Jumat, Juni 24, 2022

Dewan Komisi I dan III Gelar RDP Terkait Aduan Warga Bentiring

Baca selanjutnya

Kupas News – Terkait adanya pengaduan 35 orang warga Kelurahan Bentiring kepada Dewan soal tidak diakomodirnya permohonan penerbitan sertifikat tanah oleh BPN Kota Bengkulu, Senin pagi (20/09) Gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Bengkulu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPN Kota Bengkulu, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu serta Bidang Aset BPKAD Kota Bengkulu.

Dalam RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Zulkarnain Teuku ini terungkap bahwa 35 orang warga yang rumahnya berada di sekitar SMA Negeri 9 Kelurahan Bentiring ini telah mengajukan penerbitan sertifikat tanah kepada BPN Kota Bengkulu, namun ditolak dengan alasan tercatat sebagai Plotting Tanah Pemerintah Kota Bengkulu.

0f22fbef-f5d4-4bad-9538-df52c8947ab2
BPN Kota Bengkulu, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu serta Bidang Aset BPKAD Kota Bengkulu, Foto: Dok

“Warga minta Pemkot mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa tanah tersebut bukan aset Pemda. Persoalan tanah ini memang kita harus berhati-hati, karena rentan menimbulkan konflik,” kata Teuku.

Menanggapi hal tersebut, pihak BPN Kota Bengkulu mengaku masih harus mempelajari surat rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Namun sepanjang narasi surat rekomendasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta memang ada pernyataan dari Pemerintah Kota Bengkulu bahwa tanah yang dimaksud memang bukan aset Pemkot, pihak BPN pasti akan memproses pengajuan penerbitan sertifikat oleh warga.

0c2af2cd-c788-49a4-867e-b230d86d1daf
Anggota komisi I Ariyono Gumay. Foto: Dok

 

Sementara itu Anggota Komisi I lainnya Ariyono Gumay menilai persoalan aset memang masih menjadi kelemahan Pemerintah Daerah. Ia menyarankan Pemerintah Kota Bengkulu untuk melakukan inventarisir/sensus secara komprehensif terhadap aset serta pengamanan aset berkelanjutan.

“Kita ini kan memang lemah terhadap aset. Maka dari itu saran saya segera lakukan sensus aset secara keseluruhan dan lakukan pengamanan aset dengan cara pemagaran atau pembuatan sertifikat agar kejadian-kejadian konflik akibat sengketa aset kita tidak terulang lagi,” tutupnya. (Adv)

Editor: Irfan Arief

Selamat Datang Airlangga

Kupas Artikel - Ucok mengangkat telepon dengan nada tergesa-gesa. Ia mungkin sangat terkejut tumben-tumben saya menelpon. “Siap bos” tutur Ucok menyambut telepon saya. Beberapa...

Bengkulu Tuan Rumah Open Swimming Championship 2022 se-Sumatera

Kupas News, Bengkulu - Gubernur Rohidin Mersyah membuka kejuaraan Bengkulu Open Swimming Championship se Sumatera Tahun 2022 di Kolam Renang Rafflesia Kota Bengkulu, Jum'at...

Wagub Rosjonsyah Terima Kunjungan Eks Gubernur Jabar

Kupas News, Bengkulu - Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Rosjonsyah menerima audiensi mantan Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam rangka investasi di bidang Kopi Bengkulu...

JMSI Apresiasi Kesepakatan Dewan Pers dan Polri Cegah Polarisasi Pemilu 2024

Kupas News, Jakarta – Organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menyambut baik kesepakatan Dewan Pers dan Mabes Polri untuk memitigasi polarisasi yang...

Polemik PT. Pamor Ganda Kian Panas, DPW LIRA dan Perwakilan Masyarakat Temui GTRA Bengkulu

Kupas News, Bengkulu - Konflik warga Ketahuan vs PT Pamor Ganda belum tuntas, Gubernur Rohidin meminta para pihak terkait melakukan validasi data penerima kebun...

Terbaru