kupasbengkulu.com – Meskipun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK memandang masih banyak masalah yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Terutama dalam beberapa dugaan penyalahangunaan anggaran.
Dugaan Penyalahgunaan itu diantaranya pengelolaan lahan parkir di RSUD M. Yunus. Sayangnya Fauzi tak mau berbicara lebih banyak dimana dugaan penyalahgunaan lahan parkir tersebut.
Menurut Inspektur wilayah Bengkulu Fauzi, pihaknya belum menindaklanjuti masalah-masalah yang harus menjadi perhatian seperti disebutkan padaa saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD provinsi Bengkulu dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Bengkulu tersebut.
“Yang menjadi rekomendasi BPK itu akan kita tindaklanjuti,” Kata Fauzi, Kamis (12/06/2014).
Dijelaskannya, sampai sekarang pihaknya belum melakukan tindakan apapun terhadap dugaan-dugaan seperti, maslah persediaan bahan logistik BPBD per Desember 2013. penganggaran dan realisasi belanja dibeberapa SKPD lingkungan Pemprov, penggunaan pendapatan pada Poltekes Provinsi Bengkulu dan RSUD Dr. M Yunus.
Fauzi mengatakan, Rekomendasi penindak lanjutan laporan akan dilakukan setelah adanya intruksi LHP dari Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd.
“Kita akan tindak lanjuti rekomendasiBPK itu dalam 60 harii setelah LHP dari Gubernur diterima,” jelasnya.(yee)