Sabtu, Desember 10, 2022

KMS Kembali Menggelar Aksi Menolak Perpanjangan HGU PT. DDP ABE

Baca selanjutnya

Kupas News, Mukomuko – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS), menggelar aksi jilid 2 penolakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Daria Dharma Pratama (DDP) Air Berau Estate (ABE) Nomor 02 Tahun 1986 yang berlokasi di wilayah Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Rabu (13/07).

Aksi massa digelar di halaman kantor Bupati Mukomuko dan dikoordinatori oleh Dedi Hartono beserta puluhan aksi lainnya. Dalam orasi tersebut, massa KMS menyampaikan 13 poin tuntutan.

Mengetahui aksi tersebut, Bupati Mukomuko H. Sapuan melalui Pj Sekda Kabupaten Mukomuko Yandaryat turun langsung menemui para demonstrans yang tergabung dalam KMS.

Sebelumnya, Pj Sekda Yandaryat mengatakan bahwa Bupati Mukomuko belum bisa hadir lantaran terdapat agenda pertemuan Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Seluruh Indonesia (AKPSI) di Jakarta.

“Pak Bupati tidak bisa hadir karena ada agenda di Jakarta dalam rangka pertemuan dengan AKPSI di Jakarta,” kata Sekda

Yandaryat menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 sudah ada sejak tahun 2018. Terkait tuntutan tersebut mestinya tahun 2018 itu sudah di proses dan ini menjadi tugas dari Tim GTRA (gugus tugas reforma agraria).

“Alhamdulillah, baru di pemerintahan Bupati Sapuan ini Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dibentuk. Hal ini menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi Kabupaten Mukomuko,” jelasnya.

Terkait tuntutan massa,  Pj Sekda Yandaryat mengatakan sebagai langkah awal dalam penyelesaian konflik agraria tersebut, ini perlu mempedomani Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018.

“Maka telah ditetapkan gugus tugas reforma agraria di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-122 tahun 2022 tentang gugus tugas reforma agraria. Dimana pelaksanaan tugas ini melibatkan stakeholder terkait, baik secara perorangan maupun kelompok,” katanya.

Dirinya juga akan memerintahkan Inspektorat Kabupaten Mukomuko untuk mengusut dan menindak tegas oknum kepala desa yang dengan gamblang menerima suap dan penyalahgunaan kewenangan terkait rekomendasi perpanjangan HGU PT DDP ABE.

“Berkenaan izin perpanjangan HGU Nomor 02 atas nama PT. Daria Dharma Pratama Air Berau Estate, masih dalam proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Massa yang menuntut kebun plasma 20 persen, Pj Yandaryat meminta Pansus untuk melakukan pemeriksaan tanah B guna dilakukan penelitian dan pengkajian serta proses lainnya dalam pembaharuan HGU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu terkait normalisasi harga TBS, Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu akan mengadakan rapat dengan mengundang seluruh Direksi perkebunan kelapa sawit se Provinsi Bengkulu termasuk Kabupaten Mukomuko.

“Pansus akan melakukan pemeriksaan di lahan B terkait lahan plasma 20 persen desa penyanggah. Merujuk surat Kementerian Pertanian RI, saat ini ketentuan besaran pembelian harga TBS sebesar Rp1600/kilo,” demikian Pj Sekda Kabupaten Mukomuko.

Reporter: Ahmad Pajri

KUHP Tidak Berlaku untuk Kegiatan Kemerdekaan Pers

Kupas News, Jakarta - Walaupun Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan DPR menjadi UU KUHP,  khusus untuk pelaksanaan kemerdekaan pers...

Komisi XI DPR RI dan BI Sosialisasikan Transaksi Digital QRIS di Rejang Lebong

Kupas News, Rejang Lebong –  Anggota Komisi XI DPR RI Susi Marleny Bachsin bersama Bank Indonesia (BI) kembali melakukan Sosialisasi dan Edukasi Quick Response...

Janda Miliki Anak Sakit di Kepahiang Terima Bantuan Bedah Rumah

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan bedah rumah program Baznas di Desa Kandang, Seberang Musi, Kepahiang, Rabu, 7 Desember 2022,...

Problem Solving Kepolisian Mediasi Dua Perempuan Terlibat Kasus Penganiayaan

Bhabinkamtibmas Polsek Taba Penanjung saat menggelar kegiatan problem solving kepolisian, Rabu, 7 Desember 2022, Foto: Dok Kupas News, Bengkulu Tengah - Mencoba melakukan mediasi sebagai...

Bea Cukai Musnahkan Barang Milik Negara Hasil Penindakan KPPBC TMP C Bengkulu

Kepala Bea Cukai Provinsi Bengkulu Ardhani Naryasti bersama perwakilan instansi terkait saat melakukan pemusnahan barang milik negara, di Kantor Bea Cukai provinsi Bengkulu, Kamis,...
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Terbaru