drh. David Viter Olele saat menunjukan titik penyakit PMK hewan ternak sapi, Foto: Dok

kupas Bengkulu – Masuki awal tahun 2025, peternak sapi di Kabupaten Seluma menghadapi tantangan besar akibat ratusan sapi diwilayah itu mengalami serangan penyakit mulut dan kuku (PMK). Jumlah yang tercatat saat ini, sebanyak 181 ekor sapi terkonfirmasi terjangkit PMK.

Dari jumlah tersebut, 157 ekor sapi berhasil sembuh, sementara 22 ekor lainnya masih dalam proses pemulihan. Sayangnya, satu ekor sapi di Desa Lokasi Baru, Kecamatan Air Periukan, terpaksa dipotong paksa.

drh. David Viter Olele, dokter hewan setempat, menyampaikan bahwa Kecamatan Air Periukan dan Sukaraja saat ini berada dalam zona merah PMK. Meski demikian, PMK tahun ini tidak begitu parah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Meskipun ada sapi yang terinfeksi, namun secara perlahan mereka mulai pulih. Tim medis terus memantau 22 ekor yang masih dalam proses pemulihan,” kata drh. David.

Lebih lanjut David menjelaskan, untuk pengobatan PMK, berbagai metode dilakukan, termasuk suntikan antiveretik untuk menurunkan panas, pemberian vitamin, serta pengobatan alami dengan semprotan jeruk nipis dan lemon pada mulut sapi, serta penggunaan asam kupur sulfat pada kuku ternak.

“Selama sapi terjangkit PMK dianjurkan untuk peternak memberikan perawatan pada sapi yang sedang dalam proses pemulihan. Metode pengobatan pun beragam, ada yang secara alami menggunakan obat herbal ataupun obat yang dianjurkan dari petugas Puskeswan,” ungkap David.

Pengobatan PMK dapat dilakukan secara gratis dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Ia juga menghimbau kepada peternak juga dihimbau untuk menjaga kebersihan kandang dan memberikan vitamin pada ternak agar tetap sehat.

Sementara itu, vaksinasi juga terus dilakukan di beberapa daerah, seperti Rimbo Kedui, Sukasari, dan Tabah Lubuk Puding, dengan total 670 dosis vaksin yang telah diberikan kepada sapi-sapi yang sehat. Sebanyak 1.000 dosis vaksin tersedia, dan peternak diminta segera melaporkan jika ternaknya sakit agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat.

Reporter: Deni AP

Bappeda Litbang Bengkulu Selatan menggelar RAKORBANG Serta Launching Gerakan Bengkulu Selatan Bersih (GEBER) di gedung Aula Bappeda, Rabu, 15 Januari 2025, Foto: Dok

kupas Bengkulu – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Bappeda Litbang Bengkulu Selatan menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 (RAKORBANG) Serta Launching Gerakan Bengkulu Selatan Bersih (GEBER) di gedung Aula Bappeda, Rabu, (15/1/2025).

Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Bengkulu Selatan yang dalam Hal ini diwakili  oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Sukarni SP M,Si dan dihadiri seluruh Kepala Dinas, Pejabat Eselon III dan Camat di jajaran pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sekda Sukarni SP M,Si mengungkapkan pihaknya menekankan percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan terkhusus untuk Dana Alokasi Khusus.

“Kami akan melakukan pemanggilan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakannya, mengingat mekanisme pelaksanaan DAK tersebut jika terjadi keterlambatan penyerapan dan pelaksanaan akan merugikan Daerah bila tidak segera direalisasikan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan maksud dan tujuan Rakorbang tersebut untuk membahas isu strategis melalui perjanjian kinerja. Optimalisasi melalui kegiatan monitoring dan pengendali evaluasi program merupakan ruang dan waktu untuk arahan dan bimbingan rencana pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

“Rakorbang ini menjadi sarana dan evaluasi pembangunan agar dapat berjalan optimal sesuai kendala yang timbul secara administrasi dan fisik. Rakorbang juga merupakan hasil perbaikan pada kegiatan pembangunan dengan mencapai hasil yang optimal, tepat mutu, dan manfaat,” katanya.

Menurut dia, evaluasi setiap bulan pada jajarannya akan mengidentifikasi segala risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran kinerja masing-masing perangkat daerah, dan segera merumuskan untuk tindak lanjutnya.

“Selanjutnya tetap dilakukan monitoring secara intensif, sehingga out put dan out come yang menjadi tujuan organisasi dapat berbanding lurus dengan realisasi anggaran. Dan yang terpenting lagi, agar bapak dan ibu sekalian dapat mengelola anggaran secara akuntabel, sehingga capaian kinerja ini tentunya akan menjadi pertimbangan dalam evaluasi kinerja bagi seluruh perangkat daerah,” ujar Sukarni

Dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang), Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan turut meluncurkan Gerakan Bengkulu Selatan Bersih (GEBER).

Kepala Bappeda Litbang Bengkulu Selatan, Fikri Aljauhari, S.STP, menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan bagian dari Gerakan Indonesia Bersih yang termasuk dalam Gerakan Revolusi Mental sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016.

Gerakan Indonesia Bersih sendiri pertama kali diluncurkan secara nasional pada 21 Februari 2019, bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Kini, sebagai bentuk implementasi di tingkat daerah, Bengkulu Selatan menginisiasi Gerakan Bengkulu Selatan Bersih (GEBER).

“Maksud utama dari pelaksanaan GEBER ini adalah untuk mendorong keterlibatan berbagai pihak, baik unsur pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dengan adanya gerakan ini, diharapkan dapat terwujud lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, baik di tingkat kawasan, kelurahan, hingga kecamatan,” kata Fikri.

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memotivasi perangkat daerah, camat, lurah, serta masyarakat agar berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. GEBER menjadi upaya untuk menciptakan Kabupaten Bengkulu Selatan yang bersih dan berkelanjutan.

“Pemerintah berharap melalui peluncuran GEBER, kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi seluruh warga Bengkulu Selatan,” demikian Fikri.

Reporter: Irfan Arief

Wakil Bupati Arie Septia Adinata usai meresmikan Gedung Baru Puskesmas Prototype Standar Nasional di Kecamatan Tanjung Agung Palik, Bengkulu Utara, Foto: Dok

kupas Bengkulu – Wakil Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata SE, M.Ap menghadiri peresmian pembangunan gedung baru Puskesmas Prototype Standar Nasional di Kecamatan Tanjung Agung Palik (TAP), Bengkulu Utara, Kamis, (23/1/2025).

“Hari ini kita resmikan gedung Puskemas TAP. Selain itu kita juga bersyukur memiliki puskesmas sesuai dengan standar nasional,” ujar Arie.

Wabup Arie berpesan, dengan hadirnya gedung baru tersebut pelayanan kesehatan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan TAP akan lebih maksimal dan lebih dekat.

Ia juga meminta petugas kesehatan untuk lebih optimal dalam melayani masyarakat. Diantaranya, melayani dengan senyuman dan sepenuh hati. Sebab menurutnya awal kebahagiaan datang dari senyum.

“Megah pembangunan itu tidak menjamin, yang terpenting adalah pelayanan yang diciptakan kepada masyarakat untuk berobat di Puskesmas ini,”pesannya.

Selain pelayanan yang maksimal, kata dia, kunci keberhasilan dalam melayani masyarakat adalah fasilitas kesehatan di puskesmas ini juga perlu diperhatikan seperti kebersihan lingkungan.

“Kebersihan juga menjadi tolak ukur, ramah dan pelayanan optimal merupakan kunci keberhasilan dalam melayani masyarakat kedepannya,”ucapnya

Dikesempatan itu, Wabup menyadari betul bahwasanya saat ini pemerintah melalui dana DAK hanya bisa membangun gedungnya saja. Sementara, fasilitas didalamnya butuh penganggaran.

“Mewakili pemerintah daerah, saya berterimakasih kepada semua yang telah membantu pembangunan ini. Untuk fasilitas lainnya, tentu pemerintah akan memprioritaskan, sehingga bisa anggarkan secara bertahap,”terangnya.

Untuk diketahui, Pembangunan gedung puskemas Prototype di Tanjung Agung Palik merupakan pembangunan ke -8 dari dana DAK. Sementara, saat ini masih menyisakan 14 puskesmas yang belum dibangun berstandar Nasional.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Bengkulu Utara, Sekda Bengkulu Utara, Jajaran OPD, Kapolsek Air Besi, Camat TAP, Danramil Kerkap, forum Kades serta keluarga besar Puskesmas TAP.

Reporter: Repi Pratomo

Klinik di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Foto: Dok

kupas Bengkulu – Sebuah kejadian memilukan menimpa salah seorang warga Kepahiang yang hendak berobat di sebuah klinik di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang. Pasien itu tidak mendapatkan pelayanan medis karena menggunakan BPJS Kesehatan, dengan alasan bahwa pada hari libur tidak ada layanan BPJS Kesehatan di klinik tersebut.

Menurut keterangan pasien berinisial MY, dirinya mengalami kondisi kesehatan yang memburuk, dengan gejala badan meriang, demam tinggi disertai batuk berkepanjangan. Bahkan, beberapa hari sebelumnya, MY sempat harus dipapah untuk ke toilet karena kondisinya yang lemah. Khawatir dengan keadaan istrinya, suami MY yang berinisial MS segera membawanya ke salah satu klinik di Kecamatan Kepahiang untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, MS tidak bisa mendampingi MY karena harus menjalankan tugas piket di tempat kerjanya di PLN Kepahiang.

Setelah kembali ke rumah, MY menceritakan bahwa ia terpaksa berobat menggunakan jalur umum karena pihak klinik menolak melayani pasien BPJS Kesehatan dengan alasan bahwa pada hari libur layanan BPJS tidak tersedia. Mendengar hal tersebut, MS kemudian kembali ke klinik untuk meminta klarifikasi. Namun, ia mendapatkan jawaban yang sama dari pihak klinik, yaitu bahwa layanan BPJS Kesehatan tidak tersedia pada hari libur.

Tim Jejak Informasi kemudian mengonfirmasi hal ini kepada pihak klinik, yang membenarkan bahwa mereka tidak melayani pasien BPJS Kesehatan pada hari libur karena poli umum tutup. Pihak klinik juga menyebutkan bahwa kebijakan tersebut berlaku di rumah sakit daerah kecuali untuk kondisi darurat.

“Setiap hari libur, poli umum tutup dan tidak melayani pasien BPJS Kesehatan. Memang begitu peraturan dari BPJS,” kata perwakilan klinik kepada tim, Senin (27/01/2025).

Terkait dugaan tidak adanya pelayanan pasien BPJS Kesehatan pada hari libur, Kepala Dinas Kesehatan Kepahiang, H. Tajri Fauzan, S.KM, M.Kes, saat dihubungi melalui WhatsApp, menegaskan bahwa klinik yang beroperasi 24 jam tetap harus melayani pasien BPJS Kesehatan, termasuk rumah sakit daerah.

“Klinik 24 jam tetap harus melayani pasien BPJS Kesehatan, termasuk rumah sakit daerah,” tegasnya.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi layanan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan, khususnya saat hari libur. Diharapkan ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Reporter: Riswandi

Ketua Aliansi Media Bengkulu online saat menyerahkan bantuan 5.000 bibit ikan nila di Wisata Empang, Kota Bengkulu, Foto: Dok

kupas Bengkulu – Aliansi Media Bengkulu Online (AMBO) menyerahkan sebanyak 5.000 bibit ikan nila kepada Kelompok Pembudidaya Ikan Maju Bersama dalam rangka mendukung program ketahanan pangan yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto.

Bibit ikan ini disebar secara seremonial di empang milik kelompok tani yang terletak di Wisata Empang, Kota Bengkulu, pada Jumat (31/1/2025).

Ketua AMBO, Aurego Jaya, menyatakan bahwa program budidaya ikan ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal.

Selain itu, kata dia, inisiatif ini juga dirancang untuk mendorong kelompok budidaya ikan air tawar lainnya serta masyarakat umum agar turut serta dalam upaya menciptakan ketahanan pangan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

“Kami berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi para kelompok tani serta masyarakat sekitar, baik sebagai bentuk ketahanan pangan maupun sebagai sarana edukasi bagi masyarakat,” ujar Aurego Jaya.

Sementara itu, perwakilan Kelompok Pembudidaya Ikan Maju Bersama, Hamdi Hafidz, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas bantuan yang diberikan oleh AMBO.

Ia berharap di masa mendatang dukungan kepada kelompok tani tidak hanya sebatas bibit ikan, tetapi juga mencakup pakan ikan serta peralatan budidaya lainnya agar kelompok tani dapat berkembang lebih optimal.

“Kami sangat berterima kasih kepada AMBO atas bantuan bibit ikan nila ini. Program ini sangat membantu kami dalam meningkatkan hasil budidaya serta memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi petani ikan di daerah ini serta menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hamdi Hafidz.

Reporter: Irfan Arief

Bupati Lebong Kopli Ansori saat melantik Sekda Lebong Mustarani Abidin, Foto: Dok

kupas Bengkulu – Mustarani Abidin, SH, M.Si, kembali dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong pada Kamis, 30 Januari 2025. Pelantikan yang berlangsung di Aula Pemkab Lebong ini dipimpin langsung oleh Bupati Lebong Kopli Ansori, S.Sos.

Dalam sambutannya, Bupati Kopli Ansori menyatakan bahwa pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diterima pihaknya beberapa waktu lalu. Rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil uji kompetensi yang telah dijalani oleh Mustarani.

“Dengan dilakukan pelantikan ini, artinya kekosongan jabatan Sekda Kabupaten Lebong sudah terisi. Tinggal bagaimana kedepan roda birokrasi di lingkungan Pemkab Lebong dapat berjalan sebagaimana mestinya dan bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Sekda,” kata Kopli.

Sebelumnya, pada 19 Juni 2024, Mustarani diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekda Lebong karena masa jabatannya yang telah mencapai lima tahun. Selama kekosongan tersebut, posisi Sekda diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) yang ditunjuk oleh Bupati.

“Pelantikan ini diharapkan roda birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dapat berjalan dengan baik, dan Sekda yang ditunjuk dapat menjalankan tugas serta fungsinya dengan optimal,” sambung Kopli.

Dalam kesempatan itu, Mustarani menjelaskan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti dasar pelantikan tersebut karena belum menerima Surat Keputusan (SK) secara resmi.

Pada saat pemberhentian dirinya sebagai Sekda Lebong, Ia sempat mengambil langkah-langkah hukum dan mengajukan keberatan keberbagai instansi seperti BKN dan Kementerian PAN-RB, serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu.

Reporter: Maya Fitria

Kondisi jalan penghubung Pasar Ujung Kepahiang-Desa Weskust Kabupaten Kepahiang, Foto: Dok

kupas Bengkulu – Salah satu akses jalan kabupaten yang menghubungkan Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang dan Desa Weskust mengalami kerusakan parah. Kondisi jalan yang nyaris hancur dan bergelombang di sepanjang jalur semakin memburuk,

Beberapa warga yang dimintai keterangan oleh media ini mengungkapkan bahwa penyebab utama kerusakan jalan ini diduga akibat seringnya dilalui kendaraan operasional bermuatan berat dari salah satu perusahaan air mineral, PT. Mas di Kepahiang.

“Bagaimana tidak hancur, setiap hari jalan ini dilalui kendaraan muatan besar dari PT. Mas,” ujar salah seorang warga.

Kepala Desa Weskust, Ari, menambahkan bahwa sebelumnya telah ada perbaikan jalan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Namun, mutu perbaikan yang dilakukan tidak sebanding dengan bobot kendaraan perusahaan yang sering melintas, sehingga jalan kembali rusak dalam waktu kurang dari setahun.

“Kondisi ini justru meningkatkan risiko kecelakaan, seperti yang pernah terjadi di mana salah satu warga Desa Weskust mengalami kecelakaan akibat menghindari lubang di jalan tersebut,” kata Kades Ari, Jumat (31/01/2025).

Lebih lanjut, Ari mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berupaya menyampaikan keluhan, baik secara administrasi maupun langsung kepada pihak PT. Mas, namun hingga kini belum mendapatkan tanggapan.

Bahkan, kata dia, dalam Musyawarah Desa (Musdes) kemarin, warga sempat mengusulkan aksi pemblokiran jalan sebagai bentuk protes, tetapi pemerintah desa melarangnya dan berjanji untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak perusahaan.

“Sempat warga menyampaikan keluhan dalam Musdes, namun kami sampaikan agar bersabar karena kami akan berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Tapi hingga kini belum ada respons,” jelas Kepala Desa Ari.

Selain permasalahan jalan, Kepala Desa Weskust juga menyoroti minimnya kontribusi PT. Mas terhadap desa. Hingga saat ini, tidak ada bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau corporate social responsibility (CSR) yang diberikan kepada Desa Weskust, meskipun perusahaan telah lama beroperasi di wilayah tersebut.

Pemerintah desa dan warga berharap agar PT. Mas segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki jalan dengan standar yang sesuai dengan bobot kendaraan operasional mereka. Selain itu, mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk turun tangan dalam menangani persoalan ini.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat menyikapi masalah ini dan ikut turun tangan dalam penyelesaiannya,” tutup Kepala Desa Ari.

Reporter: Riswandi

kupas Bengkulu – Sebagai tindak lanjut atas surat edaranMenpan-RB mengenai tenaga honorer non-ASN, Pemerintah Provinsi Bengkulu gelar rapat Tim Evaluasi Tenaga Honorer Non-ASN, Jumat, (31/1/25).

Rapat ini dipimpin langsung Pj. Sekda Provinsi Bengkulu, Haryadi serta dihadiri Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Kepala BKD Provinsi, dan anggota Tim Evaluasi Tenaga Honorer Non-ASN.

Dalam keterangannya, Pj. Sekda Haryadi menyampaikan bahwa hasil rapat ini memutuskan untuk memanggil seluruh kepala OPD beserta Kepala Sub Bagian Kepegawaian guna menyerahkan hasil validasi data tenaga honorer Non-ASN yang masih aktif bekerja di masing-masing instansi.

“Senin nanti (3/2/25), kami meminta seluruh kepala OPD dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk hadir dalam rapat guna menyerahkan hasil validasi di masing-masing OPD,” jelasnya.

Setelah data valid diperoleh, tim evaluasi akan melakukan telaah lebih lanjut sebagai dasar pengambilan keputusan. Haryadi berharap, proses evaluasi ini dapat diselesaikan dalam minggu pertama Februari.

Terkait penanganan tenaga honorer non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Haryadi menegaskan bahwa seluruh proses harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Bagi tenaga non-ASN yang telah masuk dalam database BKN tetapi tidak lulus seleksi tahap pertama, serta bagi mereka yang mengikuti seleksi tahap kedua, pemerintah daerah akan mengupayakan skema pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

“Kita tetap mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat,” tegasnya.

Editor: Irfan Arief