BENGKULU – Seorang murid Sekolah Dasar (SD) di Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe selatan berinisial MC mendapat perlakukan kekerasan yang dilakukan oleh gurunya sendiri yakni Supriyani.

Kekerasan itu terungkap saat orang tua korban yakni Nurfitriana melihat bekas luka di bagian paha belakang korban. Melihat hal tersebut, orang tua korban langsung menanyakan kepada MC.

Namun saat ditanyakan, MC belum mengakui bahwa dia mendapat kekerasan fisik yang dilakukan oleh gurunya. MC malah menjawab bahwa luka itu akibat terjatuh dengan ayahnya di sawah.

Mendapat jawaban itu, ibu korban langsung menanyakan hal itu kepada suaminya. Saat ditanya, ayah korban malah kaget. Lalu langsung ditanya lagi kepada anaknya, barulah dia mengaku bahwa telah dipukul oleh oknum guru Bernama Supriyani itu.

“Penyidik Polsek Baito Polres Konawe Selatan, setelah menerima Laporan Polisi Tertanggal 26 April 2024, melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dengan melaksanakan interograsi awal kepada saksi,” kata Kapolres Konsel AKBP. Febry Sam.

Lebih lanjut Kapolres Konsel menjelaskan, dari serangkaian proses dan sudah beberapa kali dilakukan upaya mediasi, tidak pernah ada titik temu. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum, penyidik menaikan status penyelidikan ke penyidikan.

“Selama proses penyidikan, Penyidik Polres Konsel tidak pernah melakukan penahanan terhadap tersangka sampai dengan tahap II,” tutup Kapolres Konsel AKBP Febry Sam.

Presiden Republik Indonesia ke delapan, Prabowo Subianto telah melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi (21/10/2024). Berdasarkan susunan Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi menjadi satu kementerian koordintor, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemenkumham yang bertransformasi menjadi Kementerian Hukum menyatakan siap untuk melakukan tranformasi kelembagaan dalam Kabinet Merah Putih. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas yang menegaskan bahwa Kemenkumham ingin menjadi contoh bagi kementerian lain perihal transformasi kementerian/lembaga (K/L).

“Bahwa upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan, itu adalah sebuah kebijakan presiden, karena presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program, dan itu yang kita lakukan di Kemenkumham,” kata Supratman di Graha Pengayoman, Senin sore (21/10/2024).

Pemisahan Kemenkumham menjadi empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tentu akan berdampak kedalam banyak aspek. Namun Supratman meyakinkan bahwa hal itu akan dapat diatasi paling lambat Juni 2025.

“Kemenkumham paling lambat bulan Juni tahun 2025, semua (hal yang) terkait dengan proses alih status, baik kepegawaian, sarana prasarana, itu akan selesai. Mungkin ini akan yang tercepat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sekjen Kemenkumham), Nico Afinta sebelumnya menegaskan, bahwa pihaknya telah melakukan upaya dalam mempersiapkan dinamika perubahan yang terjadi.

“Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham ini.” ujar Nico ketika menyampaikan laporan Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menteri dan Wakil Menteri Hukum, Menteri dan Wakil Menteri HAM, dan Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin sore (21/10/2024).

Sebagai respon cepat, lanjut Sekjen Kemenkumham, Tim Transisi Kemenkumham telah merumuskan beberapa hal, diantaranya adalah mempersiapkan draft SKB 3 menteri untuk menjebatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian.

Lalu untuk bagian program dan anggaran, lanjut Nico, sudah disiapkan perubahan anggaran masing-masing anggaran, pengusulan revisi anggaran, serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025.

“Untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam bidang keuangan, kami telah mempersiapkan laporan keuangan hingga laporan penerimaan dana hibah,” ucap Nico.

Selanjutnya, berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), Nico menyampaikan bahwa tim transisi akan befokus pada pemisahan SDM berdasarkan fungsi dan peran baru di masing-masing kementerian.

“Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis seperti pengangkatan Plt. dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN),” beber Nico.

Terkait dengan aset/ Barang Milik Negara (BMN) serta pengadaan barang dan jasa, Nico memaparkan bahwa saat ini Biro BMN masih bertanggung jawab atas pengelolaan aset sementara di tiga kementerian yang baru dibentuk.

“Proses likuidasi ke kode satuan kerja baru sedang dipersiapkan dengan tujuan agar setiap aset dapat segera dialokasikan ke masing-masing kementerian.” terang Sekjen Kemenkumham ini.

Terakhir, lanjut Sekjen Kemenkumham, tim sudah mempersiapkan ruang kerja untuk seluruh Menteri dan Wakil Menteri.

“Kami berharap komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat akan terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan. Kami siap mendukung kebijakan serta arahan yang diberikan” tutup Nico dalam laporannya.

Kepala Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Santosa, menegaskan komitmennya untuk mendukung para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik.

“Kami di jajaran Kanwil Kemenkumham Bengkulu siap mendukung dan bekerja sama dalam menjalankan amanah ini,” ujar Santosa.

Setelah mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun lalu, instansi yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya. Berawal dari Departemen Kehakiman pada 1945–1999, kemudian Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999–2001), lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001–2004), kemudian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004–2009), dan terakhir Kemenkumham sejak 2009 hingga 2024. Teranyar, di era presiden ke delapan ini, Kemenkumham resmi menjadi Kementerian Hukum.

Sebagai informasi tambahan, berikut ini daftar nama menteri dan wakil menteri yang akan mengurusi bidang hukum dan HAM di Indonesia :

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

Menteri Hukum: Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

Wakil Menteri Hukum: Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

Menteri HAM: Natalius Pigai, S.IP.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia: Mugiyanto Sipin

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim, S.E., M.E., M.B.A.

BENGKULU – Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) bernisial MG (48) warga jalan KZ Abidin, Kelurahan Penggantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu melaporkan mantan pacar anaknya ke kantor polisi.

Hal itu dilakukannya lantaran anak perempuannya bernisial KK menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh mantan pacarnya sendiri.

Diceritakan ibu korban, kejadian itu berawal saat anaknya meminta terlapor menghapus akun media sosial (medsos) Instagramnya. Namun, oleh terlapor menyuruh korban ke rumahnya.

Saat datang ke rumah terlapor di jalan Merawan, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, keduanya cekcok mulut.

“Pergilah anak saya ke rumah terlapor menyuruh menghapus akun itu,” kata MG, Senin (28/10/24).

Tak sampai disitu, sambung MG, terlapor kemudian memukul korban ke arah muka dan tangan korban serta menendang motor korban hingga terjatuh. Akibat kejadian itu korban mengalami luka memar di bagian tangannya.

“Terus dia marah langsung mukul anak saya ini. Untung anak saya pakai helm saat itu,” tambah MG.

Tidak terima dengan perlakuan terlapor, korban kemudian mengadukan hal itu ke orang tuanya dan kemudian mereka melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian Polsek Ratu Agung untuk dimintai ditindaklanjuti.

“Sudah kami laporkan ke polisi kejadiannya,” tutup MG.

BENGKULU – Sidang dengan agenda tuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran belanja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko ditunda. Penundaan dikarenakan tuntutan belum siap.

Hal itu diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Mukomuko Agrin Nico Reval. Dia mengatakan, saat ini pihaknya masih menyusul surat tuntutan.

“Kami masih menyusun surat tuntutannya. Pokoknya kini kami masih menyusun,” kata Agrin, Senin (21/10/24).

Usai ditunda, majelis hakim yang diketuai Majelis Hakim Agus Hamzah kemudian menjadwalkan sidang tuntutan akan kembali digelar pada pekan depan, yakni pada hari Senin (28/10/24).

Kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di RSUD Mukomuko ini merugikan negara sebesar 4,84 miliar rupiah. Kejari Mukomuko telah ditetapkan 7 orang terdakwa dalam kasus ini dan baru mengembalikan kerugian negara sebanyak 20 juta rupiah.

Adapun 7 orang terdakwa yang terseret dalam kasus ini yakni, Dr Tugur Anjastiko Direktur RSUD 2016-2020, Bendahara Pengeluaran 2016-2019 Andi Fitriadi, Kabid Pelayanan Teknis 2017-2021 Harnovi.

Perbendaharaan Verifikasi Keuangan 2016-2021 Khalik Noprianto, Bendahara Pengeluaran 2020-2021 Joni Mesra, Kepala Bidang Keuangan 2019-2021 Afridinata dan Kabid Keuangan 2016-2018 Herman Faizal.

BENGKULU – Seorang perempuan berinisial S (26) warga Jalan Basuki Rahmad, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu melaporkan ayah kandungnya sendiri ke polisi.

Hal itu dilakukan S, lantaran dia menjadi korban penggelapan mobil yang dilakukan orang tuanya itu.

Kejadian bermula ketika orang tua korban inisial ES (56) datang ke kantor tempat korban bekerja untuk meminjam mobil milik korban dengan alasan ingin pergi jalan-jalan.

“Papa datang ke kantor minjam mobil, katanya mau pergi jalan selama satu jam,” ujar korban, Sabtu (19/10/2024).

Saat itu, lanjut S, karena tidak menaruh rasa curiga lantaran orang tuanya sendiri, dia langsung memberikan kunci mobil.

Namun, tidak sesuai janji, setelah menunggu selama 3 hari ayahnya tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut.

“Tidak ada curiga, tapi setelah 3 hari papa belum juga pulang,” jelas korban.

Selain itu, Korban mengaku juga sudah menghubungi orang tuanya itu melalui media sosial facebook dan WhatsApp. Namun belum juga ada kejelasan dan hingga saat ini orang tuanya itu tidak bisa dihubungi lagi.

“Saya coba untuk mengubungi papa melalui WhatsApp tapi sudah tidak aktif lagi, terus kami juga coba menghubungi lewat Facebook dan dibalas katanya iya nanti malam papa pulang,” sampai korban.

Hingga hari ini, sambung S lagi, terhitung sekitar 2 minggu mobil korban tak kunjung dikembalikan dan komunikasi melalui media sosial pun sudah terputus.

Korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu untuk ditindak lanjuti.

“Sudah saya laporkan untuk ditindaklanjuti,” demikian Korban.

BENGKULU – Aksi Pencurian di sebuah kos-kosan di Kota Bengkulu lagi-lagi terjadi. Kali ini kawanan pencuri menyatroni kos-kosan di jalan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Penghuni kosan itu bernama Rio Agustin (20) seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Kota Bengkulu. Akibat kejadian itu dia mengaku kerugian mencapai Rp. 28 juta rupiah.

“Motor CRF yang hilang itu. Motor itu diparkir di lantai bawah kosan,” jelas Defri Abimayu, kakak Rio, Jumat (18/10/24).

Padahal, sambung Defri motor miliknya tersebut sudah dalam keadaan terkunci, namun pelaku masih tetap berhasil membawa motor itu.

Kejadian Pencurian itu terjadi sekitar pukul 05:40 WIB. Aksi pencurian itu terekam CCTV. Dalam gambar CCTV itu terlihat pelaku berjumlah dua orang.

“Kalau di CCTV pelaku berjumlah dua orang. Satu nunggu di atas motor mantau situasi,” sambung Defri.

Atas kejadian ini Korban dan keluarganya segera melaporkan kejadian ini ke ketua RT setempat sebelum membuat laporan resmi ke Polsek Muara Bangkahulu.