kupasbengkulu.com – Polda Bengkulu saat ini menangani setidaknya tujuh perkara korupsi yang merugikan negara mencapai puluhan miliar beberapa diantaranya masih dalam penyelidikan dan telah ditetapkan tersangka.
Kasus-kasus korupsi tersebut yakni, dugaan korupsi di lingkungan RSUD M Yunus. Kasus ini terdapat dua tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dana anggaran jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan alat kesehatan (alkes).
Dalam dugaan penyimpangan dana anggaran jasa BLUD RSUD M Yunus merugikan negara setidaknya sebesar Rp 5 miliar pada tahun 2010. Namun kasus ini belum menemui titik terang, pro dan kontra masih terus berlanjut karena tersangka Yusdi sebagai dewan pengawas juga melaporkan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah ke Kejati Bengkulu, akan tetapi kasus tersebut masih ditangani Mapolda Bengkulu.
Yusdi meminta Kejati mengusut kasus dugaan korupsi tersebut namun perkara tersebut telah kadung diambil alih oleh Polda Bengkulu.
Selain itu, dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit M Yunus, Provinsi Bengkulu senilai Rp 19,7 miliar yang dianggarkan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2012. Proyek ini tercium aroma tak sedap dengan potensi kerugian pada keuangan negara. Saat ini kasus telah diambil alih KPK yang sebelumnya telah diselidiki oleh Polda Bengkulu pada tahun 2013.
Selanjutnya, dugaan tindak pidana korupsi alat peraga Diknas Rejang Lebong merugikan negara senilai Rp 428 juta dari dana alokasi (DAK) sebesar Rp 1,2 miliar. Polda menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini. Kedelapan tersangka sudah mengembalikan kerugian negara tersebke kas negara. Hingga kini Polda Bengkulu masih melakukan penyusunan berkas-berkas kedelapan tersangka tersebut.
Kemudian, dugaan korupsi proyek penahan gelombang milik Administrasi Pelabuhan (Adpel) Pulau Baai menghabiskan dana APBN Rp 14,2 miliar dengan total kerugian negara mencapai Rp Rp 4,2 miliar Break Water.
Pengerjaan proyek ini sepanjang 240 meter namun seminggu usai serah terima atau 17 Desember 2012 ambruk lantaran tak kuat menahan laju gelombang. Berdasarkan penghitungan yang sudah direvisi bangunan breakwater yang terpasang di lokasi saat saat ini hanya menghabiskan anggaran Rp 9 miliar.
Kerugian negara dari pekerjaan proyek itu sebesar Rp 4,2 miliar lebih dari total nilai proyek Rp 14,2 miliar dari dana APBN. Hingga kini kasus sedang gencar ditangani Polda Bengkulu. Penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu saat ini sedang melakukan penghitungan ulang atau cek fisik dilokasi untuk menyocokkan penyelidikan sebelumnya.
Dugaan korupsi berikutnya yakni pembuatan Jalan di Pulau Enggano sepanjang 17 kilometer menghabiskan uang negara hingga Rp 20 Miliar. Hingga kini Mapolda Bengkulu masih melakukan penyelidikan dan sudah mengirim saksi ahli dari Unihaz untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan fisik untuk menghitungan kerugian negara dari proyek pembuatan jalan tersebut.
Sementara itu, dugaan Korupsi Pengadaan alat peraga di lingkungan Dispendik Provinsi Bengkulu dan Diknas Kota Bengkulu belum diketahui berapa jumlah dana negara yang telah dihabiskan diduga miliaran rupiah. Pantauan terakhir, Polda Bengkulu masih melakukan penyelidikan terhadap seluruh sekolah yang ada di Provinsi Bengkulu.
Terakhir, dugaan korupsi pembuatan jalan Kabupaten Kaur. Dana yang diturunkan dari APBDP sebesar Rp 11 miliar dengan skala panjang jalan 11 km. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan saksi yang jumlahnya belasan orang. Selain itu, Tipikor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu sudah mengirim saksi ahli dan juga penyidik untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan fisik.(cr3)