Bengkulu mendapatkan dana sebesar Rp 14,4 triliun setelah diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2014, tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Pembangunan tersebut salah satunya membuat jalur tol penghubung wilayah di Pulau Sumatera. Bagi sebagian pencinta ekonomi seperti ekonom, aktifis, dan lainnya, MP3EI sebenarnya bukan sebuah barang baru.
Namun tidak sedikit pula hanya pernah mendengar kata MP3EI. Berikut ulasan mengenai MP3EI dikutip dari beragam sumber:
MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), Dokumen besar pembangunan ini yang diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI pada tanggal 27 Mei 2011 ini berisi antara lain: gambaran umum mengenai 22 kegiatan yang diprioritaskan di dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yang dilaksanakan di 6 Koridor (wilayah) Ekonomi Indonesia. Koridor-koridor Ekonomi yang dimaksud adalah: Koridor Ekonomi (KE) Sumatera, KE Jawa, KE Kalimantan, KE Sulawesi, KE Bali – Nusa Tenggara, dan KE Papua – Kepulauan Maluku.
MP3EI berupaya membangun pusat‐pusat pertumbuhan di setiap koridor, konektivitas antar koridor ekonomi, konektivitas internasional, konektivitas intra dan antarpusat pertumbuhan, serta mempercepat peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
Strategi MP3EI adalah integrasi antara sektoral dan regional, serta Integrasi tataran Makro dan Meso yaitu berupa Regulasi, Insentif Perpajakan, Sistem Logistik, Hilirisasi Industri, Perencanaan Energi dan Infrastruktur, pengembangan kualitas pendidikan/SDM, kemampuan teknologi, dan lain-lain. MP3EI juga tidak melulu berlandaskan pada isu yang dihadapi, tetapi juga sasaran yang hendak dicapai (bermula dari akhir).
Dalam konektivitas, ada tiga prinsip yang dipegang. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (inclusive development) dengan menghubungkan pusat‐pusat pertumbuhan.
Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah‐wilayah melalui intermoda supply chain system yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat‐pusat pertumbuhan.
Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.
Konektivitas nasional yang lemah bukan hanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi, tetapi juga akan melemahkan daya saing, yang pada akhirnya menyebabkan penanggulangan kemiskinan berjalan relatif lambat.
Selain penguatan konektivitas nasional, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia diselenggarakan dengan pendekatan pengembangan pusat‐pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada, maupun yang baru.
Enam Koridor Ekonomi MP3EI
Wilayah Indonesia Timur atau koridor 6 dalam MP3EI menjadi pusat pengembangan pertanian pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional (Tembaga, Nikel, serta Minyak dan Gas Bumi). Koridor 6 ini terdiri dari 7 Pusat ekonomi yaitu Sofifi, Ambon, Sorong, Manokwari, Timika, Jayapura, dan Merauke.
Di Halmahera, proyek pembangunan pabrik kobalt dan nikel, pembangunan pabrik fero nikel, serta perluasan produksi emas Halmahera, Proyek Penirisan Tembaga Wetar, Pembangunan Proyek Gas Tangguh, Pembangunan Kompleks Industri Tebu/Gula, dan lain-lain .
Di Merauke, optimalisasi dan ekstensifikasi lahan pertanian untuk pemberdayaan petani. Pengembangan inovasi IPTEK melalui pembangunan balai penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, peternakan, perikanan, dan tenaga ahli. Pembangunan benih/bibit unggul. Pembangunan sektor pendukung pendidikan kejuruan, Perguruan Tinggi Masamus, Yasanto, BLKT terampil, sarana pendukung (Balai Latihan Kerja) BLK, dan pelatihan tenaga kerja terampil.
Untuk daerah Ambon, pengembangan industri pengolahan ikan melalui pembangunan unit pengolahan ikan, mesin, dan peralatan pengolahan, lab.uji mutu dan (Research and Development) R&D, cold storage. Pengembangan usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap purse seine dan fish net. Seleksi lokasi kawasan budidaya perikanan laut berbasis spasial. Pengolahan industri pengolahan ikan tuna dan cakalang. Pembangunan penirisan copper cathode di Wetar Maluku.
Misi utamanya adalah memperkuat kapasitas pelabuhan di Maluku Utara dan Kepulauan Maluku sebagai tulang punggung konektivitas di kepulauan tersebut. Penanganan jalan difokuskan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah ekonomi, antara lain Kawasan Perikanan Morotai. Rehabilitasi bandara udara Morotai.
Untuk daerah Manokwari, Pembangunan Pusat Pembibitan, Pembangunan industri pengolahan pupuk dan biogas. Pengembangan village breeding center sapi potong. Pembangunan industri pakan, Pembangunan Pos IB dan Puskeswan Terpadu, Pembangunan/ revitalisasi padang pengembalaan. Pembangunan balai latihan sumber daya manusia di bidang peternakan. Pembangunan Cold Storage, Armada Pengangkutan, dan Cold Chard, serta pengolahan Tepung Sagu dan Etanol.
Bali sebagai pusat pariwisata internasional. Pembangunan Sarana dan Fasilitas Wisata Bahari Marina dan Yacht Benoa. Jasa akomodasi (hotel dan cottage), lapangan golf serta jasa rekreasi. Pengembangan Pusat Pembibitan Udang di Kab. Buleleng, Bali. Pengembangan sarana pariwisata MICE/Bali International Park, pembangunan convention hall, exhibition hall, hotel, resort plenary hall, hotel world culture. Pengembangan usaha collecting ikan melalui kemitraan dengan nelayan melalui pengadaan kapal collecting 50-100 GT dan 300-500 GT di Benoa Bali. Pengembangan industri pengelolahan dan pengawetan daging di Denpasar, Bali, serta Bali Kintamani Golf Resort.
Infrastruktur jalan dalam mendukung pengembangan pariwisata dan pusat peternakan di Sumbawa menjadi salah satu prioritas di Wilayah Nusa Tenggara. Penguatan konektivitas dan sistem logistik di Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan mengembangkan kapasitas pelabuhan peti kemas Tenau serta pelabuhan rakyat Nomainsain.
Untuk koridor Bali-Nusa Tenggara (NT), yang sudah groundbreaking adalah pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa 7,5 km. Pembangunan pabrik smelter mangan di Kupang, Propinsi NTT. Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan (32 km). Pengembangan kawasan wisata Mandalika-Lombok Tengah, NTB berupa pembangunan infrastruktur, sarana publik, hotel, villa, área tempat tinggal, Lapangan Golf, Marina. Pembangunan Industri Garam di Teluk Kupang, Pembangunan pabrik smelter mangan di Kupang, Propinsi NTT.
Koridor Sulawesi sebagai sentra produksi pertanian pangan, perikanan, kakao, nikel, dan migas. Pembangunan jalan dalam memperkuat sistem distribusi komoditas dari Makasar ke wilayah lainnya dan jalan pertambangan nikel di wilayah kendari. Meningkatkan hubungan dari wilayah sulawesi ke wilayah lainnya, akan didukung dengan pengembangan beberapa pelabuhan laut, antara lain Bitung sebagai pusat hub internasional dan pelabuhan regional lainnya.
Koridor Ekonomi (KE) Sumatera mempunyai tema Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional. KE Sumatera terdiri dari 11 Pusat Ekonomi: Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bandar Lampung, Bengkulu dan Serang. KE Sumatera, kegiatan ekonomi utamanya adalah: Kelapa Sawit, Karet, Batubara, Perkapalan, Besi Baja dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda.
Di dalam strategi pembangunan ekonominya, KE Sumatera berfokus pada 6 (enam) kegiatan ekonomi utama, yaitu Kelapa sawit, Karet, Batubara dan Besi baja yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi koridor ini, serta pengembangan Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda.
Penanganan jalan wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan ekonomi antara lain ke Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke, Dumai dan Kawasan Industri Muara Enim. Memberikan alternatif moda transportasi darat dengan pembangunan jalan kereta api di Aceh dan Sumatera Utara. Memperkuat transportasi udara terutama propinsi Jambi, Sumatera Utara, dan Palembang. Memperkuat transportasi moda laut melalui peningkatan kapasitas penyebrangan Bakauheni sisi Barat.
Proyek-proyek yang sudah groundbreaking adalah Pembangunan Industri Biodiesel yang terintegrasi dengan Surfactant dan Beta Carotene, Oleochemicals, dan Refinery/Cooking oil. Revitalisasi pabrik pupuk (Pembangunan Pabrik Pusri 2B) – PT Pusri. Palembang, Sumatera Selatan. Proyek Pembangkit Steam dan Listrik Berbahan Bakar Batubara–PT Pusri, Palembang, Sumatera Selatan. Pembangunan Pabrik konsentrat dan Infrastruktur Penambangan Zinc dan Lead di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
Pembangunan Bucket Wheel Degree (BWD) Kapasitas 2200 ton/unit/tahun– PT Timah Kab Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Modifikasi Kapal Keruk (KK) Kundur 1 menjadi BWD Kundur. Pembangunan Pabrik Blast Furnance–PT Krakatau Steel, Cilegon, Banten. Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu– Tebing Tinggi Prov Sumatera Utara.
Tema pembangunan pada koridor Jawa adalah Pendorong Industri dan Jasa Nasional. Koridor Ekonomi Jawa memiliki 6 kegiatan ekonomi utama yaitu makanan-minuman, tekstil, perkapalan, alutsista, peralatan transportasi, dan telematika. Serta 2 non-kegiatan ekonomi utama yaitu migas dan besi baja. Dan 1 kawasan yaitu Jabodetabek Area.
Selain itu, penanganan moda transportasi kereta api wilayah utara jawa antara lain dengan pembangunan jalur ganda lintas utara jawa dan jalur ganda di wilayah Jabodetabek. Pengembangan beberapa pelabuhan, antara lain pengembangan pelabuhan di Pulau Madura, Pelabuhan Pamanukan, dan Perluasan pelabuhan Tanjung Mas. Memperkuat dan meningkatkan kualitas jalan lintas utara jawa dengan bagian selatan jawa.
Proyek-proyek yang sudah groundbreaking pada 2011 di koridor jawa adalah Perluasan pabrik untuk meningkatkan jumlah dan ragam produksi dari produk susu, bubur sereal bayi dan minuman MILO chocolate malt drink (Kerawang-PT Nestle). Perluasan pabrik pengolahan dan pembuatan olahan Kakao (Tangerang-PT. Bumi Tangerang Mesindotama). Pengembangan industri tepung terigu (Cilegon-PT. Golden Grand Mills). Pembangunan Pabrik untuk meningkatkan jumlah produksi susu kental manis dan susu cair (Jawa Timur – PT. Indolakto).
Pengembangan Spinning dan Garment (Sukoharjo – PT. Sri Rejeki Isman). Pengembangan industri pencelupan dan penyempurnaan tekstil (Cimahi)-PT. Gistex Nisshinbo Indonesia). Pembangunan RFCC (Residual Fluidized Catalitic Cracking) di Refinery Unit 4 Cilacap (PT. Pertamina). Relokasi terminal LPG Tanjung Priok (Jakarta) – PT. Pertamina.
Sedangkan proyek infrastrukturnya adalah Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok (E2, E2A, dan NS) sepanjang 17 km di DKI Jakarta. Pembangunan Jalan Tol JORR W-2 Utara sepanjang 7 km di DKI Jakarta. Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen sepanjang 9 km (bagian dari Jalan Tol Semarang – Solo). Pembangunan Jalan Tol Cikampek – Palimanan sepanjang 116 km – (Jawa Barat). Pembangunan Jalan Tol Gempol – Pandaan sepanjang 13,61 km (Jawa Timur) oleh.
Untuk infrastruktur perhubungan di koridor Jawa, Pengembangan Pelabuhan Probolinggo, Jatim. Modernisasi Pelabuhan Tg. Emas Semarang dan Pengembangan Pelabuhan Kendal, Jateng. Pembangunan Pelabuhan Pamanukan, Jabar. Pembangunan Pelabuhan Batang, Jateng. Pembangunan Pelabuhan Rembang, Jateng. Pembangunan Pelabuhan Pacitan, Jatim. Pembangunan Pelabuhan Panarukan, Jatim.
Infrastruktur energi yang telah groundbreaking di Pulau Jawa adalah PLTU 1 Banten Suralaya (1×625MW), PLTU 3 Banten-Lontar/Teluk Naga (3×315MW), PLTU 2 Jateng-Adipala/Cilacap (1×660MW), PLTU 2 Jabar-Pelabuhan Ratu (3x 350 MW), PLTU 1 Jateng-Rembang (2×315 MW), PLTU 1 Jabar-Indramayu (3×330MW), PLTU 1 Jatim–Pacitan (2×315 MW), PLTU 2 Jatim–Paiton (1×660 MW), PLTU 3 Jatim-Tanjung Awar-Awar (2×350 MW), PLTGU Muara Tawar Blok 5 (234 MW) Jawa Barat, PLTGU Tanjung Priok Repowering (720 MW) Jakarta.
Koridor Kalimantan, Penanganan jalan dan jembatan di Kalimatan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Dalam meningkatkan ekspor migas dan pertanian, penguatan kapasitas pelabuhan menjadi prioritas, antara lain peningkatan kapasitas pelabuhan Maloy dan Pengembangan pelabuhan Pontianak.Kegiatan ekonomi di Koridor Kalimantan adalah minyak dan gas bumi, kelapa sawit, besi-baja, bauksit, perkayuan, dan pangan.
Daftar proyek-proyek yang sudah groundbreaking di koridor Kalimantan adalah Tambang batubara di Desa Bangkalaan Dayak, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pembangunan pabrik pengolahan kayu bulat (IPHHK) di Kotawaringin Barat – Kalteng. Pembangunan HTI karet di Santilik dan Puruk Cahu. Pengelolaan HTI di Pelaihari–Kalsel, Proyek Pengembangan Batubara Metallurgical (Pembangunan Jalan PT Lahai,) di Murung Raya, Kalteng, serta Pabrik Pupuk Kaltim 5. Industri hulu besi baja, Rotary kiln sponge iron plant/iron ore.
Proyek-proyek MP3EI yang saya sebutkan di atas adalah yang sudah berjalan sejak 2011. Ini membuktikan bahwa Indonesia sudah memiliki skema pembangunan infrastruktur jangka panjang. Untuk 2012-2014, pastinya sudah lebih banyak lagi proyek MP3EI yang sudah berjalan.
Kita mungkin tidak secara langsung merasakan MP3EI. Tapi secara tidak langsung kita rasakan bahwa saat ini mencari kerja terutama di proyek-proyek infrastruktur jauh lebih mudah dibanding sebelum tahun 2010. MP3EI sudah berhasil membuka banyak lapangan kerja di Indonesia.
Tantangan dan Hambatan
Segala hal yang dilakukan pemerintah tidak dapat berjalan begitu saja tanpa ada payung hukumnya. Payung hukum ini meliputi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Presiden (Keppres), serta Keputusan Menteri (Kepmen).
Seperti banyak rencana yang telah ada, baik dalam kehidupan pribadi atau kelompok, sering kali ditemukan masalah yang menghambat jalannya rencana tersebut. Begitu pula dengan yang terjadi pada pelaksanaan MP3EI; sering ditemukan hambatan baik berupa belum adanya regulasi, masalah pembebasan lahan, maslah perizinan, serta masalah-masalah lainnya.
Di daerah, tantangannya lebih besar lagi. Kurangnya pendekatan sosial ke masyarakat menyebabkan implementasi proyek MP3EI terhambat. Proses validasi proyek sulit dilakukan, khususnya untuk perusahaan yang berada di bawah koordinasi Apindo. Beberapa pelaksana proyek enggan memberikan data implementasi proyek sesuai dengan formulir A, B, dan C karena menyangkut rahasia perusahaan.
Kesulitan akses jalan dialami pula oleh beberapa industri utama (industri makanan-minuman, industri tekstil, industri telematika, dan industri besi baja) terutama untuk mengangkut bahan baku ke tempat produksi dan untuk mengangkut produk jadi ke pelabuhan.
Seluruh program yang tercantum dalam MP3EI sudah sangat baik untuk percepatan pembangunan Indonesia ke depan. Hanya saja, perlunya pengurangan keterlibatan lembaga Peminjam Dan Hibah Luar Negeri (PHLN) seperti Bank Dunia (World Bank), Asian Development Bank (ADB), Japan International Cooperation Agency (JICA) dan lain-lain agar program-program yang ada dapat berjalan tanpa perlu keterlibatan dan campur tangan asing di dalamnya.
Asing boleh dilibatkan, tapi hanya sebagai konsultan, bukan penentu kebijakan seperti yang masih berjalan hingga kini. Seperti yang kita tahu, sudah banyak sekali proyek-proyek pembangunan yang jika melibatkan asing hasilnya makin mempertebal disparitas antara si kaya dan si miskin. Maka tak heran jika hingga kini hasil pembangunan di Indonesia hanya dinikmati segelintir orang saja.
Sumber: Kementerian PPN/BAPPENAS/kompasiana/LIPI