[***]Kolase foto minyak goreng subsidi bergandeng cagub Bengkulu, Foto: Dok

Interaktif News – Foto minyak goreng bergandeng stiker cagub ramai di laman media sosial warga Bengkulu. Foto-foto itu menampilkan minyak goreng kemasan satu liter merk “MINYAKITA” dengan stiker Cagub dan Cawagub Bengkulu Nomor Urut 1 Helmi Hasan-Mian.

Salah satu laman media sosial yang ramai memperbincangkan foto-foto minyak goreng bergandeng cagub itu adalah WAG “For Bengkulu” yang beranggotakan 1000 orang lebih. Anggota group menyebut, minyak subsidi pemerintah itu menjadi alat kampanye calon gubernur.

“Ai rusak. Di bom dg minyak kita” tulis akun @suplihayadi. “Lah rato sanak minyak dibagikan, lah dapat Galo kan, kl lah dapat Galo aman tu mudah-mudahan jadi gub” tulis akun @benbk5, Selasa, (22/10/24)

Sementara anggota group lainnya mencurigai adanya penyalahgunaan minyak goreng subsidi pemerintah untuk kepentingan politik. Akun @iLENK bahkan mengupload aturan distribusi minyak goreng merk “MINYAKITA” sebagai program subsidi pemerintah.

“Sayo teliti, lagi nyari kalimat diperbolehkan untuk kampanye Pilgub 2024 khusus Bengkulu, kareno nyo adik Menteri…Rasonyo Ado kalimat itu, kalo Kito rendam ke air surat edaran Iko” tulis akun @iLENK

Seperti diketahui minyak goreng merk “MINYAKITA” adalah program pemerintah pusat yang diluncurkan untuk mengatasi kelangkaan dan harga minyak goreng di masyarakat. Peluncuran dilakukan langsung oleh Menteri Perdagangan RI, Zulkiefli Hasan pada 6 Juli 2022 lalu di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta. 

Mendag Zulkiefli mengungkapkan, produk MINYAKITA akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000/liter. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan masyarakat dalam membeli minyak goreng dengan harga terjangkau.

Syarat pembelian MINYAKKITA harus membawa KTP atau menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Pembelian dibatasi maksimal 10 kg untuk satu NIK per harinya. 

Minyak goreng subsidi ini dapat diperoleh di penjual atau pengecer yang terdaftar resmi dalam program Simirah 2.0 dan juga melalui Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE), yakni Warung Pangan dan Gurih. [***]

Kasi Intel Kejari Seluma, Renaldho Ramadhan, Foto: Dok

kupas Bengkulu – Dalam rangka menjaga integritas pemilihan umum, Kejaksaan Negeri Seluma menegaskan kepada seluruh kepala desa untuk bersikap netral selama Pilkada 2024. 

Hal ini disampaikan disampaikan langsung Kasi Intel Kejari Seluma, Renaldho Ramadhan yang mengatakan bahwa netralitas kepala desa sangat penting untuk menghindari pengaruh yang dapat memengaruhi hasil pemilihan.

“Kami minta agar seluruh kepala desa menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis,” ujar  Renaldho Ramadhan di Kantor Kejari Seluma, Rabu, (23/10/24)

Lebih lanjut Renaldo mengatakan, Kejaksaan juga mengingatkan terkait penggunaan fasilitas negara atau desa untuk mendukung pasangan calon adalah larangan tegas. Kejaksaan telah mengeluarkan surat edaran dan melakukan sosialisasi tentang potensi pelanggaran.

“Setiap bentuk dukungan politik menggunakan fasilitas desa atau negara tidak dibenarkan,” tegas Renaldho.

Selain itu, kejaksaan akan memantau media massa untuk memastikan kepala desa tetap netral. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, klarifikasi akan segera dilakukan, 

“Kita akan berkoordinasi dengan Gakkumdu dan Bawaslu untuk menentukan sanksi, setiap laporan ataupun pelanggaran netralitas kepala desa pasti kita tindaklanjuti” ujarnya.

Renaldho menekankan bahwa peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu sangat diharapkan untuk menjaga netralitas kepala desa dan aparatur sipil negara.

Sebelumnya, beberapa kepala desa terindikasi terlibat dalam politik praktis dengan mendukung pasangan calon petahana di Pilkada Seluma melalui deklarasi pemenangan. Namun, isu ini tidak direspon Bawaslu Seluma 

Reporter: Deni AP

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko saat berada ditengah-tengah sejumlah para santri, Foto: Dok

kupas Bengkulu – Peringatan Hari Santri Nasional Ke 10 yang jatuh tanggal 22 Oktober 2024 merupakan momen kebanggaan sekaligus penuh makna bagi para santri di seluruh Indonesia. Namun, menariknya perayaan ini juga dijadikan refleksi bagi paslon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Choirul Huda-Rahmayadi.

Mengusung tema “Menyambung Juang, Merengkuh Masa Depan”, paslon nomor urut 2 ini dengan tegas berkomitmen penuh mendukung program-program untuk para santri di Mukomuko. Dukungan itu termuat dalam salah satu program unggulan yang sudah mereka luncurkan.

“Program yang sudah diluncurkan itu Pengalokasian Anggaran Sarana Prasarana Khusus Pondok Pesantren di Kabupaten Mukomuko. Program ini diluncurkan karena Pondok Pesantren juga berkontribusi besar bagi daerah dengan menghadirkan generasi-generasi islami,” jelas Ery Zulhayat, Ketua Tim Pemenangan Choirul Huda-Rahmayadi.

Ery yakin program ini bakal meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan santri yang lebih baik. Ia pun tak menampik bahwa kedua sosok ini adalah pasangan yang sama-sama memiliki keperdulian tinggi terhadap dunia pendidikan.

Menurut Ery, peringatan Hari Santri di Mukomuko tahun ini semakin bermakna dengan hadirnya perhatian dan komitmen dari para calon pemimpin daerah, yang menyadari pentingnya peran santri dalam pembangunan bangsa dan daerah.

“Dari ke sekian pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mukomuko, hanya pasangan Huda Rahmadi yang serius menawarkan program unggulan daerah untuk pondok pesantren,” pungkasnya.

Lebih jauh, Ery menjelaskan selama ini Choirul Huda dikenal memiliki hubungan yang baik dengan para tokoh di pondok pesantren. Choirul Huda pun juga diketahui selalu memberikan perhatian khusus terhadap pondok pesantren, baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi perhatian terhadap tenaga pendidik.

“Bapak Choirul Huda dikenal masyarakat luas, memiliki hubungan yang lekat dengan kalangan ulama dan kyai-kyai pimpinan pondok pesantren, sehingga sangat wajar ketika Pasangan Huda Rahmadi memiliki perhatian khusus terhadap santri pondok pesantren” ujarnya demikian.

Reporter: Purwanti

Acara Haul Ibu Mendes Yandri Susanto, Selasa, 22 Oktober 2024, Foto: Dok/X @JhonSitorus_18

kupas Bengkulu – Hari pertama kerja  Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto langsung menjadi sorotan publik lantaran diduga menyalahgunkan surat dengan kop resmi kementrian untuk acara keluarga. 

Surat Yandri berisi undangan untuk menghadiri acara haul ibunya yang ke-2 dan ditujukan kepada seluruh Kepala Desa, Sekretaris, dan Staf, Ketua RT, Ketua RW dan Kader PKK se-Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten, Senin, (21/10/24).

Baca Juga: Pakai Kop Kementrian untuk Acara Keluarga, Yandri Langsung Jadi Sorotan

Meskipun surat tersebut menuai kontroversi dan menjadi sorotan publik, Mendes Yandri Susanto tetap melangsungkan acara pada, Selasa, 22 Oktober 2024 di Ponpes, BAI Mahdi Soleh Ma`mun, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.  

Dokumentasi acara yang tersebar di media sosial langsung diserbu netizen Indonesia. Baliho acara yang menampilkan foto Yandri dan istrinya Ratu Rachmatu Zakiyah dengan latar belakang logo kementrian paling menjadi sorotan.

Baca juga: Salahgunakan Surat Kementrian, Mendes Yandri Susanto Ditegur Istana

Acara itu juga disebut sarat kepentingan politik karena menjadi ajang kampanye istri Yandri yakni Ratu Rachmatu Zakiyah yang merupakan calon bupati Serang.

“Istrinya menjadi Cabup Serang. Mengundang Kepala Desa hingga Ketua RT se-Kecamatan atas nama Menteri. Yandri Susanto jelas ingin memengaruhi para Kades, Staf Desa, hingga Ketua RT untuk mendukung istrinya. Belum 24 jam dilantik sudah menyalahgunakan jabatannya” tulis akun X @hasyimmah

 “Kritik pertama untuk pemerintahan pak @prabowo kami tujukan pada menteri desa yg norak Yandri Susanto. Yg belum apa2 sudah korupsi jabatan demi kepentingan pribadi dan kampanye sang istri. Malu2in aja.” Tulis akun X @PartaiSocmed

“Jadi gini, Istri Yandri Susanto ini kan CALON BUPATI Kab. Serang Yandri Susanto, kader PAN yang baru dilantik oleh Prabowo menjadi Menteri Desa memakai KOP SURAT kementerian Desa utk mengorganisir MASSA dari semua desa se Kramat Watu untuk haul Ibunda tercinta” tulis akun X @JhonSitorus_18.

Reporter: Iman SP Noya

Tim meninjau rencana pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, Rabu, 23 Oktober 2024, Foto: Dok/Irfan Arief

kupas Bengkulu – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai Bengkulu bersama Asosiasi Pertambangan Batu Bara (APBB) Bengkulu menggelar pertemuan dengan Pelindo Bengkulu, BPKP Provinsi Bengkulu dan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Rabu, (23/10/2024).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Pelindo Pelabuhan Nusantara tersebut membahas tindak lanjut kegiatan pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai yang sudah memasuki tahap pembicaraan dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

Kegiatan pengerukan alur bertujuan untuk memperdalam jalur pelayaran guna mendukung aktivitas bongkar muat, khususnya pada sektor pertambangan batu bara, yang menjadi salah satu komoditas utama di Provinsi Bengkulu. 

Kepala KSOP Pulau Baai Bengkulu, M Israyadi menyatakan untuk kegiatan pengerukan kawasan Pulau Baai sudah memasuki tahap kajian kelayakan konsesi. Tahapan ini akan menentukan perusahaan mana yang akan mengerjakan kegiatan tersebut.

“Pembahasan kami telah sampai pada tahap pembicaraan lebih lanjut dengan BUP tentang pembentukan perusahaan yang akan ditunjuk untuk melakukan kegiatan ini. Progres yang dicapai pun cukup signifikan, dan kami berkomitmen untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai dengan regulasi,” kata M Israyadi.

Ia berharap pelaksanaan pengerukan ini segera dipercepat guna meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan, sehingga perekonomian masyarakat Bengkulu semakin meningkat. Ia juga meminta dukungan semua pihak agar setiap tahapan berjalan dengan lancar. 

“Sejauh ini pemerintah daerah sudah sangat membantu dari sisi regulasi. Jadi, kami disini bersama BPKP juga atas inisiasi pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan pengerukan ini. Dengan begitu harapan kami dari kegiatan ini akan menambah pendapatan bagi warga Bengkulu,” ujarnya.

Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Edy Junaidi menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Bengkulu menyambut baik rencana pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai. Menurutnya ini adalah langkah penting menentukan keputusan kerjasama antara pihak Pelindo dengan pengguna jasa pelabuhan.

“Pemerintah Provinsi Bengkulu tentu mendorong proses ini agar segera terlaksana, dan pertemuan ini juga menjadi langkah krusial antar pihak-pihak terkait, sehingga nanti kalau sudah ada kesepakatan, pengerukan bisa langsung dilakukan,” kata Edy

Edy menambahkan kehadiran BPKP saat ini dinilai cukup penting, mengingat masing-masing pihak yang berkepentingan bisa saling meyakini tentang langkah yang akan di ambil kedepannya. Sejauh ini, kata dia, koordinasi antara beberapa pihak juga sudah cukup bagus.

“Sesungguhnya kewenangan ini ada di pemerintah pusat, hanya saja kondisi keuangan di pusat saat ini belum memungkinkan. Dan sesuai kebijakan, memang dimungkinkan menempuh langkah ini untuk mengatasinya secara bersama-sama,” pungkasnya.

Kepala BPKP Provinsi Bengkulu Faeshol Cahyo Nugroho mengatakan, pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan pengerukan perlu dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapannya, termasuk penggunaan anggaran dan pemenuhan standar lingkungan. 

Faesol menambahkan berdasarkan hasil peninjauan lapangan, tindakan pengerukan sangat perlu dilakukan guna mendukung distribusi angkutan barang di Pelabuhan Pulau Baai. BPKP berkomitmen untuk terus mengawal 

“Kami akan terus melakukan pengawasan karena pengerukan ini dapat mendongkrak perekonomian Bengkulu. Untuk percepatan akan terus kita koordinasi dengan pihak yang terlibat ada dari pelindo, APBB dan pemprov biar lebih cepat karena pendangkalan berjalan terus. Kalau lambat nanti akan berdampak yang luar biasa, khususnya dampak pada perekenomian di provinsi ini,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara (APBB) Bengkulu, Sutarman menyoroti pentingnya pengerukan, terutama untuk kelancaran distribusi batu bara dari Bengkulu. Pengerukan ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan kapasitas Pelabuhan Pulau Baai dalam melayani kapal-kapal besar.

“Pengerukan ini sangat vital dan penting untuk disegerakan, terutama untuk keberlanjutan sektor pertambangan yang selama ini menjadi penggerak perekenomian di Provinsi Bengkulu. Dengan adanya alur yang lebih dalam, akses bagi kapal-kapal besar akan lebih lancar, dan proses ekspor batu bara bisa lebih efisien,” jelas Ketua APBB, Sutarman.

Reporter: Irfan Arief

surat Mendes Yandri Susanto Foto: Dok/Instagram @mahfudmd

Interaktif News – Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto langsung menjadi sorotan publik di hari pertama kerja. Menteri asal Bengkulu itu menggunakan kop surat kementrian untuk acara keluarga yang berisi undangan haul atas meninggalnya Ibu Yandri, peringatan hari santri dan syukuran.

Surat ditujukan kepada kepala desa, sekretaris desa, staf desa, Ketua RT, Ketua RW dan para kader PKK se-Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Senin, (21/10/24). 

Surat dengan Nomor: 19/UMM-02.03/X/2024 itu menyebar di media sosial dan disorot langsung mantan Menkopolhukam, Mahfud MD yang menyebut apa yang dilakukan Yandri Susanto itu adalah kekeliruan. Ia mengatakan, kop kementrian negera tidak boleh digunakan untuk kegiatan keluarga.

“Kop surat dan stempel resmi tak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga, termasuk ponpes dan ormas sekali pun. Harus hati-hati menggunakan atribut dan simbol-simbol pemerintahan” tulis Mahfud MD, Selasa, (2/10/24) di instagram @mahfudmd.

Bukan hanya Mahfud, pengamat politik Rocky Gerung ikut menyorot ulah Menteri Prabowo itu. Rocky mengatakan, apa yang dilakukan Yandri Susanto menyalahi etika publik karena menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan privat .

“Pasti ini permulaan yang buruk, seorang menteri memanfaatkan kop surat negara untuk mempromosikan istrinya walaupun ada tafsir macam-macam” kata Rocky Gerung saat diwawancara jurnalis senior, Hersubeno Arif, FNN.

Usai menjadi sorotan publik, surat berkop kementrian itu langsung dikaitkan netizen dengan kepentingan politik. Acara itu dicurigai jadi ajang untuk mempromosikan istri Yandri yakni Ratu Rachmatu Zakiyah yang maju sebagai calon bupati kabupaten Serang. 

Reporter: Iman SP Noya

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subainto, Foto: Dok/Instagram @prabowo

kupas Bengkulu – Istana Keperesidenan langsung bereaksi usai heboh surat Menteri Desa dan Pembangunan daerah Tertinggal, Yandri Susanto yang tersebar di media sosial. Istana Kepresidenan menegur seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih agar berhati-hati dalam menggunakan kop kementrian. 

Surat teguran istana itu disampaikan langsung Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya di grup aplikasi perpesanan menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi membenarkan adanya teguran kepada seluruh anggota kabinet usai heboh surat mendes. 

“Ya semuanya diingatkan untuk kita hati-hati dalam lakukan langkah-langkah, terutama yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, jangan digunakan (untuk) kementerian,” ujar Budi Arie Setiadi di Kompleks Istana Kepresiden, dikutip metrotvnews.com, Rabu, 23 Oktober 2024

Sebelumnya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto langsung menjadi sorotan publik di hari pertama kerja. Menteri kader PAN itu menggunakan kop surat kementrian untuk acara keluarga yang berisi undangan haul atas meninggalnya Ibu Yandri, peringatan hari santri dan syukuran.

Surat ditujukan kepada kepala desa, sekretaris desa, staf desa, Ketua RT, Ketua RW dan para kader PKK se-Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Senin, (21/10/24). 

Surat dengan Nomor: 19/UMM-02.03/X/2024 itu menyebar di media sosial dan disorot langsung mantan Menkopolhukam, Mahfud MD yang menyebut apa yang dilakukan Yandri Susanto itu adalah kekeliruan. Ia mengatakan, kop kementrian negera tidak boleh digunakan untuk kegiatan keluarga.

“Kop surat dan stempel resmi tak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga, termasuk ponpes dan ormas sekali pun. Harus hati-hati menggunakan atribut dan simbol-simbol pemerintahan” tulis Mahfud MD, Selasa, (2/10/24) di instagram @mahfudmd.

Reporter: Iman SP Noya

Proses pengambilan Sumpah dan Janji Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu masa jabatan 2024-2029, di Ruang Rapat Paripurna, Senin, 21 Oktober 2024, Foto: Dok

kupas Bengkulu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Paripurna Pengumuman ke-1 masa persidangan ke-3 tentang Pengucapan Sumpah dan Janji Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu masa jabatan 2024-2029, di Ruang Rapat Paripurna, Senin (21/10/2024).

Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu hasil Pemilu 2024 ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi sementara, Samsu Amanah, dan dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, unsur Forkopimda Provinsi, Sekda Provinsi Bengkulu, para kepala OPD Provinsi, Ketua DPD Partai Golkar Rohidin Mersyah, serta perwakilan dari KPU, Bawaslu, dan instansi vertikal lainnya.

Pelantikan dan pengucapan Sumpah dan Janji Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pelantikan unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu.

Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa dalam SK Mendagri tersebut, Sumardi dari Partai Golkar diresmikan sebagai Ketua DPRD Provinsi Bengkulu masa jabatan 2024-2029. Suprisman dari Partai Amanat Nasional sebagai Wakil Ketua I, Sonti Bakara dari Partai PDIP sebagai Wakil Ketua II, dan Agus Riyadi dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua III.

Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, dalam sambutannya mengatakan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi dan bagian dari proses pembangunan daerah.

“Pelantikan ini adalah momentum penting dalam demokrasi kita, dan pimpinan DPRD memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan,” ujar Plt Gubernur Rosjonsyah.

Ia menambahkan bahwa pimpinan DPRD merupakan penggerak utama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan pembangunan.

“Pimpinan DPRD menjadi penggerak utama dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah sejalan dengan tujuan pembangunan,” lanjutnya.

Oleh karena itu, kata Rosjonsyah, kehadiran pimpinan DPRD sebagai lembaga legislatif yang kuat sangat dibutuhkan dalam mendukung kebijakan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat,” ujar mantan anggota DPRD Kabupaten Lebong tersebut.

Sinergi yang kuat antara DPRD, Forkopimda, dan pemerintah Provinsi Bengkulu, lanjutnya, sangat diperlukan untuk mencapai visi pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi yang erat, komunikasi yang baik, serta komitmen yang kuat, saya yakin Provinsi Bengkulu akan mampu mewujudkan pembangunan yang lebih maju, sejahtera, dan mampu memenuhi harapan masyarakat,” tutur Wakil Gubernur Bengkulu ini.

Rosjonsyah menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada pimpinan DPRD yang baru dilantik dan berharap mereka dapat mengemban tugas dengan amanah.

“Kepada pimpinan DPRD yang baru dilantik, saya ucapkan selamat. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memajukan pembangunan di Provinsi Bengkulu,” pungkas Plt Gubernur Rosjonsyah.

Editor: Iman Sp Noya