Ketua Komisi I Menilai Setoran Jukir di Zona 6 Untungkan SPT

0
51
Teuku Zulkarnain, Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Foto: Dok/Soprian
Teuku Zulkarnain, Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Foto: Dok/Soprian

Kupas News, Kota Bengkulu – Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain soroti polemik Juru parkir (Jukir) di Zona 6 sehingga berdampak pada bocornya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu.

Dalam hal ini jukir di Zona 6 wilayah Pasar Panorama ternyata banyak yang hanya dijadikan pekerja oleh pemegang Surat Perintah Tugas (SPT). Ini terkuak setelah Pasar Panorama dikelola oleh pihak ketiga yakni CV Baskara Hutani Persada.

Dirinya meminta agar pihak CV Baskara melakukan penataan dan memutus para pemegang SPT yang tidak menjadi Jukir. Sebab, hal ini lah yang selama ini mengakibatkan kebocoran PAD.

“Ini kan panjang betul alur ceritanya, jukir setor ke pemegang Surat Perintah Tugas (SPT), pemegang Surat Perintah Tugas (SPT) baru setor ke CV,” Ungkap Teuku, Jumat (11/2) menyikapi polemik Jukir di Zona 6.

Politisi PAN ini juga menjelaskan seharusnya mengenai jukir ini langsung saja ke pihak CV kenapa ada pihak yang lain, “Harusnya, dari jukir langsung saja ke pihak CV. Ngapain juga ada pihak lain di sana,” tegas Teuku.

Teuku yang juga menjabat Ketua DPD PAN Kota Bengkulu ini meminta terkait polemik yang sedang terjadi, agar pihak ketiga segera melakukan penataan jukir di zona 6.

“Kumpulkan para jukir itu. Kalau ada yang pegang SPT tapi tidak jadi jukir, putuskan saja SPT mereka. Supaya CV langsung berhubungan sama jukir dan tidak ada kebocoran PAD,” jelasnya.

Terkait kenaikan setoran, Teuku menyarankan harus berdasarkan pada uji petik dan tidak memberatkan jukir.

“Memang pemerintah tidak menghalangi adanya kenaikan karena perusahaan juga butuh operasional. Dan yang penting PAD sebagaimana hasil uji petik dari Bapenda bisa capai target,” ungkapnya.

Sebelumnya, pihak CV menemukan jukir di Jalan Salak yang menyetor Rp130 ribu per hari kepada pemilik SPT. Artinya, pemilik SPT mendapat Rp3,9 juta per bulan.

“Padahal, CV hanya menerima Rp1,3 juta per bulan untuk disetorkan ke Pemerintah dan biaya operasional. Artinya pemilik SPT yang tidak bekerja lebih untung dari pemerintah dan perusahaan,” sesalnya. (Adv)