kupasbengkulu.com – Pemerintah daerah di Bengkulu, baik kabupaten kota maupun provinsi, dikritik karena hampir seluruh dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya berasal dari dana transfer pemerintah pusat.

“(Dari nilai total), 90 persen anggaran daerah didapat dari transfer pusat, sisanya baru PAD. Ini hampir merata di seluruh Bengkulu,” kata auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Bengkulu, Marius Sirumapea, Kamis (18/9/2014).

Sebagai contoh, Marius menyebutkan APBD Kota Bengkulu bernilai sekitar Rp 800 miliar. Dari jumlah itu, PAD-nya hanya Rp 40 miliar.

Marius menilai, kondisi tersebut disebabkan oleh pemerintah daerah yang tak kreatif dan tak mampu memanfaatkan aset maupun memanfaatkan pajak daerah.

“Banyak aset di Bengkulu yang pengelolaannya tak maksimal dan tidak terdata dengan baik sehingga beberapa daerah mendapatkan prediket opini ‘wajar dengan pengecualian’,” papar Marius.

Menurut Marius, seharusnya penilaian untuk keuangan daerah di provinsi ini bisa “wajar tanpa pengecualian”. “Aset tertinggi Pemprov Bengkulu Rp 2,9 triliun. Ini aset kecil, (seharusnya opini) WTP gampang.”

Marius pun berpendapat banyak potensi di Bengkulu dari pemanfaatan pajak hotel, restoran, dan reklame. Dalam pantauannya, data pajak hotel dan restoran bahkan tak terbarukan serta belum dikelola secara profesional dan maksimal.

kompas.com