang arus didata dengan baik.(beb)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed