Bengkulu, kupasbengkulu.com – Walhi Bengkulu bersama bersama Transparansi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia menyebutkan sebanyak 17,8 miliar US Dollar utang dari perbankan digelontorkan untuk membiayai perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Data tersebut dihitung sejak tahun 2009 hingga 2013 yang disalurkan kepada 25 grup perusahaan kelapa sawit milik taipan internasional. Dana tersebut hanya dikuasai oleh 29 keluarga taipan.
“Utang itu juga diambil dari bank-bank di Singapura dan Malaysia, sementara Indonesia sendiri memiliki program kredit bersubsidi seperti, kredit untuk UMKM (KUR) sejumlah IDR 27.0 Trilyun (US$ 2.6 Miliar) dikhususkan untuk pertanian ini juga diindikasikan: Bank meminjamkannya kepada perusahaan kelapa sawit,”kata Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu, Benny Ardiansyah, Kamis (21/5/2015).
Sementara itu menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pinjaman itu 15,6 miliar US dollar seperti dikutip oleh Walhi dan TUK Indonesia.
Dari pinjaman tersebut 29 keluarga taipan itu menguasai 5,1 juta hektare lahan yang telah beropeasi dan 2,1 juta hekatre yang belum beroperasi.
“Harta kekayaan 29 keluarga taipan itu mencapai 71,5 miliar US dollar atau setara dengan 41 persen APBN tahun 2014 dengan total APBN Rp 1,726 triliun,” bebernya.
Atas kondisi itu Walhi dan TUK Indonesia menekankan agar pemerintah melakukan reformasi sektor finansial seperti review program kredit bersubsidi pemerintah, serta perbaikan regulasi sektor finansial oleh OJK.
“Tidak saja menyisakan utang swasta ekspansi yang menggurita perusahaan sawit juga ternyata banyak menyebabkan pelanggaran HAM, kerusakan hutan dan lingkungan hidup,” demikian Benny.(kps)