kupasbengkulu.com, parlementaria – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu mengkritisi harga satuan barang dalam belanja modal yang tertera dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2014.
“Untuk selanjutnya kita minta pemerintah melakukan evaluasi terhadap harga satuan barang. Contohnya seperti pembelian steples, masa harganya beda-beda. Ada yang Rp 20 ribu, bahkan mahal sekali sampai Rp 50 ribu. Meskipun kecil tapi kalau banyak juga berpotensi kerugian negara,” kata juru bicara dari Fraksi Gerindra, Jonaidi SP, Senin (03/08/2015).
Tidak hanya itu, pihaknya juga mengkritisi masalah pembangunan jalan Provinsi dengan panjang 1,85 meter yang menghabiskan dana Rp 1,3 miliar. Kasus serupa ditemukan di beberapa titik.
“Kami ingin Pemprov melakukan perencanaan lebih matang agar kerugian negara dan kebocoran anggaran tidak terulang lagi. Kami menyetujui Raperda APBD 2014 ini disahkan menjadi Perda, dengan beberapa catatan yang harus dicermati pemerintah,” katanya.
Sementara, Wakil Gubernur Bengkulu, Sultan Bachtiar Najamuddin, mengatakan persetujuan ini selanjutnya akan disampaikan kepada Mendagri untuk dievaluasi.
“Hasil pembahasan ini akan ditindaklanjuti kedepannya sebagai acuan agar lebih baik lagi,” demikian Sultan. (val)