“Di Mana Bumi di Pijak, Disitu Langit Dijunjung”, begitulah pepatah lama. Cara menghargai, menghormati adat budaya, di tiap tempat kita berada. Bila enggan kita bercara menghargai, menghormati budaya, maka stigma yang melekat adalah orang itu tak beradat. Orang tak berada harus disingkirkan.
Pertanyaannya adalah, apakah adat itu harus berlembaga? Kalau harus berlembaga, maka perlu wadah untuk bermusyawarah dan bermufakat. Di Kota Bengkulu, dulunya perangkat adat itu ada semua. Termasuk payung hukumnya berupa Perda. Gedung atau Balai Adat Bengkulu megah dibuat sekira Tahun 2009 – 2012 lalu, dengan menghabiskan dana negara hingga Rp 10 Miliar.
Dulu, harapan Walikota Bengkulu Ahmad Kanedi (Bang Ken) kala itu, Balai Adat Kota Bengkulu dapat dimanfaatkan untuk peningkatan seni dan budaya maupun pertemuan forum-forum masyarakat yang ada di daerah ini. Kini harapan Bang Ken itu pupus.
Mungkin berkomentarpun ia enggan. Apalagi gedung megah itu kini tak diurus, centangperenang. Kalau malam gelap, bahkan ada yang bilang sudah menjadi sarang ‘JIN’. Kalau siang hanya dijadikan lahan parkir saja oleh masyarakat. Uang negara dibuang begitu saja tanpa ada kemaslahatan bagi adat dan masyarakat Kota Bengkulu.
Untung saja penelantaran hingga rusaknya aset yang merupakan aset negara itu, mungkin tidak ada sanksi pidananya, Kalau ada siapa yang bertanggungjawab era Walikota Helmi Hasan ini?
Inilah namanya, Arang Abis Besi Binasa. Kini adat tak digalakan lagi seperti Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu. Ada kesan ‘elergi’ dengan Adat Melayu Bengkulu. Lah kok ghitu? Emang ghitu kok!
Primodialisme dihilang, bukan menghilang. Bukan tak mau beradat, tetapi wadah itu yang ngadat. Inilah namanya era masyarakat adat melayu Bengkulu mengalami ‘Tragedi Makan Kuah’. Balai adat Bengkulu yang tak teradatkan.
Wartawan tinggal di Bengkulu