BENGKULU – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu turut berpartisipasi dalam kegiatan Pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan Menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada Kamis, 5 Desember 2024. Acara berlangsung di Balai Raya Semarak Bengkulu dan dihadiri oleh berbagai instansi serta pejabat terkait.

Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu, Imam Setiawan, yang memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Kehadiran perwakilan dari Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum semakin memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Kegiatan dimulai dengan laporan resmi dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, Santosa. Dalam laporannya, ia menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sadar hukum di tingkat desa dan kelurahan. Proses pembacaan dan pengukuhan desa dan kelurahan binaan sadar hukum menjadi momen puncak acara, di mana sejumlah wilayah resmi ditetapkan sebagai desa dan kelurahan yang siap menjadi pelopor kesadaran hukum di Bengkulu.

Perwakilan dari BPHN juga memberikan sambutan yang menyoroti pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk menciptakan kesadaran hukum yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa kesadaran hukum harus tumbuh dari tingkat desa dan kelurahan agar dapat memperkuat fondasi hukum nasional.

Plt. Gubernur Bengkulu yang hadir dalam acara ini memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif tersebut. Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa upaya ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang taat hukum, berkeadilan, dan berintegritas.

Kehadiran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu dalam acara ini menjadi bukti nyata dukungan penuh terhadap upaya penguatan kesadaran hukum di Provinsi Bengkulu. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan hukum yang kondusif serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan desa dan kelurahan binaan sadar hukum mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi wilayah lainnya dalam menciptakan masyarakat yang lebih tertib, aman, dan taat hukum.

BENGKULU – Tiga orang tersangka tindak pidana Korupsi (Tipikor) diringkus Satreskrim Polres Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Ketiga tersangka yaitu Hosiman yang merupakan Kepala Desa (Kades) Sinar Laut, Sugiman Direktur Bumdes Harapan Jaya, dan Nurhayati, Bendahara Bumdes.

Ketiga orang itu melakukan korupsi Dana Desa Dalam Tata Kelola dan Penatausahaan Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Jaya, Desa Sinar Laut, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018.

Dijelaskan Kasat Reskrim Polres Mukomuko, Iptu Achmad Nizar Akbar, pada tahun 2016 hingga 2018, Bumdes Harapan Jaya mendapatkan penyertaan modal dari anggaran Pendapatan Belanja Desa sebesar Rp. 159.893.000 rupiah.

Anggaran Bumdes tersebut kata Kasat tidak sesuai peruntukan. Mereka hanya menguntungkan diri sendiri dengan hasil korupsi itu.

“Dalam tata pengelolaan anggaran bundes tersebut, tidak adanya pertanggung jawaban dan bukan untuk peruntukannya. Mereka memakai anggaran Bumdes tersebut untuk kepribadian sendiri dan bukan untuk peruntukan,” kata Iptu Achmad Nizar.

Lebih lanjut dijelaskan Kasat Reskrim, dari perkara tindak pidana Korupsi tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 160 juta rupiah.

Akibat perbuatannya itu ketiga tersangka dikenakan Pasal tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun.

“Ketiga tersangka diancam hukuman penjara paling lama 20 tahun,” tutup Kasat Reskrim.

Sementara itu, saat ini ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Mukomuko. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti SK Pengangkatan, buku rekening, surat perjanjian kerjasama, nota pembelian pupuk, dan lainnya.

BENGKULU – Berbagai cara dilakukan para pelaku pencurian untuk melancarkan aksinya mendapatkan barang yang diinginkan. Meski lokasi tersebut terbilang aman, namun jika kondisi mendukung, aksi pelaku pasti berhasil.

Seperti di jalan Medan Baru, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Aksi Pencurian terbilang nekat

Sebab, pelaku beraksi saat hujan deras disertai badai melanda. Pelaku mencuri satu unit sepeda motor milik mahasiswi UNIB asal Kabupaten Bengkulu Utara, Enggano yaitu Murti.

Aksi pelaku tersebut terekam kamera CCTV pemilik rumah. Dalam rekaman CCTV itu, pelaku masuk melalui pintu gerbang depan rumah yang kebetulan tidak terkunci.

Lalu, pelaku langsung merusak kunci stang motor dan membawanya kabur.

“Pelaku masuknya dari gerbang depan. Kebetulan ada satu motor terparkir disini. Stang motor terkunci,” kata Kartini pemilik kos korban, Kamis (05/12/24).

Mengetahui ada pencurian, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Muara Bangkahulu.

“Sudah dilaporkan, semoga pelaku cepat ditangkap,” demikian Kartini.

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Komjen Setyo Budiyanto yang memiliki suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat membaca hasil keputusan menetapkan lima nama yakni Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Agus Joko Pramono dan Johanis Tanak. Empat pimpinan KPK terpilih hadir di lokasi, sementara Johanis Tanak absen.

“Kami informasikan bahwa Pak Johanis Tanak saat ini incumbent sebagai pimpinan KPK sedang menjalankan tugas. Berdasarkan undang-undang, beliau dimungkinkan tidak hadir dan tetap sah terpilih sebagai wakil ketua,” jelas Habiburokhman dalam laporannya.

Sebelumnya, Komisi III DPR telah memilih lima pimpinan KPK untuk periode 2024-2029 setelah 10 calon pimpinan KPK menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada 18-19 November 2024. Selain lima pimpinan KPK, DPR juga menetapkan lima anggota Dewan Pengawas (Dewas).

Nama-nama yang ditetapkan sebagai dewan pengawas yakni Wisnu Baroto (Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum), Benny Jozua Mamoto (Mantan Ketua Harian Kompolnas). Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin), Sumpeno (Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta), Chisca Mirawati (Anggota Asosiasi Bank Asing).

Profil singkat lima pimpinan KPK

Komisaris Jenderal Polisi Setyo Budianto

Komjen Setyo Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Tipikor Polda Lampung, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Penyidik Utama Biro Wassidik Bareskrim Polri, Penyidik Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan, dan terakhir Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK.

Fitroh Rohcahyanto

Fitroh merupakan praktisi hukum yang memulai karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Agung RI lalu bertugas sebagai Jaksa KPK.

Johanis Tanak

Johanis Tanak pernah menempati beberapa posisi di Kejaksaan Agung seperti sebagai Direktur B Intelijen pada Jaksa Agung Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi pada 2020 dan menjadi pejabat fungsional Kejaksaan Agung pada 2021.

Ibnu Basuki Widodo

Hakim senior Ibnu Basuki Widodo merupakan hakim tinggi pemilah perkara pidana khusus di Mahkamah Agung. Sebelumnya, Ibnu juga pernah mengemban tugas di lingkungan Pengadilan Negeri yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Manado.

Agus Joko Pramono

Mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini mengawali karirnya sebagai dosen ini mulai memasuki lingkungan BPK pada periode 2013-2018. Karirnya menanjak hingga akhirnya dia didapuk sebagai Wakil Ketua BPK pada periode 2018 hingga Agustus 2023.

BENGKULU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu berkolaborasi menggelar pengukuhan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Santosa, secara resmi mengukuhkan desa/kelurahan binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Bengkulu. Acara ini berlangsung di Balai Raya Semarak, Kamis siang (5/12/2025).

Piagam pengukuhan diterima oleh kepala desa dan lurah dari empat kabupaten dan satu kota. Rinciannya meliputi 12 lurah di Kota Bengkulu, enam kepala desa dan lurah di Kabupaten Lebong, 11 kepala desa di Kabupaten Bengkulu Selatan, 11 kepala desa di Kabupaten Seluma, dan tiga kepala desa di Kabupaten Rejang Lebong.

“Saya percaya bahwa terbentuknya Desa dan Kelurahan Sadar Hukum ini dapat mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berbudaya hukum,” ujar Santosa.

Pengukuhan ini menjadi dasar untuk penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. Langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam memperkuat eksistensi Indonesia sebagai negara hukum.

Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah inisiatif berkelanjutan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Kolaborasi antara instansi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa desa/kelurahan sebagai unit pemerintahan yang langsung berhadapan dengan dinamika masyarakat perlu memiliki kemampuan memimpin warga, termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum.

“Kita menyadari bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat adalah modal penting bagi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan global. Sebab, daerah dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan mendukung iklim investasi dan kelancaran roda pemerintahan,” jelas Rosjonsyah.

Ia menambahkan, kesadaran hukum dapat tercermin dari tingkat kepatuhan terhadap aturan hukum, yang menjadi kunci terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai. Kesadaran hukum juga berimplikasi pada kualitas kehidupan masyarakat, baik dalam konteks lokal maupun nasional.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat 1.514 desa/kelurahan. Hingga saat ini, baru 116 desa/kelurahan yang berstatus sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Dari jumlah tersebut, 73 desa/kelurahan telah diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tahun 2013, sementara 43 desa/kelurahan lainnya dikukuhkan pada hari ini.

Peningkatan jumlah desa/kelurahan sadar hukum memerlukan usaha terus-menerus untuk menyebarluaskan pengetahuan hukum. Hal ini penting karena tidak semua orang secara otomatis memahami hukum. Oleh karena itu, langkah untuk memasyarakatkan hukum perlu terus digencarkan agar semakin banyak masyarakat yang memahami dan menghormati hukum.

Berikut daftar Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dikukuhkan pada tahun 2024:

Kota Bengkulu:

Kelurahan Bentiring Permai
Kelurahan Sidomulyo
Kelurahan Dusun Besar
Kelurahan Padang Jati
Kelurahan Timur Indah
Kelurahan Jalan Gedang
Kelurahan Lingkar Barat
Kelurahan Lingkar Timur
Kelurahan Padang Harapan
Kelurahan Kandang Limun
Kelurahan Kebun Tebeng
Kelurahan Tanah Patah

Kabupaten Lebong:

Desa Nangai Tayau I
Kelurahan Pasar Muara Aman
Desa Daneu
Kelurahan Amen
Kelurahan Tanjung Agung
Kelurahan Embong Panjang

Kabupaten Bengkulu Selatan:

Desa Simpang Pino
Desa Tungkal I
Desa Lubuk Sirih Ilir
Desa Batu Kuning
Desa Batu Bandung
Desa Pagar Dewa
Desa Babatan Ulu
Desa Talang Indah
Desa Telaga Dalam
Desa Keban Jati
Desa Tanjung Alam

Kabupaten Seluma:

Kelurahan Puguk
Kelurahan Dermayu
Desa Lokasi Baru
Desa Tanjung Agung
Kelurahan Lubuk Kebur
Desa Talang Tinggi
Desa Tenangan
Desa Tangga Batu
Kelurahan Pasar Tais
Desa Sido Sari
Desa Sido Luhur

Kabupaten Rejang Lebong:

Desa Watas Marga
Desa Suban Ayam
Desa Bandung Marga