kupas Bengkulu – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bengkulu menggelar kegiatan Refleksi dan Apresiasi Program Prioritas Kemendikbudristek di Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

Plt Gubernur Bengkulu Rosjonsyah yang hadir di acara tersebut menjelaskan, tujuan kegiatan ini untuk mengevaluasi capaian program prioritas Kemendikbudristek sepanjang tahun 2024. Kemudian memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan yang berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu. 

Evaluasi ini juga akan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategis bagi program pendidikan di masa mendatang. 

“Kegiatan ini adalah wujud apresiasi kepada satuan pendidikan yang telah berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu. Kami juga memberikan penghargaan kepada pelaksana kurikulum merdeka yang menunjukkan inovasi terbaik,” ujar Rosjonsyah, Rabu, (11/12/24).

Lebih lanjut, Rosjonsyah menambahkan, kegiatan ini juga menjadi ajang refleksi dan diskusi untuk menyusun rekomendasi program masa depan, seperti optimalisasi program Asesmen Nasional (AN) serta pemanfaatan Rapor Pendidikan dan penghargaan kepada para pemangku kepentingan.

“Selain refleksi, diskusi ini akan merumuskan rekomendasi yang menjadi panduan untuk mendorong keberlanjutan program prioritas pendidikan,” jelasnya.

Kepala BPMP Provinsi Bengkulu, Widyati Rosita menyatakan, kegiatan ini juga merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi dan inovasi para pemangku kepentingan pendidikan di Bengkulu. 

Dengan adanya apresiasi ini, diharapkan akan semakin banyak pihak yang terinspirasi untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya masing-masing.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi tantangan, serta menyusun langkah strategis demi transformasi pendidikan yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk memastikan transformasi pendidikan yang berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai bagian dari apresiasi, penghargaan akan diberikan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan dengan kontribusi terbaik dalam pelaksanaan program prioritas pendidikan. Kategori penghargaan tersebut meliputi:

1. Pemerintah Daerah dengan Penyampaian Perencanaan T-1 Tercepat.
2. Pemerintah Daerah dengan Komitmen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tertinggi.
3. Pemerintah Daerah dengan Partisipasi Asesmen Nasional (AN) dan Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) Tertinggi.
4. Pemerintah Daerah dengan Indeks Kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Tertinggi.
5. Pemerintah Daerah dengan Persentase Terbentuknya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan Tertinggi.
6. Ketuntasan SPM Kualitas Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dasar.
7. Pemerintah Daerah dengan Publikasi Program Pendidikan Terbaik.
8. Pemerintah Daerah dengan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) Terbaik.
9. Pemerintah Daerah dengan Aktivasi Akun Belajar.id Tertinggi.
10. Pemerintah Daerah dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH) Tertinggi.
11. Satuan Pendidikan dengan PTK yang Mengikuti Pendidikan Berjenjang Inklusi Terbanyak.

Dengan penghargaan ini, Kemendikbudristek berharap dapat memperkuat semangat kolaborasi dan inovasi untuk mendorong transformasi pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Editor: Irfan Arief

Asisten I Pemprov Bengkulu, Khairil Anwar saat menerima penghargaan dari Ombudsman, Kamis, (12/12/24) Foto: Dok

kupas Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu berhasil meraih penghargaan atas Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman Bengkulu, Jaka Andika, kepada Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar dalam acara yang digelar di Hotel Two K Azanah, Kamis, (12/12/24).

Pada kesempatan tersebut, Pemprov Bengkulu mencatatkan skor 88,30 yang menempatkannya di zona hijau, menandakan kualitas tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

“Ini adalah bukti nyata bahwa komitmen kami dalam meningkatkan pelayanan publik mendapatkan pengakuan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman atas apresiasi ini,” ujar Khairil Anwar.

Khairil menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil inovasi yang terus dilakukan Pemprov Bengkulu, salah satunya dalam pelayanan pajak melalui sistem Samsat Virtu. 

“Pencapaian skor 88,30 ini harus kita syukuri dan jadikan motivasi untuk terus mempertahankan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.

Sementara itu, Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman Bengkulu, Jaka Andika, memberikan apresiasi kepada Pemprov Bengkulu atas prestasi yang diraih. 

Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Bengkulu yang telah masuk zona hijau untuk terus mempertahankan capaian tersebut.

“Penilaian ini merupakan bagian dari upaya kami memastikan kepatuhan pelayanan publik di seluruh daerah. Bagi yang sudah berada di zona hijau, kami berharap prestasi ini bisa terus dipertahankan,” kata Jaka dalam sambutannya.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Bengkulu sekaligus menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan Ombudsman dalam menciptakan layanan yang optimal bagi masyarakat.

Editor: Irfan Arief

Kepala Dinas Kominfotik Prov. Bengkulu, Oslita saat berkunjunga ke Kominfotik Prov. Bali, Kamis, (12/12/24), Foto: Dok

kupas Bengkulu – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Bengkulu melaksanakan kunjungan studi tiru ke Diskominfotik Provinsi Bali, Kota Denpasar. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kinerja di bidang publikasi dan digitalisasi.

Kepala Diskominfotik Provinsi Bengkulu, Oslita menjelaskan, studi tiru ini difokuskan pada optimalisasi Media Center Provinsi Bengkulu serta penguatan layanan digital melalui bidang E-Government.

“Studi tiru ini bertujuan meningkatkan kinerja di setiap bidang Diskominfotik. Kali ini, fokusnya adalah publikasi dan digitalisasi,” ujar Oslita usai berdiskusi di Ruang Rapat Diskominfotik Provinsi Bali, Kamis, (12/12/24).

Oslita menambahkan bahwa Provinsi Bali, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata dunia, dapat menjadi inspirasi bagi Bengkulu dalam mengembangkan potensi wisata, termasuk wisata budaya, sejarah, dan alam.

“Ini juga menjadi langkah optimalisasi publikasi kami, agar wisata Bengkulu semakin dikenal luas oleh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang IKP Diskominfotik Provinsi Bali, Agung Aryana, menyambut baik kunjungan ini. Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara kedua provinsi.

“Terima kasih telah memilih Diskominfotik Provinsi Bali sebagai tempat studi tiru. Kami berharap sinergi dan kolaborasi antara Diskominfotik Provinsi Bengkulu dan Bali terus berkembang,” ungkapnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong kemajuan kinerja Diskominfotik Provinsi Bengkulu, terutama dalam mendukung publikasi dan transformasi digital untuk masyarakat yang lebih baik.

Editor: Iman SP Noya

Plh. Sekda Pemprov Bengkulu, Haryadi, Kamis, (12/12/24), Foto: Dok

kupas Bengkulu – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mengadakan acara Edukasi Keuangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Bengkulu. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serba Guna Bengkulu pada Kamis, (12/12/24).

Acara tersebut dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Haryadi, dan dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Kepala OJK Bengkulu, Direktur Manajemen Eksekusi KDEKS, Manajer BSI Bengkulu, Asisten I, serta Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Bengkulu.

Dalam sambutannya, Plh Sekda Haryadi menyampaikan bahwa edukasi keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta literasi dan inklusi keuangan bagi para ASN.

“Fokusnya adalah pemahaman tentang investasi pasar modal, kewaspadaan terhadap investasi bodong, pinjaman online ilegal, judi online, serta pengetahuan mengenai keuangan syariah,” ujar Haryadi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan ASN mendapatkan pemahaman yang jelas tentang keuangan, memiliki bekal untuk berinvestasi dengan aman dan cerdas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pasar modal.

“Pada akhirnya, ini diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah investor di Provinsi Bengkulu, menciptakan iklim investasi yang lebih baik, dan memperkuat perekonomian sekaligus pemahaman terkait keuangan syariah,” tutup Haryadi.

Editor: Irfan Arief

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Bengkulu, Syarifudin saat rapat penetapan UMP Tahun 2025, Foto: Dok

kupas Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025 sebesar Rp162.960, sehingga menjadi Rp2.670.039,39. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu Nomor M632 Nakertrans 2024. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu, Syarifuddin, menjelaskan, kenaikan UMP ini telah melalui proses kajian dan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024. 

“Penetapan ini dilakukan berdasarkan aturan yang ada dan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak serta pertumbuhan ekonomi,” kata Syarifudin pada Rabu, 11 Desember 2024.

Selain menetapkan besaran UMP, SK Gubernur Bengkulu juga menginstruksikan seluruh perusahaan untuk menyesuaikan upah yang diberikan kepada pekerja agar tidak lebih rendah dari ketentuan UMP yang baru. 

Perusahaan yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarifuddin mengungkapkan, kenaikan UMP ini bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi pekerja, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya beli mereka. 

Dengan daya beli yang meningkat, diharapkan konsumsi masyarakat juga akan ikut terdongkrak sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa implementasi kebijakan ini memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk perusahaan. 

“Kebijakan ini tidak hanya menguntungkan pekerja, tetapi juga akan menciptakan iklim kerja yang lebih sehat dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi daerah,” kata dia.

Dengan adanya kenaikan UMP ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. 

Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian Bengkulu di tahun mendatang.

Editor: Irfan Arief

kupas Bengkulu – Menyambut Hari Besar Keagamaan Natal dan Tahun Baru 2025, Badan Pangan Nasional (Bapenas) bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar pasar murah selama tiga hari, 11-13 Desember 2024.

Pasar murah dengan tujuan untuk membantu masyarakat mencari kebutuhan pokok dimulai Rabu, 11 Desember 2024 sampai tiga hari kedepan berlangsung di halaman kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, Arwan Tantawi, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mengendalikan potensi inflasi di bulan Desember.

“Kami bekerja sama dengan distributor pangan daerah untuk memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar murah ini. Harapannya, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga beban dalam persiapan Natal dan Tahun Baru dapat berkurang,” ujar Arwan Tantawi, Rabu, 11 Desember 2024.

Beragam bahan pokok dijual di pasar murah ini dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Diantaranya, daging ayam, bawang, beras dijual dengan selisih Rp5.000 lebih murah per kilogram, telur selisih Rp2.000 per kilogram, minyak goreng selisih Rp2.000 hingga Rp5.000 per liter, gula pasir selisih Rp2.000 per kilogram, serta tepung dan berbagai bahan pangan lainnya dengan potongan harga menarik.

Arwan juga mengimbau masyarakat Bengkulu untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. “Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan pasar murah ini untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih ekonomis,” tambahnya.

Kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok menjelang akhir tahun yang kerap diiringi peningkatan permintaan.

“Hal ini juga menjadi upaya nyata pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga daya beli mereka selama momen perayaan besar,” singkatnya.

Editor: Irfan Arief

Oleh: Dani Satria*

Setiap pemberi kerja di negara yang menganut prinsip hukum memiliki kewajiban untuk merancang paket kompensasi dan manfaat (Compensation and Benefit atau C&B) bagi karyawannya. C&B adalah kumpulan bentuk penghargaan atau imbalan atas kontribusi yang diberikan oleh karyawan. Kompensasi umumnya mencakup gaji atau upah yang dapat diterima karyawan dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Sementara itu, manfaat mencakup fasilitas tambahan yang diberikan, seperti asuransi kesehatan, dana pensiun, serta hak cuti tahunan. Pemberian C&B bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para karyawan.

Fakta di lapangan, masih sering ditemukan pemberi kerja yang mengabaikan aspek C&B. Akibatnya, banyak karyawan tidak sejahtera karena imbalan yang diterima jauh dari standar hidup yang layak. Masalah ini diperburuk oleh fakta bahwa sejumlah perusahaan tidak menyediakan kontrak kerja resmi, sehingga karyawan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Lebih ironis lagi, praktik ini sering kali terjadi bahkan di instansi resmi, yang seharusnya menjadi teladan dalam menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang adil.

Minimnya lapangan pekerjaan turut memperparah situasi ini. Banyak pencari kerja rela menerima upah kecil demi mendapatkan pekerjaan, meskipun hal itu tidak menjamin kesejahteraan mereka. Tidak jarang pemberi kerja memanfaatkan situasi ini dengan menjanjikan status karyawan tetap atau kenaikan gaji setelah bertahun-tahun mengabdi, namun janji tersebut sering kali tidak ditepati. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam penerapan C&B telah menjadi masalah sistemik yang sulit diatasi tanpa intervensi yang tegas dari pihak terkait.

Situasi ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi dinas ketenagakerjaan, yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menindak pelanggaran ketenagakerjaan. Jika persoalan terkait C&B ini mendapat sorotan publik secara masif, maka tekanan terhadap pemerintah dan perusahaan akan meningkat untuk segera memperbaiki kebijakan dan pelaksanaannya. Langkah-langkah seperti penegakan hukum, pembenahan kontrak kerja, serta edukasi kepada pemberi kerja tentang pentingnya C&B yang adil adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Problematika Tenaga Pendidik

Salah satu lapisan masyarakat yang cukup terpapar fenomena ketidakadilan aspek C&B tersebut adalah tenaga pendidik. Kita tentu sering mendengar gaji tenaga pendidik kecil. Terutama bagi mereka yang bukan PNS atau PPPK. Di luar itu, gaji mereka ibarat tidak cukup untuk makan sebulan. Maka dari itu, mereka berusaha mencari sampingan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Mengapa mereka masih bertahan? Mereka berharap diangkat statusnya menjadi ASN suatu saat nanti. Jika sudah menjadi ASN, kondisi ekonomi mereka menjadi lebih stabil.

Tapi apakah semua tenaga pendidik dapat berkesempatan menjadi ASN? Dengan kuota yang terbatas, tentu saja regulasi ini tidak dapat mengakomodir semua pihak. Tenaga pendidik di lembaga swasta juga mengalami hal serupa. Gaji mereka kecil dengan job description yang tidak hanya mengajar. Banyak tugas administrasi dan seremonial yang harus mereka kerjakan. Gaji tenaga pendidik yang kecil ini imbas dari beragam isu struktural rumit yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

Hal yang bisa kita lakukan bagi masyarakat yang peduli dengan kesejahteraan tenaga pendidik adalah melakukan advokasi. Kita perlu terus berupaya agar paket kebijakan C&B tenaga pendidik menjadi layak. Menuju Indonesia Emas 2024, bangsa kita memerlukan SDM yang hebat. Hal itu bisa tercipta apabila kita memiliki tenaga pendidik yang berkualitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa kesejahteraan tenaga pendidik menjadi faktor utama yang meningkatkan kualitas pendidikan. Tenaga pendidik menjadi lebih bersemangat, lebih dapat mencapai target, terus berinovasi dan berorientasi pada kualitas peserta didik.

Di tahun 2024 ini, Presiden Prabowo Subianto memiliki delapan misi khusus yang dinamai dengan 8 Misi Asta Cita. Salah satu dari misi tersebut adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Hal ini tentu akan menciptakan angin segar, pasalnya Prabowo dan Gibran berjanji akan menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara melalui 8 program hasil terbaik cepat sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2024. Semoga saja kondisi ini dapat terealisasi.

Asta Cita Pendidikan

Asta Cita Pendidikan merupakan grand design pemerintah dalam mewujudkan sektor pendidikan yang berkualitas, yang adil dan mensejahterakan. Mengurai permasalahan C&B tenaga pendidik yang tidak layak tentu tidak mudah. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk terus mengadvokasi masalah ini. Bahkan tulisan ini pun bentuk dari advokasi. Jika ditelaah lebih detail pada jagad media massa, permasalahan di sektor pendidikan lebih banyak dihiasi oleh permasalahan ketenagakerjaan di dalamnya. Masalah ketenagakerjaan lebih mendominasi dibandingkan masalah pendidikan itu sendiri.

Artinya, untuk mewujudkan Asta Cita Pendidikan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah masalah ketenagakerjaan. Dengan terus menerus melakukan advokasi kelayakan C&B tenaga pendidik, pelan-pelan persoalan ini terus menjadi perbincangan dan pelan-pelan akan menemukan titik solusinya. SDM tenaga pendidik yang begitu besar ini harus dapat dimaksimalkan oleh negara. Penyelesaian permasalahan SDM tenaga pendidik tentu saja muaranya adalah perkembangan sains dan teknologi di dalamnya. Inilah bekal agar Indonesia mampu menjadi negara maju, seperti visi Asta Cita Pendidikan.

*Dani Satria, Peneliti Forum Demokrasi Rakyat Madani (FDRM)